Wali Kota Sutiaji Paparkan Progres Pembangunan Kota Malang

KABARMALANG.COM – Setelah lolos pada tahap pertama penilaian dokumen perencanaan Kabupaten/ Kota se Jawa Timur, tahapan Penilaian Pembangunan Daerah (PPD) memasuki tahapan kedua.

Pada hari Jumat (11/2) di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Jawa Timur, telah dilaksanakan Penilaian Pembangunan Daerah (PPD) Tahap II Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2022.

Wali Kota Malang, H. Sutiaji memaparkan progres pembangunan di Kota Malang sepanjang tahun 2021 sekaligus proyeksi RKPD Kota Malang di tahun 2022.

Pemerintah Kota Malang akan terus membangun kolaborasi dengan konsep hexahelix untuk mengakselerasi pembangunan di Kota Malang.

Seperti kita ketahui bersama, pandemi telah berdampak pada kontraksi ekonomi di seluruh daerah, utamanya wilayah perkotaan yang mengalami aglomerasi dan berbasis perdagangan serta jasa, dua hal yang banyak dibatasi pada masa pandemi ini.

“Namun Kota Malang berhasil mengatasi kedalaman kontraksi ekonomi tersebut melalui berbagai paket kebijakan dan stimulus ekonomi di daerah, Kota Malang hanya mengalami kontraksi sebesar -2,26%; lebih rendah dibandingkan Kota Surabaya sebesar -4,85%,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa di tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Malang cukup tinggi di angka 9,65%, namun secara komparatif rangking TPT Kota Malang di Provinsi Jawa Timur turun dari tertinggi pertama menjadi ketiga.

Sementara itu, tercatat angka kemiskinan di Kota Malang pada tahun 2021 sebesar 4,62% dan angka indeks pembangunan manusia sebesar 82,04, sedangkan gini rasio di Kota Malang berada di angka 0,395.

“Saya berharap kondisi tersebut akan terus membaik meski kita masih berada di tengah-tengah situasi pandemi; dengan bantuan dan dukungan dari semua sektor di Kota Malang, saya yakin perekonomian Kota Malang akan terus bangkit,” tegas Wali Kota Sutiaji.

Di tahun 2021, Kota Malang telah berhasil meraih predikat terbaik kedua kategori kota untuk PPD Terbaik Kabupaten / Kota Tingkat Provinsi Jawa Timur.

Dimana, PPD merupakan kegiatan tahunan Kementerian PPN/ Bappenas yang dikoordinasikan oleh Deputi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota, yang menunjukkan kinerja yang baik dalam perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah.

Prestasi ini ditandai dengan tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan serta mampu berinovasi dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah dilaksanakan.(carep01/fir)