Soal Banjir, Ratusan Warga Desa Bumiaji Mendatangi Kantor DPRD Batu

KABARMALANG.COM – Ratusan warga Desa Bumiaji mendatangi kantor DPRD Kota Batu. Mereka bertandang ingin menyampaikan tiga keluhan persoalan banjir.

Bidang Hukum dan Kebijakan WALHI Jatim Indra mengatakan, berdasarkan data dari BPS tahun 2019, Kota Batu memiliki luas kawasan hutan lindung 2.969,8 hektar, hutan konservasi seluas 4.641,2 hektar dan hutan produksi seluas 3.640,1 hektar, sehingga total luasan kawasan hutan di Kota Batu seluas 11.251,1 hektar.

“Kawasan hutan tersebut mengalami penurunan cukup signifikan, merujuk hasil analisis melalui citra satelit Global Forest Watch, tutupan hutan yang berada di Kota Batu mengalami penurunan signifikan sebesar 352 hektar selama hampir dua dekade, yakni dari 2001-2021,” kata Indra melalui rilis yang di kirimkan, Jumat (22/12/2023).

“Secara keseluruhan hampir 1.295 hektar hutan di Kota Batu hilang, termasuk 113 hektar diantaranya hutan lindung,” sambungnya.

Menurutnya, peristiwa ini telah di rasakan warga sejak 2015 dan berdampak pada psikis warga, di mana setiap musim penghujan datang warga selalu resah karena di takutkan banjir datang.

Selain itu. pemerintah Desa Bumiaji sudah mencoba melakukan mitigasi bencana dengan mengajukan pembangunan sepanjang Sungai Paron di desa Bumiaji, akan tetapi belum mendapatkan respon positif dari Pemerintah Kota Batu.

“Kami menilai, bahwa Pemerintah Kota Batu gagal dalam memberikan jaminan perlindungan pada masyarakat Bumiaji dari ancaman bencana banjir,” ujarnya.

“Hak warga Desa Bumiaji untuk mendapatkan lingkungan hidup, yang baik dan sehat sebagaimana amanat konstitusi tidak terpenuhi,” lanjut Indra.

“Di mana keselamatan warga harus menjadi prioritas negara dalam melakukan penataan ruang untuk pembangunan yang berkelanjutan dan adil.,” jelasnya.

WALHI Jatim menilai, bahwa Pemerintahan Kota Batu gagal dalam melaksanakan pembentukan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan dengan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation), terkhusus minimnya keterlibatan partisipasi masyarakat Bumiaji.

“Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menegaskan, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggungjawab dalam penanggulangan resiko bencana dengan berbagai kebijakan penanggulangan selaras dengan pencegahan dan perlindungan masyarakat dari dampak bencana,” ucapnya.

“Maka kegagalan pertangungjawaban mutlak (absolute responsibility) dari Pemerintah Daerah berimplikasi dan memberikan dampak kerugian materiil dan imateriil warga Bumiaji secara signifikan,” papar Indra.

Oleh karena itu, masih kata Indra, demi terpenuhinya hak warga desa Bumiaji untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta bagian dari hak warga dalam memberikan saran, pendapat, usul dan keberatan sebagaimana di jamin dalam Konstitusi serta pasal 70 ayat (2) butir b Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Maka dengan ini mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu agar DPRD Kota Batu mendorong pemerintah Kota Batu untuk melakukan perbaikan sungai di sepanjang Sungai Paron di desa Bumiaji yang menjadi langganan banjir tiap tahun,” katanya.

Kedua DPRD Kota Batu, membentuk tim penyelesaian banjir dengan memetakan kawasan hutan yang rusak dan melakukan pemulihan.

“Ketiga DPRD Kota Batu meninjau ulang revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu yang tidak sesuai dengan geografi Kota Batu,” pungkasnya. (rat/fir)