Connect with us

Pemerintahan

Walikota Malang Ingin Terapkan PSBB, Instrumen Telah Disiapkan

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM – Pemerintah Kota Malang memutuskan tetap mengusulkan. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Segala instrumen telah dirancang dengan melibatkan akademisi dan tenaga kesehatan.

“Saat ini proses finalisasi, secara fisik sudah kami siapkan. Kita melibatkan akademisi (Universitas Brawijaya) beserta tim kesehatan dalam penyusunan ini, karena ini menyangkut kedaruratan kesehatan,” ujar Sutiaji, Jumat (10/04/2020).

Sutiaji mengaku, cukup banyak instrumen yang disiapkan bersamaan dengan pengajuan PSBB. Untungnya, Kota Malang telah memastikan siap melaksanakan kebijakan itu. Termasuk menghitung segala efek ketika PSBB benar-benar diterapkan.

“Perwalnya juga telah disiapkan juga, artinya bahwa kita sudah melakukan kesiapan sedini mungkin. Secara visualisasi sudah kami sampaikan kepada Ibu Gubernur terkait usulan PSBB ini,” aku Sutiaji.

Rencana pemberlakuan PSBB juga disampaikan kepada instansi terkait lainnya, termasuk kepolisian. Meski demikian, keputusan disetujui atau tidaknya usulan PSBB berada ditangan Kementerian Kesehatan.

“Secara filosofi ini menyangkut pembatasan orang, karena masyarakat adalah garda terdepan dan baru tenaga medis merupakan garda terakhir dalam memerangi COVID-19. Disetujui atau tidak usulan PSBB ini tergantung dari Kementerian Kesehatan,” tegasnya.

Sutiaji menegaskan, mengapa Kota Malang tetap ingin mengajukan PSBB ?. karena ada sejumlah indikator yang memungkinkan pengusulan itu dapat dilakukan.

Pertama sebaran virus COVID-19 cukup merata di wilayah Kota Malang, kedua peningkatan jumlah penderita terus meningkat dari hari ke hari, dan ketiga mobilitas orang dari luar Kota Malang yang memungkinkan faktor tertularnya tinggi.

“Pasti akan ada pertanyaan, mengapa ini dilakukan. Masyarakat jangan cemas, sikap yang kami ambil ini untuk penyelamatan, karena kita tahu dan jelas kapan memulai dan mengakhiri,” tegas Sutiaji.

Sutiaji menambahkan, keputusan menerapkan PSBB juga dihitung dampak atau efek yang bakal terjadi. Diantaranya, menyiapkan kebutuhan dasar masyarakat. Selain jaminan keamanan dengan menggandeng kepolisian dan TNI.

“Kami telah menyiapkan anggaran Rp 80 miliar sebagai penunjang bersangkutan dengan efek sampingan kebijakan itu (PSBB), untuk jaring sosial, logistik juga sudah kami pastikan siap,” imbuhnya.

Upaya persiapan menjelang PSBB, lanjut Sutiaji, telah dilakukan dengan memaksimalkan anjuran pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19 melalui physical distancing.

“Maka yang kami siapkan adalah mobilitas orang dari luar ke Kota Malang kita pantau dan lebih disiplin lagi. Baik yang pakai mobil pribadi maupun mobil umum akan kita cek satu persatu berkaitan dengan masalah suhu badan. Dilihat, kalau misalnya melebihi 38 derajat. Maka akan kita rekomendasikan ke puskesmas terdekat,” terangnya.

Menurut dia, pada suatu waktu memungkinkan terjadi penumpukan pendatang ke Kota Malang. Maka dari itu, pihaknya telah menyiapkan tempat karantina bagi pendatang tersebut.

“Kami juga sudah melihat kesiapan beberapa tempat transit. Salah satunya di rumah diklat miliknya Pemprov Jatim. Disana kapasitasnya kurang lebih 300 orang. Lainnya, adalah Rusunawa, bila memang terjadi lonjakan pendatang sampai 1000 orang kita sudah siap akan tempat transitnya,” tandasnya.

