Connect with us

Pilbup 2020

Partai Demokrat Bimbang Soal Pilbup Malang 2020

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Malang, Gufron Marzuki mengatakan partainya hingga saat ini masih belum memastikan dukungannya di Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 nanti.

“Kami hingga saat ini masih belum menentukan arah politiknya, yang tahu DPP (Dewan Pimpinan Pusat, red),” ungkap Gufron, Senin (10/08/2020).

Menurut Gufron, walau saat ini, di daerah (Kader partai Kabupaten Malang, red) telah mengerucut dan hampir pasti bergabung dengan poros PDI Perjuangan untuk mengusung Paslon SanDi (Sanusi-Didik Gatot Subroto), namun untuk kepastiannya masih menunggu keputusan DPP Demokrat.

“Yang di Kabupaten Malang sudah mengerucut ke koalisi SanDi, karena saat ini hanya ada itu (Bapaslon SanDi). Tapi namanya politik bisa merapat ke yang lainnya, tergantung DPP,” jelasnya.

Akan tetapi, lanjut Gufron, dirinya memastikan, dalam waktu dekat ini, partai yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menentukan sikap politiknya dalam Pilkada Kabupaten Malang yang bakal digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Dalam Minggu ini kami akan umumkan, tunggu saja, sabar ya,” terangnya.

Untuk itu, tambah Gufron, dirinya akan selalu siap untuk menjalankannya, apapun keputusannya.

“Kami yang di daerah ini siap menjalankan perintah pimpinan,” tegasnya.

Sebagai informasi, walau nama partai Demokrat telah dicatut sudah tergabung dalam koalisi tim kampanye ‘Malang Makmur’, namun partai berlambang gambar bintang bersinar tiga arah tersebut masih akan menentukan arah koalisinya dalam Minggu ini.

Dengan begitu, tim kampanye Malang Makmur saat ini diisi oleh empat Parpol yang telah menyatakan akan mengusung Paslon SanDi.

Ke-empat Parpol tersebut yakni PDI Perjuangan yang di parlemen Kabupaten Malang berhasil memperoleh 12 kursi, Nasdem dengan perolehan 7 kursi di parlemen, PPP dua kursi, dan Partai Gerindra yang telah memiliki 7 kursi dalam parlemen Kabupaten Malang, yang telah siap memenangkan Paslon HM Sanusi-Didik Gatot Subroto. (ski/fir)

Pilbup 2020

Tanggapan Malang Jejeg Soal KPU Tunda Tes Kesehatan

Diterbitkan

||

Oleh

KABARMALANG.COM – Beredar kabar bahwa salah salah satu bakal calon Bupati Malang jalur perseorangan, Heri Cahyono terpapar Covid-19.

Kabar itu dibenarkan oleh KPU kabupaten Malang melalui pernyataan yang dikeluarkan melalui rilis resminya, Selasa (22/9/2020).

Dalam keterangannya, KPU Kabupaten Malang menyatakan berdasarkan Pasal 50C ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2020 yang disebutkan jika KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menunda tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif Covid-19.

Poin pertama, bahwa KPU Kabupaten Malang menunda tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi bakal pasangan calon Heri Cahyono dan Gunadi Handoko.

Poin kedua, bakal pasangan calon atau salah satu bakal pasangan calon yang dinyatakan positif Covid-19 dilakukan penanganan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Poin ketiga, setelah dilakukan penanganan bagi Bapaslon atau salah satu Bapaslon yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari Covid-19, barulah pihak KPU Kabupaten Malang akan melakukan pengecekan kembali terhadap berkas administrasi dari Bapaslon perseorangan.

Pada poin terakhir, jangka waktu penelitian administrasi sebagaimana dimaksud di poin ke 3 paling lama 20 ( dua puluh ) hari sejjak dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika.

Menanggapi hal itu, Sam HC -sapaan akrab Heri Cahyono- mengakui bahwa hasil dari tes swab yang dilakukan di RS Lavalette, Kota Malang pada 16 September lalu pihaknya memang dinyatakan terpapar positif Covid-19.

