DIPA 2021 Kota Malang Rp 6,085 Triliun

KABARMALANG.COM – Pemprov Jatim menyerahkan DIPA 2021 kepada seluruh daerahnya, Senin (30/11). Kota Malang pun menerima DIPA sebesar Rp 6,085 triliun.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkannya secara simbolis. DIPA 2021 Kota Malang diterima Wawali Sofyan Edi Jarwoko.

Khofifah juga menyerahkan buku TKDD senilai Rp 1,198 triliun. Penyerahan dilakukan di di Grand City Conv Surabaya.

DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dokumen ini disusun atas Keputusan Presiden. Fungsi DIPA yaitu dasar pelaksanaan anggaran.

Sementara, TKDD adalah dokumen Transfer ke Daerah dan Dana Desa. TKDD terdiri dari beberapa dana pemerintahan.

Misalnya, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Lalu, Dana Alokasi Khusus fisik dan non fisik. Ada juga Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.

Menurut Edi, penyerahan DIPA lebih awal merupakan percepatan pembangunan. Harapannya, proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran lebih cepat.

Awal Januari 2021, penyerapan anggaran harus sudah dimulai.

“Hal ini diharapkan memberikan dampak besar terhadap kegiatan perekonomian. Sehingga masyarakat segera menikmati hasil pembangunan lebih cepat,” kata Edi, Senin (30/11).

Dia berharap pembangunan bisa berjalan lebih baik. Pelayanan kepada masyarakatpun bisa berjalan lebih lancar pula.

“Semoga manfaat dana pemerintah (APBN-APBD) segera dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Dia berharap pengguna anggaran dapat memaksimalkan anggaran negara. Pemerintah sudah mempunyai program-program pembangunan yang direncanakan.

Baik itu pembangunan infrastruktur maupun SDM. Seperti ketahanan pangan dan energi dan transportasi publik.

Termasuk, program perlindungan sosial. Misalnya bantuan operasional sekolah dan bantuan siswa miskin.

Dia juga mengharap ada kecepatan penggunaan anggaran bidang sosial. Yaitu program keluarga harapan, KUR dan sistem jaminan kesehatan.

“Terlebih, sekarang kita sedang berada di masa pandemi Covid 19. Saya berharap dana yang ada dapat digunakan semaksimal mungkin. Utamanya dalam rangka pemulihan kesehatan dan perekonomian Kota Malang,” tambahnya.

Edi juga menghimbau adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah. Karena, kesenjangan fiskal pusat dan daerah perlu dipangkas. Tak terkecuali, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan.(carep-04/yds)