Connect with us

Pemerintahan

Pemkab Malang Tetapkan Wilayahnya sebagai Zona Merah

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM – Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan wilayahnya sebagai zona merah sebaran Covid-19. Portal diminta untuk dibuat di perbatasan desa demi mencegah penyebaran Covid-19. Hal ini merujuk pada jumlah ODP, PDP serta positif Corona yang terus berkembang.

Dalam surat imbauan bernomor 440/2629/35.07.206/2020 yang ditujukan kepada camat, danramil, kapolsek dan kepala desa serta lurah di Kabupaten Malang berisi lima poin.

1. Warga yang masuk ke wilayah Kabupaten Malang wajib mengisolasi diri selama 14 hari.

2. Warga yang bekerja di luar Kabupaten Malang atau daerah Zona Merah yang setiap hari pulang pergi di wajibkan untuk bekerja di rumah.

3. Kepala Desa/Lurah unruk membentuk gugus tugas percepatan pencegahan Covid 19 tingkat desa/ kelurahan dan selalu berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 tingkat kecamatan.

4. Kepala Desa/ lurah beserta jajaran gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 tingkat desa/kelurahan agar selalu memantau warganya yang bekerja di luar daerah Kabupaten Malanh atau sona merah. Serta membuat portal di setiap batas desa.

5. Apabila masih dijumpai warganya tidak mentaati larangan tersebutagar dilaporkan kepada Camat, Kapolsek dan Danramil.

Sebelum terbit imbauan diatas, Forpimda Kabupaten Malang menerapkan physical distancing di jalur lingkar barat (Jalibar) Kepanjen serta kawasan physical distancing di Villa Bukit Tidar.

Dan hari ini digelar penyemprotan disinfektan di jalur protokol Kepanjen. Dimulai dari kawasan Stadion Kanjuruhan hingga Jalan Ahmad Yani, Kepanjen.

Data terbaru sebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Malang untuk orang dalam resiko (ODR) telah menyebar di 33 kecamatan yang ada.

Dengan jumlah ODR sebanyak 640 orang, lima peringkat tertinggi adalah Kalipare 48 orang, Turen 46 orang, Sumbermanjing wetan 43 orang, Donomulyo 40 orang, serta Dampit sebanyak 38 orang.

“ODR itu orang yang baru datang dari luar negeri dan dipantau oleh puskesmas selama 14 hari. Mereka mayoritas TKI dan TKW yang pulang ke Kabupaten Malang,” ujar Kadis Kesehatan Kabupaten Arbani drg Arbani Mukti Wibowo, Selasa (31/03/2020).

Untuk jumlah orang dalam pantauan (ODP) di Kabupaten Malang telah mencapai sebanyak 78 orang, tiga diantaranya telah melalui masa pantauan, dan 71 lainnya terus dilakukan pemantauan hingga saat ini.

Sementara warga Kabupaten Malang berstatus PDP tercatat sebanyak 19 orang dengan rincian 6 orang masih menjalani perawatan dan 13 orang telah dinyatakan sembuh dan dipulangkan.

Sedangkan, warga positif Covid-19 tercatat sebanyak 5 orang, satu diantaranya meninggal dunia. Sementara empat orang masih dalam perawatan di RSUD Kanjuruhan, Kepanjen.

“PDP adalah ODP yang mengalami peningkatan gejala sakit mirip gejala sakit yang disebabkan virus Covid-19. Seperti batuk, pilek disertai sesak nafas. Sedangkan, ODP adalah ODR yang mengalami gejala batuk, pilek,” pungkas Arbani. (rjs/fir)

Pemerintahan

Masker Scuba Tidak Disarankan, Kadinkes Kabupaten Malang: Jika Terlanjur Pakailah Tiga Lapis

Diterbitkan

||

Oleh

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo

 

KABARMALANG.COM – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo menyarankan masyarakat tidak hanya membiasakan menggunakan masker, tapi juga memperhatikan jarak antar satu sama lain.

“Pakai masker saja tidak cukup. Itu hanya mencegah penularan corona 40 persen saja,” ungkap Arbani ketika dikonfirmasi, Sabtu (19/09/2020).

Terlebih, penggunaan masker jenis Scuba yang kini justru tengah populer di masyarakat. Karena selain harga yang​ relatif lebih murah, bisa dicuci kembali​, sekaligus tekstur kainnya yang lembut kerap menjadi alasan masker tersebut begitu laris.

Namun, tidak dinyana masker jenis itu justru tidak direkomendasikan. Kecuali, jika dilapisi hingga tiga bagian.

“Alasannya, masker Scuba pori-pori kainnya lebih lebar sekaligus cenderung lebih tipis,” tutur Arbani.

Untuk itu, Arbani lebih menyarankan masyarakat memakai masker medis atau masker kain tiga lapis.

“Bila terlanjur​ sudah punya scuba, ya pakailah 3 lapis​ masker,” sarannya.

Selain itu, cara yang lebih efektif untuk mencegah penularan Covid-19 harus dibarengi dengan penerapan physical distancing, alias jaga jarak dan tak berkerumun.

Pria yang mengawali karir sebagai dokter​ gigi ini, sebenarnya melarang kebiasaan makan bersama di kantor atau diwarung.

