Connect with us

Kabar Batu

Fokus Gaji Karyawan dan Operasional Hotel, PHRI Harapkan Bebas Pajak Dari Pemkot Batu

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM – Mulai berjalannya AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) di Kota Batu membuat PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Kota Batu inginkan diberikan pembebasan pajak dari Pemkot Batu.

Pasalnya, cara tersebut dianggap sebagai langkah yang tepat karena bisa kembali memberikan hak karyawan yang sebelumnya dirumahkan akibat dari pandemi Covid-19.

“Keinginan itu sudah kami upayakan dengan mengirim surat yang sudah kita sampaikan ke BKD (Badan Keuangan Daerah), tujuannya supaya ada pembebasan hingga akhir tahun atau bulan Desember,” ujar Sujud Hariadi Ketua PHRI Kota Batu, Minggu (26/07/2020).

“Kan selama ini kita tak pernah rewel bayar pajak. Ini semua adalah langkah kongkrit PHRI agar karyawan bisa kerja dulu dan menerima gaji, kami rasa itu yang paling penting,” lanjutnya.

Ia juga menambahkan, hingga saat ini bahkan masih banyak karyawan yang masih belum mendapatkan gaji setelah mulai bekerja.

Tak hanya sampai disitu saja, tercatat dari 78 hotel di Kota Batu, 50 diantaranya telah mulai beroperasi. Hal ini dikarenakan hotel yang masih memiliki fasilitas bintang tiga kebawah masih belum bisa beroperasi karena cost operasional hotel yang dikeluarkan tidak sepadan jika dipaksakan untuk dibuka.

Sementara itu, Kepala BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Batu Chori mengatakan pajak resto dan hotel menjadi penyumbang PAD terbesar. Dengan dibuka kembali sektor hotel dan pariwisata setelah mendapat rekom dari Satgas Covid-19 Kota Batu akhir bulan Juni lalu. Pemkot Batu tak ingin serta merta menarik pajak hotel dan pariwisata secara penuh.

“Kami masih memfokuskan itu, bagaimana kebijakan bisa mensuport dunia usaha di Kota Batu agar pulih perlahan. Salah satunya dengan menarik pajak maksimal 50 persen dengan beberapa ketentuan. Sudah diketahui mulai bulan Maret, Pemkot Batu tidak ada masukan,” jelasnya.

Menurut Chori, banyak pajak dan retribusi yang dibebaskan karena hotel dan wisata tutup. Khusus untuk pajak hotel, pihaknya bakal melakukan evaluasi dahulu dan dilakukan bertahap. Apakah akan ditarik full atau separuh, masih melakukan pembahasan.

Terpisah, Wakil Walikota Batu Punjul Santoso memaparkan bahwa kebijakan PPH (Pajak Penghasilan) merupakan kebijakan dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak bisa mengambil keputusan dengan hal tersebut.

Sedangkan untuk pajak hiburan yang merupakan ranah dari pemerintah daerah, masih ada kemungkinan untuk dibicarakan dengan pihak PHRI.

“Soalnya kami juga mendapat data seperti kasus jatim park group contohnya. Yang masuk 900 orang namun yang pesan terkadang hanya 350 orang saja sehingga ini bisa jadi pertimbangan,” tegas Punjul.

Ia juga menerangkan, nantinya terdapat kewenangan-kewenangan yang bisa dilakukan oleh Pemkot Batu yang akan disampaikan melalui Timgar (Tim Penganggaran) bersama dengan Banggar (Badan Penganggaran) untuk mengakomodir keinginan PHRI.

“Nanti kita bicarakan, tapi harus ada surat resmi, apalagi masing-masing tempat berbeda,” tuturnya.

Punjul juga menilai bahwa permintaan keringanan dan promosi wisata merupakan hal yang wajar dalam situasi dan kondisi sekarang yang belum menentu. Sehingga Pemkot Batu harus terus melakukan berbagai terobosan demi menggairahkan perekonomian pelaku usaha wisata dan masyarakat. (arl/fir)

Kabar Batu

TKD Tak Boleh Dihibahkan, Pembangunan Puskesmas Bumiaji 2 Terancam Mundur

Diterbitkan

||

Oleh

Suasana rapat wacana pembangunan Puskesmas Bumiaji 2

 

KABARMALANG.COM – Wacana Pemkot Batu yang akan membangun Puskesmas Bumiaji 2 terancam mundur dari target karena terbentur dengan aturan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) nomor 1 tahun 2016 tentang pelarangan pengelolaan TKD (Tanah Khas Desa).

Oleh sebab itu pembangunan yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2021 akan mundur 2022 sampai pemkot menemukan solusinya.

“Tidak mungkin memaksakan kehendak, malah nanti bisa melanggar aturan. Solusinya yaitu membeli lahan di sekitaran Desa Tulungrejo,” ungkap Ketua Komisi C Khamim Tohari pada Senin siang (28/09/2020).

Khamim juga menambahkan, Bapelitbangda (Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah) tidak memiliki opsi memindah bangunan puskesmas Bumiaji 2 dari desa Tulungrejo karena di desa tersebut memiliki aset tanah seluas 2000 meter persegi.

Terpisah, Kepala Bapelitbangda Kota Batu Susetya Herawan menerangkan bahwa pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu, mengingat prosesnya butuh waktu panjang mulai dari studi kelayakan dan disampaikan ke Pemprov.

Setelah itu akan ada kegiatan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, penilaian, musyawarah, dan pemberian ganti kerugian.

