Malang Jejeg Klaim Didukung Masyarakat Non Partisan

KABARMALANG.COM- Malang Jejeg mengklaim konsituennya dalam Pilkada Kabupaten Malang 9 Desember mendatang adalah masyarakat yang selama ini tidak berpartisipasi dalam Pilkada Kabupaten Malang alias Golput.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Pemenangan Malang Jejeg, Sutopo Dewangga, berdasarkan hasil pantaun timnya di lapangan.

“Seluruh pendukunga kami 100 persen adalah non-partisan, yakni orang-orang yang memang selama ini tidak ikut partai dan selama ini tidak bersikap,” tegasnya saat dikonfirmasi, Senin (21/9/2020).

Sutopo menambahkan bahwa bergabungnya masyarakat non partisan itu masuk akal mengingat latar belakang Malang Jejeg bukan bukanlah partai politik.

“Masyarakat-masyarakat itu kan rata-rata Non Partai, begitupun kami latar belakangnya juga bukan politisi. Jadi ada kecocokan,” bebernya.

Terpisah, Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, & SDM KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika membeberkan dari tahun ke tahun, partisipasi masyarakat dalam pilkada tidak lebih dari 70 persen.

Berdasarkan data KPU Kabupaten Malang, pada pilkada 2005 lalu, partisipasi masyarakat hanya 68,2 persen.

Dari jumlah total 1.768.002 DPT (Data Pemilih Tetap) Kabupaten Malang kala itu, yang hadir ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) alias yang menggunakan hak suaranya sebanyak 1.206.366 orang, sedangkan 561.636 diantaranya tidak hadir ke TPS.

Begitupun di pilkada 2010. Di tahun itu prosentase partisipasi masyarakat justru semakin menurun dibanding 2005, yakni sebesar 59,5 persen saja.

Dari total 1.121.187 jumlah DPT kala itu, hanya 764.078 DPT yang hadir ke TPS, sedangkan 1.885.265 diantaranya tidak menggunakan hak pilihnya.

Kondisi yang sama juga berlanjut pada pilkada tahun 2015. pada tahun itu, dari total DPT sebanyak 2.063.079, masyarakat yang hadir TPS sebanyak 1.203.949 DPT, sedangkan 859.130 diantaranya tidak menggunakan hak pilihnya. Artinya prosentase partisipasi masyarakat hanya 58,4 persen.

“Tingkat partisipasi masyarakat tersebut berbeda dengan Pilpres (Pemilihan Presiden) atau Pileg (Pemilihan Legislatif). Pada saat itu prosentase partisipasi masyarakat Kabupaten Malang bisa mencapai 80 persen,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Dika itu menduga minimnya tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Malang dalam pilkada tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena figur kontestan dalam pilkada kurang terasa di masyarakat.

“Sedangkan kalau pilpres, pada 2019 lalu misalnya, kan isu dari masing-masing kontestan sangat terasa di masyarakat, bahkan hingga ditingkatan paling bawah,” ujarnya.

Faktor lain, lanjut Dika kemungkinan disebabkan karena masing-masing TPS menampung jumlah jumlah pemilih yang lebih besar. Pada tahun 2015 misalnya, setiap TPS menampung sebanyak 800 pemilih.

“Dalam hal ini, pilpres pun juga sama sebenarnya, tapi kan isu masing-masing kontestan sangat kuat di masyarakat,” katanya.

Berkaca dari hal tersebut, Dika mengaku KPU pesimis bakal mampu mendulang partisipasi masyarakat pada pilkada tahun ini, meskipun jumlah pemilih dalam setiap TPS dikurangi, yakni maksimal hanya 600 pemilih.

Sebab menurutnya pada tahun ini ada faktor pandemi yang menjadi kendala tersendiri.

“Meskipun kami (KPU) tetap berupaya agar partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun ini bisa mencapai di atas 60 persen. Dengan cara memassifkan banner-banner di setiap wilayah,” tegas Dika. (haq/rjs