Sampaikan Aspirasi, Buruh Datangi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang

KABARMALANG.COM – Hari ini, para perwakilan buruh dari sejumlah aliansi mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. Kedatangan mereka ini untuk menolak rencana pemerintah pusat yang akan menerapkan undang-undang cipta lapangan kerja atau omnibus law.

“Ini kan dalam rangka menampung aspirasi teman-teman buruh,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo, Jumat (13/03/2020).

Ia melanjutkan, mereka menuangkan aspirasi terkait undang-undang cipta lapangan kerja, untuk disampaikan ke DPR RI. Ini adalah langkah elegan, tetap menjaga iklim investasi yang maju pesat di Kabupaten Malang

Aliansi buruh yang menyampaikan aspirasi tersebut diantaranya, DPK Apindo, SPSI, SBSI, APSM, SBM, FPBI, Gaperoma, dan PHRI. Mereka bertemu dengan anggota DPRD Kabupaten Malang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Polres Malang, adapula dari BIN atau Badan Intelijen Nasional.

“Ini ada dari Komisi II, nanti akan disampaikan DPRD Kabupaten Malang ke DPR RI melalui fax. Dari BIN akan diteruskan ke Kepala BIN, dari Polres akan diteruskan ke Kapolri. Dan dari Kejaksaan akan dilanjutkan ke Kejaksaan Agung,” ucap Yoyok.

Sementara Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Malang, Kusmantoro Widodo mengatakan jika ada sejumlah hal yang disampaikan dalam pertemuan itu.

“Catatan-catatan kecil yang kami sampaikan, terkait pekerja outsourcing, kemudian jam lembur, hak cuti bagi kawan-kawan perempuan, sistem upah, dan banyak lagi. Ini yang menjadi serius,” ujarnya.

Kalau itu dijalankan, lanjut Kusmantoro, itu akan seperti undang-undang 12 tahun 2003, banyak pihak menolak, dan tidak menutup kemungkinan kalau itu (omnibus law) tetap dilaksanakan maka akan ada penolakan yang luar biasa. (ary/fir)