“Iya, benar. Akan tetapi, saya meragukan hasil itu.  Sehingga saya melakukan tes Swab pembanding di lain tempat yaitu Laboraturium Prodia Kota Malang, dan hasilnya saya tidak terdeteksi Covid-19,” tegas Sam HC dalam konferensi pers, Selasa (22/9/2020).

Selain itu, lanjut Sam HC, dirinya juga telah melakukan rapid tes di RS Madinah, Kasembon, hasilnya juga non-reaktif.

“Rapid tes dan swab itu selaras. Sehingga saya bebas berinteraksi,” tandasnya.

Sam HC, kemudian mempertanyakan, ketika dinyatakan positif Covid-19. Kenapa dirinya tidak mendapat respon dari Tim Satgas Covid dari Pemkab Malang, yaitu penjemputan.

“Harusnya kalau saya dinyatakan positif saya dijemput oleh tim Satgas Covid-19. Namun, faktanya sampai saat ini tidak ada tindakan apapun. Bagi kami ini tanda tanya besar,” ungkapnya.

Sementara itu, Tim Hukum Malang Jejeg, Fransiscus Setiadi mengatakan, bahwa pengambilan sampel kurang sehat atau terlalu lelah pada tes Swab dilakukan, sehingga hasilnya positif.

“Setelah menerima hasil itu, kami pulang memperbaiki diri. Dengan istrirahat yang cukup dan kosumsi makanan berkualitas. Setalah itu tes kembali, dan hasilnya non reaktif dari hasil rapid tes, dan tidak terditeksi Covid-19 di tes Swab,” kata Fransiscus terpisah. (ron/rjs)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

Pilkada Ditengah Pandemi, Begini Kata Kapolres Malang

Diterbitkan

||

Oleh

Kapolres Malang AKBP Hendri Umar (Foto : Imron Haqiqi)

KABARMALANG.COM – Pelaksanaan pilkada serentak saat ini tengah jadi perbincangan antara tetap dilaksanakan sesuai aturan, yakni 9 Desember 2020 atau ditunda sampai kondisi pandemi Covid-19 membaik.

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar mengaku siap menjalankan pengamanan baik ditunda maupun tidak.

Bahkan saat ini pihaknya sudah melakukan pemetaan untuk pengamanan tahapan Pilkada Kabupaten Malang jika tetap dilangsungkan pada 9 Desember mendatang.

“Semua tahapan pilkada akan kami pantau penerapan protokol kesehatannya, Terlebih pada tahapan kampanye dan pelaksanaan pencoblosan,” ungkapnya saat ditemui di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (21/9/2020).

Bahkan, pria kelahiran Solok, Sumatera Barat itu mengaku tidak akan segan-segan memberikan teguran hingga sanksi bagi peserta pilkada yang kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan saat melaksanakan kampanye.

“Kalau melanggar satu kali, dua kali kita beri teguran, tapi kalau masih bandel kita lakukan penindakan tegas. Mungkin bisa dibubarkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hendri merinci indikator pembatasan jumlah massa yang harus dipatuhi oleh peserta pilkada saat kampanye.

Yaitu, batas maksimal massa sebanyak 100 orang jika dilaksanakan di ruang terbuka, dan maksimal 50 orang jika digelar di ruang tertutup.

“Pada ruang terbuka maksimal​ 100 orang. Ruang tertutup maksimal 50 orang. Itu jadi indikator,” tegas Hendri.

Dalam setiap tahapan dan kegiatan peserta pilkada, pihaknya mengaku akan selalu menerjunkan anggota untuk melakukan pemantuan.

“Kalau ada yang melanggar, maka akan langsung kami tindak. Yang ditindak tergantung penyelanggara acara. Kemungkinan besar ya tim sukses,” jelas Hendri.

Namun, sanksi tegas tersebut, lanjut Hendri maksimal berupa pembubaran acara. Belum ada sanksi pidana pada fenomena ini. Hanya saja, pihaknya akan melihat dinamika yang terjadi di lapangan nantinya.

