Mandeg Tiga Tahun, Program Nomor Rumah Berbentuk Buah Jadi Tanda Tanya Besar

 

KABARMALANG.COM – Program Pemkot Batu tentang nomor rumah berbentuk buah yang berjalan di tahun 2014 lalu ternyata masih belum selesai hingga saat ini.

Dari data yang dihimpun, pada tahun 2014 program ini menargetkan 61.844 unit dengan anggaran sebesar Rp. 726 Juta dibagi tiga wilayah yakni Kecamatan Junrejo bentuk jeruk, Kecamatan Batu bentuk apel, dan Kecamatan Bumiaji bentuk stroberi.

“Tapi ini tidak semua. Di Desa Beji masih belum ada nomor rumah berbentuk buah dan beberapa warga bahkan sampai protes kemarin, karena beberapa ojol yang menjadi salah satu alat untuk bertransaksi dimasa pandemi sempat kebingungan mencari alamat,” terang Deny Cahyono Kades Beji pada Senin sore (21/09/2020).

Oleh sebab itu, pihaknya hingga saat ini hanya bisa menunggu program ini bisa kembali direalisasikan. Tak hanya itu saja, Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu juga belum mendapatkan nomor rumah berbentuk buah sama sekali.

“Didesa kami juga sama. Kami bahkan juga menanyakan kepada dinas terkait namun masih dijanjikan dan belum terealisasi sampai sekarang,” tutur Imam Wahyudi Kades Pesanggrahan kepada Kabarmalang.com.

Terpisah, Bangun Yulianto Sekretaris DPKPP (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahan) Kota Batu membenarkan bahwa program nomor rumah berbentuk buah ini masih mandek sejak 2018 hingga saat ini. Ia menegaskan bahwa program tersebut akan kembali berlanjut di tahun 2021.

“Terakhir berhenti di tahun 2017. Kami belum tahu kenapa programnya berhenti karena saat itu belum saya tangani,” tuturnya.

Oleh sebab itu, kedepannya DPKPP Kota Batu akan kembali mendata rumah-rumah yang belum menerima nomor rumah berbentuk buah tersebut karena perkembangan Kota Batu tiap tahun berjalan cukup masif.

Diwawancarai secara berbeda, Siswanto mantan DPKPP Kota Batu menerangkan bahwa pada tahun 2017 mengaku telah mendapatkan anggaran sekitar Rp. 700 juta untuk program tersebut.

“Kata-kata selesai harus hati-hati, jangan sampai timbul masalah. Itu dianggarkan tiap tahun. Digilir sesuai kemampuan keuangan. Keuangannya setiap tahun turun ada berapa, untuk desa mana,” katanya.

“Sekarang saya tidak tahu, tapi kalau rumah belum semuanya, berarti perlu dilakukan lagi karena pada tahun 2016 lalu saya belum menjabat dan tahun 2017 mendapatkan anggaran sekitar Rp. 700 juta untuk program itu,” sambungnya. (arl/fir)