Connect with us

Hukrim

Rencana Upaya Hukum Pengacara Tanggapi Vonis Mati Sugeng Santoso

Diterbitkan

||

Iwan Kuswardi ketua tim penasehat hukum Sugeng Santoso

 

KABARMALANG.COM – Tim penasehat hukum memiliki rencana upaya hukum menanggapi vonis pidana mati terhadap Sugeng Santoso. Langkah itu akan disampaikan langsung setelah menerima salinan putusan dari Mahmakah Agung itu.

“Sampai dengan saat ini, saya masih belum mendapatkan salinan putusan, sehingga mohon maaf saya belum bisa berkomentar apa alasan Mahkamah Agung memperberat hukuman Sugeng menjadi pidana mati,” ungkap ketua tim penasehat hukum Sugeng Santoso, Iwan Kuswardi saat dikonfirmasi, Rabu (16/09/2020).

Berdasarkan bunyi petikan putusan Mahkamah Agung, menolak kasasi yang diajukan Sugeng maupun penuntut umum dan memperberat hukuman Sugeng dari pidana penjara 20 tahun menjadi pidana mati.

“Sekilas yang kami ketahui, kasasi Sugeng dan penuntut umum ditolak oleh MA. Dan memperberat hukuman Sugeng dari pidana penjara 20 tahun menjadi pidana mati,” aku Iwan.

Tim penasehat hukum berencana akan mengajukan upaya hukum atas putusan itu. Akan tetapi, apakah langkah tersebut dijalankan, akan bergantung pada Sugeng sendiri.

“Rencana upaya hukum, akan bergantung pada Sugeng Santoso sendiri. Kalau Sugeng mau menerima putusan tersebut, tim penasehat hukum tidak bisa apa-apa,” kata Ketua Peradi Malang Raya ini.

Ditanya upaya hukum yang telah direncanakan, Iwan mengaku akan menyampaikan langsung saat bertemu dengan Sugeng. Selain, menjelaskan terkait keputusan kasasi itu.

“Untuk upaya hukum tim penasehat hukum mau bertemu dengan Sugeng terlebih dahulu, untuk memberikan penjelasan mengenai putusan MA yang menjatuhkan hukuman mati. Hasil dari pertemuan sekaligus advokasi kepada Sugeng, maka tim penasehat hukum akan menentukan langkah hukum selanjutnya,” jawabnya.

Menurut Iwan, dalam kasus kematian yang tidak wajar, visum et repertum menjadi bukti yang paling akurat untuk menentukan penyebab kematian seseorang.

Dalam kasus Sugeng kesimpulan Visum et repertum berbunyi jenasah dipotong post mortem artinya jenasah meninggal lebih dahulu baru dipotong-potong oleh Sugeng.

“Bukan meninggal karena dipotong oleh Sugeng,” tuturnya.

Persoalan kemudian menjadi rumit, karena kejiwaan Sugeng sama sekali tidak dilakukan pemeriksaan. Apakah Sugeng termasuk orang yang normal, sehingga bisa mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya atau sebaliknya.

“Dalam hati kecil saya sebagai seorang advokat, saya cuma bisa prihatin saja dengan putusan Mahkamah Agung tersebut. Bagaimana memberikan pertimbangan hukum terhadap alat bukti visum et repertum yang kesimpulannya berbunyi jenazah dipotong post mortem,” pungkasnya.

Sementara Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Kota Malang, Wahyu Hidayatullah, mengaku, ada pertimbangan mengapa penuntut memberikan tuntutan seumur hidup kepada terdakwa.

Sugeng dinilai dalam melakukan perbuatannya. Sehingga wajar menerima hukuman seumur hidup. Kedua, terdakwa selalu berbelit-belit dalam persidangan, dan tidak mengakui perbuatannya.

“Dan, malah membuat alibi. Dan itulah yang menjadikan kita melakukan penuntutan seumur hidup itu,” tegas Wahyu terpisah. (rjs/fir)

Hukrim

Alasan Mantan Kades Slamparejo Jabung Korupsi Dana Desa

Diterbitkan

||

Oleh

Kepala Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung, Gaguk Setiawan saat digelandang jajaran Polres Malang, Selasa (22/9/2020). (Foto: Imron Haqiqi)

KABARMALANG.COM – Karena anaknya terlibat kasus penjambretan, menjadi alasan Mantan Kepala Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung, Gaguk Setiawan untuk melakukan korupsi dana DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa).  Saat ia menjabat sebagai Kepala Desa Slamparejo masa jabatan 2007 hingga 2018.

Kepada awak media, Gaguk mengaku dan menyesali perbuatannya. Hal itu diungkapkan Gaguk ketika dihadirkan dalam rilis di Mapolres Malang, Selasa (22/9/2020).

“Pada waktu itu anak saya masih remaja dan sempat bermasalah. Dia ketangkap bersama gerombolan jambret di Polresta,” ujar Gaguk.

Pria 38 tahun itupun berdalih, selain untuk kepentingan pribadi, uang hasil korupsi juga digunakan untuk acara-acara diluar program-program desa.

