Connect with us

Pilbup 2020

Sederet Parpol Resmi Usung SanDi di Pilbup Malang 2020

Diterbitkan

||

Pasangan Bakal Calon Bupati Malang, HM Sanusi dan Didik Gatot Subroto.

KABARMALANG.COM – Partai pengusung pasangan bakal calon Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang, HM Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi) dalam Pilbup Malang 2020 tampaknya semakin kuat.

Terhitung saat ini sudah ada empat partai yang resmi mengusung SanDi. Yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nasdem, Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

HM Sanusi sebagai calon Bupati Malang membenarkan adanya sejumlah parpol yang sudah siap mendukungnya dalam kontestasi Pilbup mendatang.

“Ya, saat ini partai yang positif mengusung kami adalah PDIP, Nasdem, Demokrat, dan PPP. Partai Gerindra masih menunggu finalisasi. Kalau komunikasi ke kami (PDIP) sudah,” terang Sanusi kepada wartawan, Selasa (30/6/2020).

Terpisah, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang Joshua Sebayang menuturkan, bahwa DPP Partai Demokrat pada Senin (30/6/2020), sore kemarin memutuskan akan mengusung SanDi dalam Pilbup Malang mendatang.

“Kemarin, Senin (30/6/2020) DPP Partai Demokrat memanggil DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur di Surabaya,” ujarnya Joshua terpisah.

Pertimbangan Demokrat mengusung SanDi, menurut Joshua atas dasar pertimbangan realistis. Pertama, karena pasangan SanDi dinilai punya visi misi yang kuat untuk Kabupaten Malang.

“Dari zaman Pak Rendra (Mantan Bupati Malang, Rendra Kresna) kan Pak Sanusi sudah jelas visi misinya. Nah, kami menilai saat ini Pak Sanusi berpasangan dengan Pak Didik tentu mempunyai visi misi yang hampir sama. Kan tidak munkin bertentangan dengan visi misi yang dulu,” kata Joshua.

Kedua, atas pertimbangan survey. Menurutnya sampai saat ini hasil survey Sanusi-Didik cukup kuat dibanding dengan bakal calon yang lain. “Hasil Survey SanDi selama ini masih kuat dibanding calon lain,” tukasnya. (rjs/fir)

Pilbup 2020

Kasus ASN Tidak Netral, Laporan ke KASN

Diterbitkan

||

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva.(Foto: Imron Haqiqi)

KABARMALANG.COM – Bawaslu Kabupaten Malang masih tertutup soal ASN tidak netral.

Hasil pleno putusan dugaan pelanggaran netralitas ASN belum dipublikasikan. Rapat Bawaslu untuk putusan dihelat, Senin (21/10) malam.

“Rapat pleno telah kami lakukan. Namun untuk hasilnya masih kami rahasiakan dulu,” ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva ketika dikonfirmasi, Selasa (20/10) malam.​

Hasil pleno ke Komite Aparatur Sipil Negara terlebih dulu.

“Belum kirim karena saya masih di Surabaya ini,” tutur George.

George berencana mengirimkan hasil rapat pleno, Rabu (21/10).

Sementara, Inspektorat Kabupaten Malang belum bisa berbuat apa-apa. Karena, belum mendapat deskripsi lengkap dari Bawaslu Kabupaten Malang.​

“Sampai sekarang, inspektorat belum menerima dari dokumen itu.​ Kami menunggu deskripsi dari Bawaslu,” ujar Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti ketika dikonfirmasi.

Tridiyah akan bertindak. Tapi, detail dugaan ASN tidak netral harus diketahui dulu.

Berat ringannya pelanggaran netralitas, tergantung PP 53 tahun 2010. Tentang, disiplin ASN.

“Kami menekankan bahwasanya ASN harus netral,” imbuh Tridiyah.

Tridiyah merinci, pelanggaran netralitas ASN terbagi dalam beberapa golongan. Seperti pelanggaran kode etik, UU ASN, hingga pidana. Tiap golongan beda penanganan.

Jika mengarah pelanggaran ASN, Bawaslu menyerahkannya ke Pemkab Malang. Lalu, Pemkab bakal memproses hukum administrasi kepegawaian yang bersangkutan.

“Apabila mengarah pada pidana. Yang memproses adalah aparat penegak hukum,” ucap Tridiyah.

Tridiyah sanksi bisa saja timbul. Jika, ASN terbukti melakukan pelanggaran netralitas. Tak main-main ada sanksi tentang pemberhentian tidak terhormat.

“Sanksi mulai dari turun pangkat tiga tahun. Demosi jabatan. Pencopotan jabatan. Pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat,” ujar Tridiyah.

Sebagai informasi, dugaan netralitas ASN di Pemkab Malang mencuat.