“Baru setelah dikaji paling tidak akan bisa dianggarkan dalam P-APBD 2021. Jika saat ini telah memasuki pembahasan R-APBD 2021, maka anggaran pengadaan tanah untuk Puskesmas Bumiaji II tidak mungkin serta merta bisa dimasukkan,” tukasnya. (arl/fir)

Lanjutkan Membaca

COVID-19

Karantina Santri Al Izzah Batu Dibagi 3 Ruangan

Diterbitkan

||

Oleh

Foto : Konferensi pers melalui media sosial youtube oleh Ponpes Al Izzah

 

KABARMALANG.COM – Sebanyak 31 santri Ponpes Al Izzah Internasional Boarding School dinyatakan positif Covid-19. Mereka pun harus menjalani karantina selama 14 hari. Ponpes mengatur menjadi tiga ruangan berbeda.

Model karantina itu disampaikan langsung oleh Ponpes Al Izzah melalui Youtube. Dalam keterangannya, Koordinator Satgas Covid-19 Al Izzah,Azis Effendy mereview kesehatan para santri. Seluruhnya disampaikan dalam kondisi normal.

“Sudah melakukan fase karantina selama 14 hari dan alhamdulillah dari proses karantina ananda semua kondisinya dalam batas normal, terkondisikan, dan sangat kita kendalikan,” ungkapnya.

Azis menerangkan dalam masa karantina pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan tim konsultan dr. Mulyadi Subarjo.

Sementara dr. Mulyadi Subarjo membeberkan bahwa saat ini Al Izzah telah memberikan kategori tempat karantina untuk santri, yakni kategori abu-abu, hijau, dan merah.

Untuk kategori hijau, ditempati oleh santri yang memiliki kontak erat dengan santri yang dinyatakan positif covid-19,namun hasil swabnya negatif.

“Lalu untuk zona merah ditempati oleh santri yang terkonfirmasi Covid-19 dan kita pantau secara erat, bagaimana yang awalnya tidak bergejala dipantau supaya tidak sampai timbul gejala, dan untuk gejala ringan agar tidak sampai masuk dalam gejala yang berat,” beber dr Mulyadi.

Sedangkan untuk zona abu-abu ditempati oleh santri yang sekiranya dicurigai mengalami keluhan atau gejala yang mengarah ke Covid-19.

Dan selanjutnya akan dilakukan tes swab untuk memastikan apakah terpapar virus Covid-19 atau tidak.

Hingga berita ini diturunkan, Satgas Covid-19 Kota Batu belum dapat dikonfirmasi soal perkembangan terkini penanganan Covid-19 di Ponpes Al Izzah. (arl/rjs)

 

Lanjutkan Membaca

Kabar Batu

Meski Pandemi, Retribusi Parkir di Kota Batu Stabil

Diterbitkan

||

Oleh

Titik Parkir di Kota Batu

 

KABARMALANG.COM – Meski pandemi Covid-19 menghantam sistem perekonomian di seluruh daerah dan tak terkecuali di Kota Batu, pendapatan retribusi parkir nyatanya masih stabil sampai saat ini.

Hal ini disampaikan Kabid Perparkiran dan Dalops Dishub Kota Batu Nurbianto ketika dikonfirmasi di Balaikota Among Tani pada Senin siang (28/09/2020).

“Target kami pada tahun ini adalah Rp. 375 juta. Kalau sekarang sudah mencapai 60 persen jika dibandingkan dengan September tahun 2019 lalu,” terang Antok sapaan akrabnya.

Antok juga menerangkan adanya kestabilan bahkan peningkatan retribusi parkir ini dikarenakan adanya ledakan wisatawan pasca pemberlakuan masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tiga bulan lalu.

Antok menuturkan pada masa PSBB, bahwa pihaknya sempat merasakan tidak mendapatkan setoran sama sekali selama tiga bulan. Namun ketika masa PSBB dibuka mulai muncul titik-titik parkir baru dari tempat usaha.

“Contohnya di Ketan Susu yang ada dikawasan Jalan Diponegoro dan Ruko WOW. Disana parkirnya meningkat drastis,” tuturnya. Antok bahkan mengaku Dishub bisa menerima setoran rata-rata dalam kisaran Rp. 100 ribu sampai Rp. 150 ribu per Minggu.

Selanjutnya, Antok juga mengatakan pihak Dishub hingga saat ini masih melakukan penarikan retribusi parkir dengan memakai acuan Perda nomor 10 tahub 2010 tentang parkir di tepi jalan dengan tarif yang lama. Alasan Dishub tidak menerapkan Perda nomor 3 tahun 2020 dikarenakan masih belum efektif jika dilakukan sebelum adanya perwali dan tindakan nyata dari pemulihan ekonomi.

“Karena diperda yang baru ini tarifnya meningkat semua sebanyak 100 persen dan bahkan bisa meningkat sampai 200 persen saat weekend dan high season yang otomatis setoran jukir akan meningkat. Sedangkan ditempat usaha baru, ada jukir yang menyetor Rp. 50 ribu perminggu karena masih sepi,” ujarnya.

Oleh sebab itu tarif parkir yang masih diterapkan yakni Rp. 1000 ribu untuk kendaraan roda dua, Rp. 2000 ribu untuk kendaraan roda empat, dan Rp. 5000 ribu – Rp. 10.000 ribu untuk Bus dan kendaraan berat. (arl/fir)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com