Connect with us

Pemerintahan

Pemkot Kembali Raih Nilai BB untuk SAKIP Kota Malang Periode 2019

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM – Nilai BB mampu diraih SAKIP (sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) Kota Malang untuk periode 2019. Ini merupakan skor BB yang ke empat kalinya setelah periode pelaporan tahun 2016, 2017 dan 2018.

Piagam penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, pada acara SAKIP Awarding 2019 yang diselenggarakan Kementerian PAN RB RI, Senin (27/01/2020) di Hotel Inaya Puri, Kabupaten Badung, Bali.

“Ini (penghargaan) wujud dari komitmen Pemerintah Kota Malang untuk senantiasa mengedepankan kinerja yang berbasis pada mutu pelayanan publik dan outcome,” ujar Bung Edi, demikian Wakil Walikota Malang akrab disapa.

Dan, itu patut kita syukuri, lanjut Bung Edi, meskipun masih banyak hal yang perlu terus ditingkatkan karena 4 (empat) tahun kita stagn (berhenti) di BB. Tentu, kita akan terus memacu agar pada saatnya kota Malang harus mampu meraih skor A.

“Oleh karenanya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan terus kita bangun, yang salah satu instrumen kita lakukan di 2020,” kata Bung Edi, sebagai mana pesan Gubernur Jatim, Bu Khofifah.

Bahwa program kegiatan tidak semata ter “send” tapi benar benar ter “delivery” (tersampaikan dan diterima penerima manfaat secara langsung, red). Karenanya dokumen Lelang Kinerja terus kita cermati.

“Kami berharap melalui lelang kinerja, orientasi pada outcome makin kuat, target terukur jelas dengan komposisi anggaran yang terukur pula,” ujarnya.

Karenanya, rightsizing atau restrukturisasi SOTK di 2020 ini juga dalam rangka fokus tusi (tugas fungsi) sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi yang itu tentu menjadikan in efisiensi.

“Semoga tahun berikutnya dengan disertai langkah langkah tersebut, nilai A mampu kita raih,” kata Sofyan Edi Jarwoko penuh optimis.

Mengusung semangat peningkatan mutu kinerja, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI menggelar ajang penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja kepada 161 Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah II, yang meliputi pemprov dan kabupaten/kota di DKI, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Muhammad Yusuf Ateh, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Kinerja Aparatur dan Pengawasan PAN RB RI, mengutarakan acara dihelat dalam rangka mengaktualisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai katalisator efisiensi anggaran, SAKIP harus mampu mendorong program Pemda berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Demikian dinyatakan Yusuf Ateh.

Menurutnya, ada dua hal yang perlu dipahami oleh setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut. Pertama, memastikan bahwa anggaran hanya digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Kedua, memastikan bahwa penghematan anggaran yang dilakukan hanya dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang tidak penting atau tidak mendukung kinerja instansi.

Diutarakan pula oleh pejabat Kemen PAN RB RI tersebut, Presiden Jokowi juga terus-menerus menyerukan kepada instansi pemerintah untuk menerapkan e-government dalam membantu pelaksanaan tugas, menerapkan money follow program sebagai dasar penggunaan anggaran, menghentikan segala bentuk pemborosan, serta memfokuskan pelaksanaan tugas pada pencapaian kinerja.

“Efisiensi dalam birokrasi hanya dapat terjadi apabila akuntabilitas dapat diwujudkan oleh birokrasi itu sendiri. Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil/kinerja hanya akan tercapai apabila birokrasi dapat menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan baik, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan SAKIP,” respon Bung Edi, Wawali Malang, atas pesan Ke Men PAN RB RI.

“Sebanyak 161 pemerintah kabupaten atau kota dan provinsi di wilayah II akan diberikan hasil evaluasinya, serta rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan tahun selanjutnya,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian.

Lebih lanjut dikatakannya, salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Hal ini dilakukan dengan menerapkan SAKIP.