Sutiaji tak begitu memikirkan, jika Kabupaten Malang beserta Kota Batu belum memutuskan untuk mengusulkan PSBB. Meskipun idealnya, tiga daerah bersinergi dan memutuskan kebijakan yang sama untuk mencegah COVID-19 semakin meluas.

“Nanti kita musyawarahkan kembali. Karena tentu harapan kami Kota Batu dan Kabupaten Malang memutuskan kebijakan yang sama. Karena bicara Malang Raya ada Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Kota Malang,” pungkas Sutiaji.

Data per 9 Maret 2020 penyebaran COVID-19 di Kota Malang cukup signifikan, jumlah ODR sebanyak 946 orang atau meningkat 29 orang, OTG sebanyak 153 orang, ODP 428 orang dengan rincianya 314 orang dalam pemantauan, 114 orang telah melalui masa pemantauan.

Sementara pasien positif COVID-19 sebanyak 8 orang dengan rincian 4 orang masih menjalani perawatan dan 4 lainnya dinyatakan sembuh, sementara PDP berjumlah 42 orang. (rjs/fir)

Pemerintahan

Inovasi Meminimalisir Covid-19, Pemkab Malang dan BRI Bikin Pasar.id

Diterbitkan

||

Oleh

Bupati Malang HM Sanusi saat menandatangani MoU Pasar.id. (Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Sedikit demi sedikit inovasi baru terus diciptakan untuk memudahkan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya inovasi pasar.id yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bersama Bank BRI Cabang Malang.

Inovasi itu dibuat bertujuan untuk memaksimalkan sistem belanja digital (Online) di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Malang tanpa keluar rumah, sehingga diharapkan rantai penularan Covid-19 semakin cepat terputus.

Sistem belanja online pasar tradisional itu, Minggu (20/09/2020) dilaunching oleh Pemerintah Kabupaten Malang bersama dengan Bank BRI Cabang Malang di Pendopo Agung Kabupaten Malang.

Untuk masyarakat yang ingin berbelanja secara online di pasar tradisional tinggal klik website Pasar.id. Pimpinan Wilayah BRI Jawa Timur II Malang Prasetya Sayekti menyampaikan, saat ini masih ada 12 pasar di Kabupaten Malang yang sudah tergabung dalam Pasar.id.

“Sementara masih 12, tapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi. Ini cuma awal dan tujuannya nanti seluruh pasar di Kabupaten Malang bisa terintegrasi dengan Pasar.id,” ungkapnya.

Prasetya juga menyampaiakan, bagi pasar yang ingin mendaftar ke Pasar.id masih terbuka lebar, dan prosedurnya juga cukup mudah. Yakni tinggal menunjuk seorang koordinator untuk mengurus kerjasama antara pasar tersebut dan BRI.

“Koordinator itulah nantinya yang akan membuat rekening ke BRI. Cukup datang saja ke kantor atau petugas BRI yang ada di setiap desa. Nanti kami buatkan akun pasar itu di Pasar.id,” jelasnya.

Prasetya menjelaskan, dalam Pasar.id ini tidak ada transaksi uang secara langsung. Tapi semua lewat kartu ATM BRI dan kartu bank lain juga bisa. Kemudian pesanannya akan diantar. Ini bentuk concern kami untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Malang,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Malang HM Sanusi mengapresiasi langkah BRI untuk membuat Pasar.id tersebut sebagai langkah partisipatif dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Malang.

“Terimakasih, dengan adanya web Pasar.id ini masyarakat Insyaallah semakij mudah untuk melakukan jual beli tanpa harus tatap muka, sehingga diharapkan kedepan penyebaran Covid-19 semakin berkurang,” tukas Sanusi. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Netralitas ASN Jadi Sorotan Dalam Pilkada, Sekda Gelar Rakor Tiga Pilar

Diterbitkan

||

Oleh

Sekda Kabupaten Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM. (Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Sekretaris Daerah (Sekda), Wahyu Hidayat bertekad untuk menjaga netralitas ASN Kabupaten Malang ditengah semakin memanasnya situasi Pilkada Kabupaten Malang Desember mendatang.

