Covid-19 Malang Raya Macet di Zona Kuning-Oranye

KABARMALANG.COM – Penurunan zona Covid-19 sangat penting bagi Malang Raya. Kawasan dua terbesar di Jatim perlu menuju zona hijau.

Supaya, kebangkitan ekonominya bisa dipercepat. Kenyataannya, Malang Raya macet di zona oranye dan kuning.

Kota Malang kecantol di zona oranye. Sama halnya dengan kota wisata Batu. Hanya Kabupaten Malang saja yang agak lumayan. Zonanya kuning.

Mengapa Kota Batu dan Kota Malang kecantol zona oranye? Lalu, kapan Malang Raya bisa hijau semua?

Inisiatif Swab Test Mandiri, Tambah Angka Covid-19 Kota Malang

Penambahan angka positif Covid-19 Kota Malang karena inisiatif warga. Banyak yang tes swab mandiri.

“Faktor pertama adalah inisiatif melakukan swab test mandiri. Yakni pemeriksaan sendiri di laboratorium,” ujar Husnul Muarif, Jubir Satgas Covid-19 Kota Malang, dihubungi Kabarmalang.com, Kamis (12/11).

Faktor selanjutnya, adalah orang sakit yang perawatan rumah sakit.

“Perawatan di rumah sakit saat masuk di awal. Kemudian dilakukan screening di area covid-19. Sebelum dirawat dilakukan pemeriksaan swab dulu. Beberapa hari hasil swabnya keluar, hasilnya positif,” paparnya.

Jubir Satgas Covid Kota Malang Husnul Muarif

Faktor lainnya, diduga ada kontak dengan  sarana pelayanan kesehatan. Sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan swab.

Husnul membenarkan Kota Malang masih zona orange. Dia menghimbau masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan. Supaya, angka positif Covid-19 bisa ditekan.

Penegakan disiplin tetap dijalankan. Termasuk edukasi kepada masyarakat.

“Edukasi tersebut berasal dari nakes puskesmas dan rumah sakit. Ini untuk memberi pemahaman kepada masyarakat,” tutup Husnul.

Stagnan di Zona Orange, Penerapan Prokes Masih Lemah

Sama dengan Kota Malang, Kota Batu kecantol zona orange. Ini karena penerapan protap kesehatan masih lemah.

Apalagi, wisatawan Kota Batu susah menerapkan phisycal distancing.

“Contoh kecilnya di Alun-alun Kota Batu. Apa sudah penerapan prokes phisycal distancing? tentu minim sekali,” ujar Khamim Tohari Ketua Komisi C DPRD Kota Batu.

Menurutnya, kinerja Dinkes Kota Batu sudah pro aktif. Tapi, ini tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat.

Sehingga, perjuangan melawan Covid sia-sia di Kota Batu. Dia pun ingin Kota Batu menurun ke zona hijau.

Sementara, pelanggaran prokes operasi yustisi 200 pelanggar per bulan. “Dari 200 pelanggar, denda yang masuk Rp 6 juta. 60 persen pelanggar dari warga Batu. 40 persen lainnya dari wisatawan,” tutur Kasatpol PP Kota Batu Muhammad Nur Adhim.

Meskipun Kota Batu zona orange, tingkat kesembuhannya tertinggi. Yakni sekitar 82 persen dari 639 kasus.

“Ini data terakhir Rabu kemarin (11/11). Rinciannya 50 orang masih terkonfirmasi. 526 orang sembuh. 63 orang meninggal,” kata Jubir Satgas Pencegahan covid-19 Kota Batu M Chori.

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menyerukan penegakan operasi yustisi. Sehari harus ada dua kali operasi.

“Karena momennya mengacu high season. Wisatawan akan banyak berkunjung ke Kota Batu,” tandasnya.

Kabupaten Malang Zona Kuning, Dorong Sampai Zero Covid

Masyarakat Kabupaten Malang patut berbangga. Zona Covid-19 Kabupaten Malang sudah kuning.

Data Kominfo Kabupaten Malang, pasien terpapar 1089 orang. 974 di antaranya sembuh. 68 orang meninggal dunia.

Selebihnya, 44 orang masih karantina rumah. Tiga orang dirawat di rumah sakit.

Namun, Pemkab Malang masih belum puas. Mereka akan tetap mengejar Kabupaten Malang zero Covid-19.

“Kami menghimbau masyarakat tetap disiplin kesehatan. Komorbid alias punya penyakit bawaan untuk menghindari kerumunan,” jelas Kadinkes Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo.

Anggaran penanganan Covid-19 pun tetap ada di APBD 2021. Ini demi mendorong Kabupaten Malang zero Covid-19.

“Anggaran itu kita serahkan pada OPD masing-masing. Sewaktu-waktu dibutuhkan penanganan Covid-19, akan dianggarkan,” terang Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat.

Sekda Kabupaten Malang Wahyu Hidayat

Biaya Tidak Terduga 2021 akan dialokasikan penanggulangan bencana. Nilainya sebanyak Rp 5 miliar.

“Sementara ini masih rencana anggaran itu masih kita lempar. Pembahasannya bersama Badan Penganggaran,” katanya.

“Anggaran Covid-19 tidak masuk ke BTT. Tapi ke program masing-masing OPD. Unsur ekonomi, kesehatan, dan jaring pengaman sosial harus dipenuhi,” tutup Wahyu.(fat/arl/im/yds)