Setiap tahun Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah. (ary/fir)

COVID-19

Krisis Ruangan Covid, RSSA Tambah Kapasitas

Diterbitkan

||

Krisis Ruangan Covid, RSSA Tambah Kapasitas
RSSA Malang, rumah sakit rujukan Covid-19 (Foto : dokumentasi)

 

KABARMALANG.COM – Krisis ruangan Covid terjadi di Malang. Mayoritas ruang Covid-19 rumah sakit Kota Malang sudah penuh.

Salah satunya RS Saiful Anwar Malang. RSSA pun bersiap membuka ruang tambahan pelayanan Covid-19.

Direktur RSSA Dr dr Kohar Hari Santoso membenarkan. Kapasitas RSSA ruang Covid-19 sudah di atas 80 persen.

“Bed di ruang incovid sudah di atas 80 persen, Fluktuatif ya. Kadang-kadang 86 persen. Kadang juga 82 persen,” kata Kohar kepada wartawan, di RSSA Malang, Senin pagi (30/11).

Karena itu, RSSA Malang akan menyiapkan ruang pelayanan tambahan. Ada satu ruang yang disulap menjadi ruang Covid-19.

“Kami merancang ruang pelayanan yang berada dekat dengan incovid. Yakni ruang hemodialisa VIP,” tambahnya.

RSSA Malang juga sedang berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur. RSSA meminta izin membuka rumah sakit lapangan.

“Itu butuh persiapan. Tapi kalau sudah dibangun, kapasitasnya bisa sampai tiga ratus. Cuman mungkin akan bertahap. Mungkin seratus dulu,” jelasnya.

Upaya tersebut untuk merespons krisis ruangan covid Malang. Apalagi banyak RS yang sudah penuh. Serta, tidak mau menerima pasien lagi.

Penambahan fasilitas pelayanan sebenarnya bukan jalan terbaik. Sebaliknya, Kohar sangat berharap masyarakat tetap melakukan pencegahan.

“Jangan sampai tertular, karena rumah sakitnya ini sedang penuh. Maka kemudian praktek 3M tetap diperhatikan. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak,” ujarnya.

Kohar juga mengimbau penegakan protokol kesehatan di tempat publik. Karena, itu bagian dari upaya memutus rantai Covid-19.

 

RS Rujukan Covid Malang Tutup

Akhir pekan kemarin, kabarnya RS rujukan Covid Malang tutup. RS tersebut juga mengumumkan tidak menerima pasien Covid-19.

Antara lain RSSA, Lavalette, RSUB dan beberapa Puskesmas. Husnul Muarif, Jubir Satgas Covid-19 Kota Malang membenarkan.

Selain RS rujukan, ruang isolasi pasien Covid-19 ikut penuh.

“Terinformasi semua rumah sakit rujukan penuh. Begitu juga ruang perawatan di Jalan Kawi. Dari kapasitas 90 orang, semuanya terisi,” ungkapnya saat dikonfirmasi.

Husnul menduga, penyebabnya karena efek liburan panjang. “Mulai mengendornya disiplin masyarakat soal protokol kesehatan,” jelasnya.

Dia mengimbau masyarakat menahan diri berlebihan keluar rumah. Kalaupun harus keluar rumah, protokol kesehatan harus dijalankan.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

Politik

Live Streaming Munas V PKS, Peluncuran Logo Baru

Diterbitkan

||

DPD PKS Kota Malang mengikuti live streaming puncak Musyawarah Nasional (MUNAS) V PKS di hotel Sahid Montana Dua Malang

 

KABARMALANG.COM – DPD PKS Kota Malang mengikuti live streaming puncak Musyawarah Nasional (MUNAS) V PKS secara langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat.

Live streaming ini dilakukan di hotel Sahid Montana Dua, Jalan Candi Panggung Kota Malang pada Minggu 29 November 2020.