Untuk memastikan tekadnya itu, pihaknya (Wahyu Hidayat), selaku penanggung jawab ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang akan menggelar rapat koordinasi dengan Tiga Pilar, yakni dengan Inspektorat dan Bawaslu Kabupaten Malang.

“Senin (21/09) besok, kami akan rakor bersama tiga pilar. Bagi kami netralitas ASN harga mati. Nanti saya akan gandeng Badan Pengawas pemilu (Bawaslu), dan inspektorat untuk menindak ASN yang tidak netral sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkap Wahyu saat ditemui di Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Minggu (20/09/2020).

Lebih lanjut, Mantan Kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya itu berharap Bawaslu Kabupaten Malang turut berperan aktif dalam menjalankan netralitas ASN.

“Bawaslu kan punya anggota hingga ditingkat bawah, jika ada temuan segera laporkan ke saya, nanti akan kita tindak tegas,” jelasnya.

Dengan begitu, Wahyu optimis netralitas ASN di lingkungan Pemkab Malang bisa terwujud.

Ditanya terkait sanksi yang akan dikenakan jika ada oknum ASN tidak netral, Wahyu menegaskan akan berlakukan undang-undang kedisiplinan ASN sesuai PKPU nomor 6 tahun 2020.

“Sanksinya sudah jelas dalam UU kedisiplinan ASN, dan PKPU yang baru, yakni sanksi moral, sanksi hukuman disiplin ringan hingga berat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Malang 2020 yang akan di gelar pada Rabu 9 Desember mendatang, netralitas ASN di lingkungan Kabupaten Malang menjadi sorotan masyarakat.

Apalagi, satu dari tiga pasangan calon, merupakan calon petahana, yakni HM Sanusi berpasangan dengan Didik Gatot Subroto. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Masker Scuba Tidak Disarankan, Kadinkes Kabupaten Malang: Jika Terlanjur Pakailah Tiga Lapis

Diterbitkan

||

Oleh

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo

 

KABARMALANG.COM – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo menyarankan masyarakat tidak hanya membiasakan menggunakan masker, tapi juga memperhatikan jarak antar satu sama lain.

“Pakai masker saja tidak cukup. Itu hanya mencegah penularan corona 40 persen saja,” ungkap Arbani ketika dikonfirmasi, Sabtu (19/09/2020).

Terlebih, penggunaan masker jenis Scuba yang kini justru tengah populer di masyarakat. Karena selain harga yang​ relatif lebih murah, bisa dicuci kembali​, sekaligus tekstur kainnya yang lembut kerap menjadi alasan masker tersebut begitu laris.

Namun, tidak dinyana masker jenis itu justru tidak direkomendasikan. Kecuali, jika dilapisi hingga tiga bagian.

“Alasannya, masker Scuba pori-pori kainnya lebih lebar sekaligus cenderung lebih tipis,” tutur Arbani.

Untuk itu, Arbani lebih menyarankan masyarakat memakai masker medis atau masker kain tiga lapis.

“Bila terlanjur​ sudah punya scuba, ya pakailah 3 lapis​ masker,” sarannya.

Selain itu, cara yang lebih efektif untuk mencegah penularan Covid-19 harus dibarengi dengan penerapan physical distancing, alias jaga jarak dan tak berkerumun.

Pria yang mengawali karir sebagai dokter​ gigi ini, sebenarnya melarang kebiasaan makan bersama di kantor atau diwarung.

“Saran saya, kalau makan dikantor atau diwarung lebih baik dibungkus dan dibawa pulang. Karena kalau dimakan ditempat itu justru itulah yang rawan penularan Covid-19,” ucap Arbani.​ (haq/fir)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com