Connect with us

Pemerintahan

Husnul Muarif Direktur RSUD, Dr Umar Sekdinkes

Diterbitkan

||

Direktur RSUD Kota Malang, dr Husnul Muarif (Foto: Fathi)

KABARMALANG.COM Wali Kota Malang Sutiaji mutasi 213 pejabat struktural Pemkot Malang. Jabatan yang diutak-atik Sutiaji dinilai strategis.

Harapannya, mutasi ini mendorong efektivitas roda pemerintahan Kota Malang. Ada beberapa nama yang mencolok dalam mutasi.

Dr Husnul Muarif, sebelumnya Kabid P2P Dinkes Kota Malang. Dia juga jubir Satgas Covid-19 Kota Malang. Dia dimutasi sebagai Direktur RSUD Kota Malang.

Dr Umar Usman, juga mengisi posisi strategis. Sebelumnya, dr Umar adalah Direktur RSUD Kota Malang. Dia kini menjabat Sekretaris Dinkes Kota Malang.

Totok Kasianto sebelumnya menjabat Sekretris Disdikbud Kota Malang. Kini dia bergeser menjadi Sekretaris BKPSDM Kota Malang.

Posisi Sekbid Disdikbud Kota Malang diisi Siti Ratnawati. Sebelumnya Siti Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang.

“Semuan jabatan itu strategis. Tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Semuanya memiliki peran yang sama. Dengan fungsi melekat di dalam organisasinya masing-masing,” ujar Kabag Humas Pemkot Malang, Nur Widianto kepada Kabarmalang.com, di Balai Kota, Rabu sore (18/11).

Menurutnya, mutasi jabatan adalah hal wajar dalam organisasi, Saat ada pejabat purna, akan ada posisi kosong. Pejabat baru pun dipromosikan.

“Ketika ada pejabat purna maka posisinya kosong. Kekosongan dari jabatan itu harus segera diisi. Penentuannya berdasarkan kepangkatan, rekam jejak dan sebagainya,” jelasnya.

Pertimbangan itu diakumulasi menjadi penilaian oleh Baperjakat. Yaitu, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.(fat/yds)

Klik untuk mengirimkan komentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pilbup 2020

Jelang Masa Tenang, APK Angkot Disorot

Diterbitkan

||

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Wahyudi. (Foto: Imron Haqiqi).

 

KABARMALANG.COM – Bawaslu Kabupaten Malang segera menurunkan alat peraga kampanye (APK). Sebab, masa kampanye Pilkada berakhir 5 Desember 2020.

Semua APK dipastikan akan diturunkan. Baik APK berupa banner, baliho, maupun stiker.

Hanya saja, Bawaslu kesulitan menurunkan APK di angkutan umum.

“Kalau APK yang dijalanan bisa kami atur. Tapi yang menjadi kendala adalah APK di angkutan umum,” terang Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Wahyudi di kantor Bawaslu Kabupaten Malang, Kamis (3/12).

Menurut Wahyudi, pemasangan APK di angkot belum ada peraturannya. Angkot dibebaskan memasang apapun di jendela ataupun badan kendaraan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dishub Kabupaten Malang. Memang tidak ada aturan pelarangan APK di angkot,” ujarnya.

“Namun masa tenang dan keadilan setiap paslon perlu dijunjung. Kami upayakan menurunkan APK di angkutan umum,” tuturnya.

Wahyudi mengaku akan mengundang koordinator angkot. Mereka akan diminta menginstruksi pencopotan APK.

Stiker berbau kampanye Pilbup Malang diharap steril dari angkot. Wahyudi merencanakan pertemuan dengan koordinator angkot besok (4/12).

“Pokoknya sebelum masa tenang, kami undang koordinator angkutan umum. Supaya menurunkan APK,” katanya.

“Kalau koordinator kan mungkin bisa mengkoordinir kawan-kawannya. Tentu saja nanti didampingi Dishub Kabupaten Malang,” tutupnya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

Debat Pamungkas Panas, KPU : Jadikan Referensi

Diterbitkan

||

Suasana debat pamungkas Pilbup 2020 Kabupaten Malang. (Foto : Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Debat pamungkas Pilkada Selasa (1/12) malam memang panas. Gedung DPRD Kabupaten Malang diwarnai saling serang antar paslon.

Padahal, Tata Tertib Debat Publik Pasangan calon sudah diterangkan. Misalnya, dilarang menyerang pribadi di luar tema yang ditentukan.

Saat dikonfirmasi, KPU Kabupaten Malang pun membenarkan. Debat pamungkas tersebut banyak offside-nya.

“Kami sudah mengimbau moderator agar memberi peringatan kepada paslon. Namun kami tidak bisa memotong saat mereka berbicara. Dikhawatirkan semakin memperkeruh suasana,” ungkap Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika saat dikonfirmasi, Rabu (2/11).

Begitupun ketika usai debat, KPU juga tidak bisa menegur. KPU tidak bisa pula memberikan tindakan kepada paslon. Sebab, menurut Mahardika itu sudah di luar kapasitas KPU.

“Satu-satunya cara kami adalah memperingatkan paslon melalui moderator. Tidak bisa lebih,” tutupnya.

Seperti diberitakan, debat pamungkas paslon layaknya debat kusir. Paslon nomor 1 dan 3 saling serang.

Meski demikian, ini adalah debat terakhir. Setelah ini, publik harus menentukan pilihan.

KPU pun meminta masyarakat menilai para paslon. Tiga kali debat publik diharap menjadi referensi tambahan.

“Kami harap bisa menjadi referensi tambahan pemilih. Serta, mendorong pemilih untuk datang ke TPS. Kami dorong masyarakat datang nyoblos saat 9 Desember,” tambah Ketua KPUD Kabupaten Malang, Anis Suhartini.(im/carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pengadaan 2021 Fokus Tangani Covid-19

Diterbitkan

||

Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko (Foto : Fathi)

 

KABARMALANG.COMCovid-19 menjadi arah pengadaan barang jasa Kota Malang 2021. Pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial juga diprioritaskan.

Itu diungkapkan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko.

“Prioritas tersebut karena kondisi pandemi Covid-19. Saya kira perlu belajar dari tahun 2020. Dengan begitu semuanya akan berjalan dengan baik pada 2021,” ujar Edi kepada wartawan, di Swiss-Bellin Hotel, Rabu (2/12).

Pemkot Malang pun sedang mempersiapkan proses pengadaan tahun 2021. Jika ada hal-hal bagus, maka harus dilanjutkan.

“Yang menjadi kendala, akan dievaluasi agar tidak terjadi lagi,” jelasnya.

Dengan persiapan, Edi mengharap pengadaan 2021 bisa lebih baik. Dia meminta pengadaan lebih cepat dan tepat waktu.

Widjaja Saleh Putra, Kabag ULP Barang/Jasa Kota Malang mengamini. Dia sepakat pengadaan harus cepat. Karena, ada catatan pengadaan barang dan jasa 2020.

“Karena refocusing, apa yang sudah direncanakan terjadi perubahan. Bukan di Kota Malang saja, di Jakarta pun begitu,” ujar Widjaja kepada wartawan.

Untungnya, penyerapan anggaran masih berjalan dalam masa pandemi. Widjaja mencatat, RUP Kota Malang sejumlah 128 item.

Pengadaannya, bisa terealisasi 99 item. “Itu sudah bagus, sangat melampaui target. Artinya perekonomian Kota Malang bergerak,” terangnya.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com