“Saran saya, kalau makan dikantor atau diwarung lebih baik dibungkus dan dibawa pulang. Karena kalau dimakan ditempat itu justru itulah yang rawan penularan Covid-19,” ucap Arbani.​ (haq/fir)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Gubernur Khofifah Serahkan Ventilator untuk 11 RS Rujukan Covid-19

Diterbitkan

||

Oleh

Gubernur Khofifah menyerahkan secara simbolis alat ventilator kepada RS rujukan Covid-19

 

KABARAMALANG.COM – Masih dalam rangkaian kunjungan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Kota Malang. Kali ini Khofifah mengadakan agenda penyerahan bantuan, yakni alat ventilator untuk 11 rumah sakit rujukan Covid-19 di area Malang Raya, Kabupaten Blitar dan Kota Blitar.

Pemberian masker untuk Tagana, TKSK, dan Korkab PKH. Lalu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, BKK Bumdes, dan BKK Jatim PUSPA. Hingga penyerahan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Dalam agenda yang berlangsung di Gedung BPSDM itu, Khofifah mengatakan bahwa setelah penyerahan ventilator, seluruh penerima ventilator, akan ditraining secara virtual oleh tim dari tim US AID.

“Saya ingin sampaikan, bahwa proses ini, karena ini ke enam, SOPnya sama. Kalau ventilator kan untuk kuratif, tetapi preventif harus di depan. Maka sekarang praktisnya ini relawan pilar-pilar sosial, ada TAGANA, ada TKSK, ini relawan sosial yang kita punya, antara lain mereka,” kata Khofifah, Sabtu (19/09/2020).

Kemudian, lanjut Khofifah, ada pendamping PKH, yang mendampingi para keluarga penerima manfaatnya. Ada juga pendamping desa, yang akan mendampingi masyarakat desa yang menerima BLT.

“Ini akan menjadi penyeiring, kuratifnya ditingkatkan, tapi preventifnya juga tetap diperluas. Seperti tadi, bersama Pangdam dan Kapolda, kita gowes bareng di Malang ini, sambil bagi-bagi masker. Harapannya adalah, ada kuratif, ada promotof preventif, tetapi tetap ada proses edukasi yang tetap jalan,” ungkap Khofifah. (fat/fir)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

2021 Bupati Malang Janjikan Gaji 2 Juta Per Bulan Guru Honorer

Diterbitkan

||

Oleh

Suasana Konferensi Kabupaten (Konkab) PGRI Kabupaten Malang di Gedung PGRI Kabupaten Malang

 

KABARMALANG.COM – Tenaga Pendidik Kontrak (TPK) alias guru Honorer tentunya bahagia. Pasalnya pada 2021 nanti, Bupati Malang, HM Sanusi menjajikan akan menambah gajinya hingga Rp. 2 juta per bulan.

Hal itu dilakukan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer di lingkungan Pemkab Malang.

“Kalau saat ini gaji guru honorer dikeluhkan, karena nilainya masih kecil. Pada 2021 nanti Insyaallah kami (Pemkab Malang) upayakan untuk dinaikkan hingga Rp. 2 juta,” terangnya usai membuka Konferensi Kabupaten (Konkab) PGRI Kabupaten Malang, Sabtu (19/09/2020) di Gedung PGRI Kabupaten Malang, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

Kebijakan itu, menurut pria kelahiran Gondanglegi tersebut akan diberlakukan untuk semua tingkatan sekolah yang berada di bawah naungan Pemkab Malang.

“Semunya, baik SD maupun SMP, Negeri atau Swasta, yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang gajinya akan kami tambah,” tuturnya.

Hanya saja, kebijakan itu tidak berlaku untuk sekolah yang berada di bawah naungan Kemenag Kabupaten Malang.

“Kalau madrasah kami belum bisa, karena itu berada di bawah naungan Kemenag, bukan Pemkab Malang,” katanya.

Untuk diketahui, jumlah guru honorer di Kabupaten Malang, berdasarkan data yang dihimpun media online ini sebanyak 4747 orang untuk Sekolah Dasar (SD), dan 1274 orang untuk guru SMP.

Sedangkan gaji yang diberikan bervariasi, sesuai kebijakan setiap sekolah masing, karena diambilkan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 terkait teknis penggunaan bantuan operasional sekolah atau BOS.

Sebelumnya, dalam Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 gaji guru honorer hanya bisa diambilkan 50% dari dana BOS reguler. Namun, dalam Pasal 9A ayat (2) aturan baru persentase tersebut tak berlaku lagi selama masa darurat kesehatan Covid-19.

Menanggapi hal itu, Ketua PGRI Kabupaten Malang, Dwi Sucipto mengatakan akan mengawal wacana Bupati Malang tersebut.

“Kita tahu bahwa kesejahteraan guru memang masih kurang. Oleh karenanya nanti akan kita kawal dari sisi regulasinya,” katanya.

Termasuk, lanjut Dwi juga terkait dengan kekurangan guru di Kabupaten Malang. Sekedar informasi, jumlah kekurangan guru di Kabupaten Malang kurang lebih sebanyak 6400.

“Ini juga yang menjadi PR kita (PGRI) kedepan,” tukasnya. (haq/fir)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com