Abaikan Kelestarian, ASMR Gelar Aksi di DPRD Kota Batu

KABARMALANG.COM – Aliansi Selamatkan Malang Raya (ASMR) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kota Batu.

Aksi ASMR tersebut terkait sejumlah kebijakan pembangunan di Kota Batu yang di nilai mengabaikan kelestarian lingkungan demi kepentingan investor.

Koordinator ASMR Jansen Janwan Tarigan yang juga Kepala Divisi Riset MCW Malang mengatakan, akibatnya kerusakan lingkungan terus menerus terjadi.

“Maraknya Pembangunan di hutan rakyat dan hutan lindung di lereng Gunung Arjuno. Bagaimana bisa ada pembangunan di kawasan secara hukum itu di larang,” ujar Jansen, Selasa (22/2/2022).

Terlebih, kata Jansen, beberapa kali masyarakat mencoba meminta informasi perihal Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Batu,
menurutnya tidak dipenuhi.

Demikian halnya, pengajuan audiensi penyampaian aspirasi kepada wakil rakyat juga di abaikan.

“Pemerintah dan wakil rakyat patut di duga menjalankan pemerintahan secara ekslusif dan mengingkari demokrasi,” katanya.

“Tentu saja hal ini menjadi ancaman besar ke depan bagi kelestarian lingkungan di Kota Batu,” ungkapnya.

Terlebih lagi, lanjut Jansen, tertutupnya ruang demokrasi dan ancaman kerusakan ekologis di Kota Batu.

Menurut dia, kondisi ini di perparah dengan kebijakan Pemerintah Kota Batu utamanya dalam memberikan izin pembangunan bagi bangunan usaha, yang berdiri di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Alih fungsi lahan inilah yang berdasarkan pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menyebabkan penyusutan kawasan hijau di Kota Batu, sehingga turut memberikan kerentaan wilayah terhadap bencana ekologis,” ujarnya.

Sementara Aris yang juga Koordinator ASMR, mengaku telah melakukan kajian terhadap rencana perubahan ruang dan wilayah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

“Hasilnya, terlihat bahwa Pemerintah Kota Batu berniat mendatangkan bencana ekologis yang lebih besar melalui revisi Perda RTRW,” ujarnya.

“Penghilangan tiga jenis kawasan lindung, peredukasian kawasan lindung setempat, dan pengurangan jumlah kawasan sempadan mata air yang di lindungi dari 111 mata air menjadi mata air di tiga desa,” sambung Aris.

Demikian juga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kota Batu pada audiensi 4 Oktober 2021 menjanjikan memberikan dokumen kepada publik.

“Tetapi faktanya tidak. Kepala DLH Kota Batu tidak konsisten terhadap pernyataan untuk menghentikan pembangunan kolam ikan di Sumber Umbul Gemulo. Hal itu di buktikan masih beroperasinya pembibitan di kolam tersebut,” jelasnya

Tragisnya lagi, menurut Aris, di perparah DPRD Kota Batu sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah bertindak abai terhadap aspirasi masyarakat sipil yang peduli kondisi kerusakan lingkungan di Kota Batu.

ASMR sudah dua kali mengajukan permohonan audiensi per November 2021 dan Januari 2022, namun permohonan tersebut di abaikan begitu saja dengan berbagai alasan prosedural,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ASMR menggelar aksi menyatakan sikap di Kantor DPRD Kota Batu.(ags/fir)