Debat Pilkada Jadi Arena ‘Adu Jotos’ Paslon

KABARMALANG.COM – Debat paslon Pilkada Kabupaten Malang, Rabu (1/12) sungguh panas. Tidak santer terdengar adu program di dalamnya.

Sebaliknya, debat pamungkas ini malah menjadi arena saling serang. Venue debat, ruang paripurna DPRD Kabupaten Malang pun riuh.

Seakan pemanasan, adu program hanya muncul sesekali. Tapi, debat lebih banyak menunjukkan ‘adu jotos’ antar paslon.

Terutama, paslon nomor 1 dan paslon nomor 3. Yakni, Sanusi-Didik Gatot Subroto dan Heri Cahyono-Gunadi Handoko.

‘Pukulan’ pemanasan, dilempar pertama oleh Didik Gatot Subroto. Dia cawabup paslon nomor urut 1.

Didik melempar pertanyaan soal layanan kependudukan berbasis RT/RW. Pertanyaan ini ditembakkan kepada Heri.

“Ini hanya soal regulasi. Buktinya kota Batu dan Kota Malang bisa. Tinggal kita siapkan sistem, blangko dan peralatan elektronik,” ujar Heri menjawab pertanyaan Didik Gatot.

“Jadi ini hanya soal kreativitas Bupati dan Wakil Bupati. Kebetulan saya kan pengusaha. Jadi kalau tidak bisa satu cara, cari jalan lain,” imbuhnya.

Tapi, Didik Gatot tidak setuju. Dia menegaskan manajemen pemerintahan berbeda dengan manajemen perusahaan.

“Pencetakan KTP berbasis desa itu bertentangan dengan aturan. Sebagaimana PP 40/2019, KTP baru harus ditandatangani Kepala Dinas. Dan tanda tangannya basah,” ujar Didik Gatot.

Sanusi Dituding Libatkan Mantu Dalam Proyek Daerah

Perdebatan memanas saat pertanyaan soal penanganan KKN muncul. Paslon nomor 2 yang mengumpan bola panas isu KKN.

Cabup paslon nomor 2, Lathifah Shohib menanyai Heri. Pertanyaannya, soal Heri sebagai Bupati Malang mencegah nepotisme. Terutama, mencegah adanya keluarga yang menggarap proyek pemerintah.

“Ada salah satu Kepala Daerah memberikan proyek kepada keluarganya. Lelang memang terbuka. Namun pemenangnya adalah salah satu keluarganya,” tanya Lathifah.

Heri pun memakai bola panas ini untuk ‘menjotos’ Sanusi. Menurutnya, Malang Jejeg ada untuk memperbaiki moral Kabupaten Malang.

Termasuk, menyoroti keterlibatan keluarga bupati dalam proyek pemerintah.

“Jangan sampai terjadi. Seperti yang dilakukan Pak Sanusi. Yang melibatkan mantunya dalam proyek Kabupaten Malang. Tentu saja hal itu akan mempersulit kepala dinas,” tuding Heri.

Sanusi pun langsung gerah dengan tudingan Heri. Dia bahkan memotong debat dan protes kepada moderator.

“Dalam peraturan debat ini tidak boleh menyerang personal,” tandasnya. Saat debat berakhir, Sanusi enggan menanggapi tudingan Heri.

Menurutnya, Heri tidak memahami aturan. “Saya tidak akan berkomentar karena sudah berkali-kali. Sepertinya tidak mengerti tata kelola birokrasi. Selalu bicara menggunakan opini,” terang Sanusi saat diwawancarai wartawan.

Sebaliknya, Sanusi menyindir Heri soal pantai selatan. “Masyarakat harus jeli memilih pemimpin yang tahu aturan. Mau bagi-bagi pantai selatan, itu milik siapa?” tutupnya.(im/carep-04/yds)