Kejadian bermula saat dari Slamet Suyono. Dia Kabid Olahraga dan Prestasi Dispora Kabupaten Malang.

Dia diketahui mengunggah foto visi dan misi paslon. Yaitu, Lathifah Shohib dan Didik Budi Muljono.

Foto diunggah di grup WhatsApp Inspirasi Malang, Rabu (7/10).(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

Nomor Handphone Diretas, Cabup Sanusi Lapor Polisi

Diterbitkan

||

Oleh

Cabup Malang, Sanusi. (Foto : istimewa)

KABARMALANG.COM – Nomor handphone cabup Malang Sanusi dibajak. Akibatnya, banyak pesan yang mengatasnamakan Sanusi.

Pesan yang tersebar menunjukkan nomor pribadi asli Sanusi. Yakni, nomor 081230xxxxxx.

Lewat pesan singkat, nomor itu menagih hutang. Beberapa orang sudah menerima pesan tersebut.

Isi pesannya adalah kata-kata kotor dan kasar.

Akun instagram pribadi Sanusi @abahsanusi.N1, mengunggah hal ini.

Sanusi mengajak warga Kabupaten Malang mengabaikan pesan tersebut. Pasalnya, pesan tersebut bukan darinya. Tapi dari oknum yang membajak nomornya.

Sanusi meminta maaf atas ketidaknyamanan itu.

Sanusi telah melaporkan peristiwa ini ke Polres Malang. Dia juga menginstruksikan asisten pribadinya, Andik Fajar Kurniawan untuk laporan resmi.

Pengawal pribadi Polres Malang juga sudah mendapat amanat tersebut.

“Abah (Sanusi) melapor. Saya dan walpri yang melaporkan atas perintah abah. Ini masih by phone. Laporan resminya menunggu instruksi abah,” kata asisten pribadi Sanusi, Andika, Minggu (20/10).

Sanusi melapor karena ada unsur pencemaran nama baik. Pelaku terancam UU ITE.

“Iya nanti terjerat UU ITE. Karena mencemarkan nama baik. Abah bilang mendoakan pelaku penyebaran pesan hoaks dibuka hatinya. Serta dilapangkan rejeki juga kesehatannya,” tambahnya.

Nomor pribadi Sanusi sudah diperbaiki melalui Grapari Telkomsel.

“Nomor Abah masih tetap cuma diganti id chipnya. Nomor itu masih bisa dipakai. Tapi yang meretas sudah tidak bisa memakai,” tutup Andika.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

DPT Pilkada Kabupaten Malang 2.003.608 Orang

Diterbitkan

||

Divisi Sosialisasi Pendidikan dan Pemilihan dan SDM KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika. (Foto : Imron Haqiqi).

KABARMALANG.COMKPU Kabupaten Malang telah memutuskan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hasil rapat pleno terbuka, jumlah DPT 2.003.608 orang.

Inilah DPT yang dipakai pada Pilkada 9 Desember 2020.

“Jumlah itu dari 390 desa/kelurahan Kabupaten Malang,” ungkap Divisi Sosialisasi Pendidikan dan Pemilihan dan SDM KPU Kabupaten Malang, Marhendra Pramudya Mahardika saat dikonfirmasi, Sabtu (17/10).

Dika mengatakan KPU sudah melakukan verifikasi secara ketat. Verifikasi bahkan dilakukan hingga detik-detik terakhir penetapan DPT.

“Kita teliti satu per satu jumlah DPT sebelum ditetapkan. Jumlahnya tentu berbeda dengan DPT pada Pilpres lalu. Ada pemilih baru (pemula). Ada pula yang tidak masuk DPT karena sudah meninggal,” ujarnya.

Jumlah DPT dalam Pilkada ini meningkat. Ini dibandingkan dengan DPT dua pemilu sebelumnya. Yaitu, Pilgub 2018 dan Pilpres 2019 lalu,

“Dalam Pilgub lalu jumlah DPT-nya hanya 1.966.373 orang. Pilpres lalu jumlah DPT-nya sebanyak 1.996.857 orang,” kata Dika, sapaan akrabnya.

Menurut Dika, penambahan jumlah DPT disebabkan beberapa faktor. Contohnya, banyaknya jumlah pemilih pemula. Serta, warga pindahan dari daerah lain.

“Jumlahnya lebih banyak. Itu jika dibandingkan angka kematian dan warga yang pindah,” katanya.

Dika menambahkan, jumlah TPS Kabupaten Malang 4999 TPS.

“Jumlah TPS ini pun bertambah. Seiring dengan bertambahnya DPT. Sekaligus pertimbangan pandemi Covid-19. Tujuannya untuk meminimalisir kerumunan masyarakat,” tutupnya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com