Mal Pelayanan Publik Bakal Terbangun di Kota Malang

KABARMALANG.COM – Wali Kota Malang Sutiaji berkomitmen membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Komitmen itu tertuang dalam MoU dengan Kemenpan-RB.

Penandatanganan komitmen itu sendiri terhelat di Hotel Fairmont Jakarta. Acara tergelar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Selain Kota Malang, ada 38 kepala daerah yang berkomitmen. Puluhan kepala daerah tanda tangan di depan Menpan-RB Tjahjo Kumolo.

Harapannya, komitmen tersebut menjadi kunci terbangunnya MPP. Sehingga masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya.

Menpan-RB Tjahjo Kumolo membenarkan. Pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen kuat.

Pembangunan MPP membutuhkan sinergi pimpinan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Komitmen ini menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP.

“Kami membangun komitmen Bapak/Ibu sekalian. Dengan tujuan mempercepat proses pelayanan publik. Kami mendorong kecepatan aparatur pemerintah memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya, Selasa (2/3).

Di sisi lain, 2021 adalah momentum bangkit dari krisis. Karena, ada perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Indonesia harus bisa menjawab tantangan global. Serta bertransformasi menuju negara maju.

Pembangunan MPP di berbagai daerah akan gencar. Karena, sudah berdiri 35 MPP di seluruh Indonesia.

Kabar Lainnya : Mal Pelayanan Publik adalah Reformasi Kelembagaan.

Tetapi, karakterisktiknya sesuai dengan daerah masing-masing. Baik dari pengintegrasian layanan, sistem, maupun sarana prasarana.

Pemkot Malang sudah mematangkan kesiapan operasional MPP. Kota Malang bakal menempatkan MPP di Alun-Alun Mal.

Rencananya Pemkot Malang akan segera melaunching MPP. Yakni pada bulan Agustus tahun 2021 ini.

“Kami minta bulan Agustus 2021 tinggal penyempurnaan akhir,” ujar Sutiaji.

Sutiaji mengatakan bahwa persiapan MPP sudah cukup matang. Dia juga berharap MPP mempermudah masyarakat mengurus dokumen.

Terlebih, lokasinya strategis karena ada di pusat kota. “Goalnya adalah bagaimana masyarakat terlayani dengan baik. Sekaligus bisa memangkas birokrasi dan meniadakan calo,” ujar Sutiaji.

Kadiskominfo Kota Malang M Nur Widianto, Wali Kota Malang Sutiaji dan Kepala DPM-PTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso. (Foto : Humas Pemkot Malang)

Sutiaji juga ingin bersinergi dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri. Nantinya PTN PTS bisa ikut membuka layanannya di MPP.

“Saya punya inisiasi kerja sama dengan APTISI dan PTN. Ketika mahasiswa perlu dokumen ijazah maka bisa ke Mal Pelayanan Publik,” ujarnya.

Karena semua sudah serba connecting dengan database. Itu belum dimiliki daerah lain,” tandas Sutiaji.

Kepala DPM-PTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso mengamini. Pemkot Malang sudah refocusing anggaran covid-19.

Sehingga, Alun-Alun Mal akan memiliki 200 layanan publik. Lokasi MPP ada di lantai tiga.

“Kami sudah membahas sejak tahun lalu. Sudah banyak instansi yang bergabung. Kurang lebih ada 200 jenis layanan,” kata Erik.(carep-04/yds)