“Sementara sanksinya dibubarkan. Nanti kita lihat perkembangan sesuai kondisi yang terjadi saat kegiatan tersebut,” tukasnya. (ron/rjs)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

Malang Jejeg Klaim Didukung Masyarakat Non Partisan

Diterbitkan

||

Oleh

Ketua Tim Pemenangan Malang Jejeg, Sutopo Dewangga. (Foto: Imron Haqiqi).

KABARMALANG.COM- Malang Jejeg mengklaim konsituennya dalam Pilkada Kabupaten Malang 9 Desember mendatang adalah masyarakat yang selama ini tidak berpartisipasi dalam Pilkada Kabupaten Malang alias Golput.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Pemenangan Malang Jejeg, Sutopo Dewangga, berdasarkan hasil pantaun timnya di lapangan.

“Seluruh pendukunga kami 100 persen adalah non-partisan, yakni orang-orang yang memang selama ini tidak ikut partai dan selama ini tidak bersikap,” tegasnya saat dikonfirmasi, Senin (21/9/2020).

Sutopo menambahkan bahwa bergabungnya masyarakat non partisan itu masuk akal mengingat latar belakang Malang Jejeg bukan bukanlah partai politik.

“Masyarakat-masyarakat itu kan rata-rata Non Partai, begitupun kami latar belakangnya juga bukan politisi. Jadi ada kecocokan,” bebernya.

Terpisah, Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, & SDM KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika membeberkan dari tahun ke tahun, partisipasi masyarakat dalam pilkada tidak lebih dari 70 persen.

Berdasarkan data KPU Kabupaten Malang, pada pilkada 2005 lalu, partisipasi masyarakat hanya 68,2 persen.

Dari jumlah total 1.768.002 DPT (Data Pemilih Tetap) Kabupaten Malang kala itu, yang hadir ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) alias yang menggunakan hak suaranya sebanyak 1.206.366 orang, sedangkan 561.636 diantaranya tidak hadir ke TPS.

Begitupun di pilkada 2010. Di tahun itu prosentase partisipasi masyarakat justru semakin menurun dibanding 2005, yakni sebesar 59,5 persen saja.

Dari total 1.121.187 jumlah DPT kala itu, hanya 764.078 DPT yang hadir ke TPS, sedangkan 1.885.265 diantaranya tidak menggunakan hak pilihnya.

Kondisi yang sama juga berlanjut pada pilkada tahun 2015. pada tahun itu, dari total DPT sebanyak 2.063.079, masyarakat yang hadir TPS sebanyak 1.203.949 DPT, sedangkan 859.130 diantaranya tidak menggunakan hak pilihnya. Artinya prosentase partisipasi masyarakat hanya 58,4 persen.

“Tingkat partisipasi masyarakat tersebut berbeda dengan Pilpres (Pemilihan Presiden) atau Pileg (Pemilihan Legislatif). Pada saat itu prosentase partisipasi masyarakat Kabupaten Malang bisa mencapai 80 persen,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Dika itu menduga minimnya tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Malang dalam pilkada tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena figur kontestan dalam pilkada kurang terasa di masyarakat.

“Sedangkan kalau pilpres, pada 2019 lalu misalnya, kan isu dari masing-masing kontestan sangat terasa di masyarakat, bahkan hingga ditingkatan paling bawah,” ujarnya.

Faktor lain, lanjut Dika kemungkinan disebabkan karena masing-masing TPS menampung jumlah jumlah pemilih yang lebih besar. Pada tahun 2015 misalnya, setiap TPS menampung sebanyak 800 pemilih.

“Dalam hal ini, pilpres pun juga sama sebenarnya, tapi kan isu masing-masing kontestan sangat kuat di masyarakat,” katanya.

Berkaca dari hal tersebut, Dika mengaku KPU pesimis bakal mampu mendulang partisipasi masyarakat pada pilkada tahun ini, meskipun jumlah pemilih dalam setiap TPS dikurangi, yakni maksimal hanya 600 pemilih.

Sebab menurutnya pada tahun ini ada faktor pandemi yang menjadi kendala tersendiri.

“Meskipun kami (KPU) tetap berupaya agar partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun ini bisa mencapai di atas 60 persen. Dengan cara memassifkan banner-banner di setiap wilayah,” tegas Dika. (haq/rjs

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com