Wali Kota Sutiaji Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang

KABARMALANG.COM – Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji melaksanakan rakor tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Malang di Hotel Savana, Kota Malang, Kamis (11/5/2023).

Orang nomor satu di Pemkot Malang tersebut fokus menyoroti implementasi dan progres yang sudah di lakukan.

Wali Kota Sutiaji mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus di lakukan dalam rangka mencapai target capaian penurunan angka kemiskinan RPJMD sebesar angka 3.77 %.

Sutiaji juga menyampaikan dirinya tidak ingin terbuai dengan pencapaian eksisting tahun 2022 di angka 4,37%.

Menurutnya, data eksisting adalah data dinamis yang dapat berubah setiap saat sehingga tidak bisa di jadikan patokan. Dirinya ingin memberikan penguatan dan tidak ingin terlena dengan kondisi sekarang.

“Kemiskinan ini perlu mendapat perhatian dan keseriusan dari kita semua, PR kita masih banyak, target RPJMD 3,77%, itu yang harus kita capai. Maka, perlu bagi kita mengevaluasi lagi,” ujarnya.

“Alhamdulillah saat ini, eksisting data kemiskinan tahun 2022 sebesar 4,37, sedikit lagi kita mencapai target, tapi perlu di pahami data ini bersifat dinamis, artinya dapat berubah sewaktu-waktu. Inilah yang perlu kita upayakan bersama,” sambung Sutiaji.

Kalau melihat hasil, kata Sutiaji tentu kita bersyukur, ada peningkatan di banding tahun 2021, berarti upaya kita membuahkan hasil, tetapi langkah yang sudah di lakukan perlu di kuatkan lagi, perlu di maksimalkan lagi.

“Mumpung masih ada waktu bagi kita semua menyelesaikan target-target RPJMD. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat Kota Malang,” ucap Sutiaji.

Menyinggung upaya yang di lakukan Pemkot Malang, Sutiaji meminta semua perangkat daerah untuk mempunyai rasa tanggung jawab yang sama.

Lebih lanjut pria yang juga hobi bulutangkis ini menjelaskan hal pertama yang perlu dilakukan adalah validitas data, kemudian di lanjutkan dengan updating data, dan yang ketiga adalah memperkuat kolaborasi internal antar perangkat daerah dan para stakeholder.

“Langkah awal nya tentu validitas data, ini penting, untuk menentukan bagaimana proses yang harus di lakukan. Kita gunakan 2 sumber data, ada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem),” ucapnya.

Langkah kedua harus ada updating data, karena memang data ini bersifat dinamis, maka perlu kita kuatkan di sini, kita punya aplikasi Sam Gepun Basa, kita juga punya aplikasi Pedekate Sam, mari kita maksimalkan bersama dua aplikasi ini, jangan cuma di launching saja.

“Ketiga, bagaimana kita membangun kolaborasi dan kerjasama antar internal perangkat daerah, ini yang penting. Terkait ini bagaimana Bappeda menentukan indikator nya, yang harus di tindaklanjuti semua perangkat daerah, karena semua berperan,” ujarnya.

“Jangan lupa kita juga perlu mengembangkan kolaborasi bersama stakeholder, masyarakat punya potensi yang luar biasa, ini modal dan peluang bagi kita semua,” pungkas Sutiaji. (tik/fir)