“Ada yang dipinjam Sekdes dan saya pakai pribadi. Kepentingan diluar RAB (rencana anggaran biaya, red), diambil dari situ (dana desa, red). Saya pinjam, tidak ada yang buat saya kembalikan,” tuturnya.

Akibat perbuatannya itu, Gaguk harus merasakan dinginnya mendekam dibalik jeruji tahanan.

Diberitakan sebelumnya, Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar mengatakan Gaguk ditangkap oleh jajaran Polres Malang atas dugaan kasus korupsi penyalahgunaan DD/ADD Desa Slamparejo periode tahun 2017 hingga 2018.

“Tersangka sebagai penanggungjawab menyalahgunakan wewenang. Yang mana DD dan ADD seharusnya untuk program-program yang dibuat dalam RAB desa, ternyata tidak digunakan semestinya,” kata AKBP Hendri Umar.

Diketahui, berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Malang, kerugian negara akibat perbuatan Gaguk tersebut mencapai Rp 609.342.160.

Sehingga pihaknya pun dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 subsider pasal 8 undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun sekaligus denda paling sedikit 200 juta, dan paling banyak 1 miliar. (ron/rjs)

Lanjutkan Membaca

Hukrim

Mantan Kepala Desa Slamparejo Jabung Korupsi DD/ADD, Kerugian Negara Capai Rp 609 juta

Diterbitkan

||

Oleh

Mantan Kepala Desa Slamparejo Jabung Korupsi DD/ADD

KABARMALANG.COM – Kasus Korupsi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh mantan Kepala Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung, Gaguk Setiawan.

Pihaknya diringkus dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Malang setelah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Malang pada 19 Agustus 2020 lalu.

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (22/09/2020) di Mapolres Malang mengatakan, Gaguk menjabat sebagai Kades Slamparejo selama dua periode, yakni periode 2007 hingga 2018.

Gaguk diketahui menyalahgunakan DD dan ADD pada tahun 2017 serta 2018.

“Tersangka sebagai penanggungjawab menyalahgunakan wewenang. Yang mana DD dan ADD seharusnya untuk program-program yang dibuat dalam RAB desa, ternyata tidak digunakan semestinya,” katanya.

Kapolres kelahiran Solok Sumatera Barat itu merinci total ADD yang diembat oleh oleh Gaguk pada tahun 2017 mencapai Rp 488 juta lebih dan DD senilai Rp 829 lebih.

Sedangkan pada tahun 2018 total ADD yang disalahgunakan senilai Rp 492 lebih dan DD mencapai Rp 875 lebih.

Berdasarkan audit bersama Inspektorat Kabupaten Malang, kerugian negara yang diakibatkan dari korupsi yang dilakukan Gaguk mencapai Rp 609.342.160.

“Barang bukti yang kita amankan diantaranya 78 lembar kwitansi penerimaan uang tahun 2017, 49 lembar kwitansi penerimaan uang tahun 2018, 14 bendel laporan pertanggungjawaban ADD dan DD tahun 2017, 23 bendel LPJ ADD dan DD tahun 2018, serta 2 buah buku rekening kas desa,” terang Hendri.

Akibat perbuatannya, Gaguk harus mendekam di rumah tahanan Mapolres Malang. Dia dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 subsider pasal 8 undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Ancaman hukumannya, minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta, dan paling banyak 1 miliar,” pungkas Hendri. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca

Hukrim

Denda Operasi Yustisi Masuk Kas Daerah

Diterbitkan

||

Oleh

Operasi Yustisi di Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Senin (21/9/2020). (Foto: Imron Haqiqi)

KABARMALANG.COM – Operasi Yustisi Tipiring Penerapan Protokol Kesehatan Pemerintah Kabupaten Malang kini sudah diterapkan denda bagi masyarakat yang bandel tidak masker di tempat keramaian.

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar mengungkapkan sampai saat ini sudah ada sekitar ratusan warga yang dikenai denda akibat tidak menerapkan masker. Nilai dendanya sendiri adalah Rp 100 ribu per orang.

“Penerapan denda itu sudah diterapkan sejak Jum’at (18/9/2020) hingga hari ini, Senin (21/9/2020),” terang.

Hari ini, Senin (21/9/2020) Operasi Yustisi yang dilaksanakan di Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang menurut Hendri pihaknya berhasil mengamankan 64 orang, dan semuanya dikenai denda masing-masing 100 ribu.

Jadi, jumlah total pendapatan dari hasil denda Operasi Yustisi itu mencapai Rp. 6,4 juta. Hasil denda itu, menurut Hendri akan masuk khas daerah.

“Yang menangani nanti pihak Kejaksaan Kabupaten Malang,” tutur Hendri.

Sementara itu, salah seorang pelanggar asal Jatikerto, Arif Prayogo tidak bisa berbuat banyak saat dirinya disidang di hadapan petugas dan dikenai denda Rp 100 ribu.

Meskipun menurut dia, saat itu dia hendak pergi ke sawah untuk melihat kebun tebu miliknya.

“Ya mau gimana lagi, lha wong saya salah karena nggak pakai masker. Ya harus mau disanksi. Kan memang begitu aturannya,” pungkas Arif. (ron/rjs)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com