Para peserta yang mengikuti MUNAS V PKS berjumlah 30 orang yang terdiri dari Ketua Umum DPD PKS Kota Malang, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Pengurus Pleno DPD, Perwakilan dari 5 DPC PKS kecamatan, Ketua dan anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang.

Munas V PKS yang berlangsung sejak tanggal 26 – 29 November 2020 dengan mengusung tema “Bersama Melayani Rakyat”.

Munas tersebut menyampaikan hasil rapat Majelis Syuro PKS berkaitan dengan Falsafah Perjuangan PKS terbaru, Arah Kebijakan Partai dan Rencana Strategis PKS 2020 – 2025.

Selain itu, juga akan diumumkan kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS periode 2020 – 2025 terdiri dari Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Dewan Syariah Pusat (DSP), Dewan Pengurus Pusat (DPP), Mahkamah Partai.

Agenda tersebut termasuk peluncuran logo PKS yang berbentuk bulat dan berwarna oranye, tagline “Bersama Melayani Rakyat” dan mars PKS terbaru.

“Walaupun dalam kondisi pandemi seluruh kader dan pengurus PKS Kota Malang sangat antusias mengikuti acara MUNAS V yang juga bisa diikuti melalui live streaming di YouTube, Facebook, Instagram, dan Zoom,” ujar Ernanto Djoko Purnomo selaku Ketua DPD PKS Kota Malang, Minggu (29/11/2020).

Ernanto sangat senang dan gembira dengan tagline baru PKS yang diluncurkan dalam Munas V ini yaitu Bersama Melayani Rakyat.

“Membangun Kota Malang dan negeri sebesar dan seluas Indonesia tidak bisa dilakukan PKS sendiri, oleh karena itu perlu bersama – sama dengan elemen lain agar Indonesia dan khususnya Kota Malang bisa maju, sejahtera dan bermartabat,” sambungnya.

Terkait adanya logo PKS yang baru Trio Agus Purwono, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang yang juga hadir mengikuti acara MUNAS PKS menyambut baik logo PKS yang baru.

“Logo PKS yang berbentuk bulat dan berwarna oranye sangat simple dan akan sangat mudah dikenal masyarakat,” ujarnya.

“Selain terlihat cerah, warna oranye berjiwa muda dan penuh dengan semangat optimisme,” pungkas Trio yang juga menjabat ketua Komisi B DPRD Kota Malang.

Setelah pelaksanaan Munas, akan diikuti Musyawarah Wilayah (Muswil) di tingkat Provinsi, dan kemudian pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) di Kota Malang di tahun 2021.

Sebelum mengikuti acara live streaming ini dilakukan rapid test terlebih dahulu terhadap seluruh peserta, jika ada yang reaktif diminta untuk pulang dan mengikuti acara dari rumah, dan selama kegiatan seluruh peserta wajib mengikuti protokol kesehatan.

Hal tersebut dilakukan sebagai pencegahan terhadap penyebaran Covid-19. (carep-03/fir)

Lanjutkan Membaca

Edukasi

Wali Kota Malang Komitmen Bangun Pendidikan Karakter

Diterbitkan

||

Wali Kota Malang Sutiaji

KABARMALANG.COM – Wali Kota Malang Sutiaji memastikan komitmennya membangun pendidikan berkarakter. Sutiaji menegaskannya saat berbicara dalam webinar pendidikan nasional 2020.

Tema webinar itu sendiri, Merajut Kembali Pendidikan Karakter Untuk Mewujudkan Merdeka Belajar di era New Normal.

“Perlu ada keseimbangan pembangunan karakter dan skill. Ini kunci lahirnya generasi emas yang berilmu dan berakhlak,” tuturnya, Sabtu (28/11).

Demi mewujudkan ini, Kota Malang perlu meraih kota layak anak. Sutiaji menegaskan Pemkot Malang berkomitmen mewujudkan kota layak anak. Kebijakan pembangunan bakal inklusif dan ramah anak.

Namun, Sutiaji mengingatkan pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pembangunan. Tak terkecuali pembangunan sektor pendidikan.

Pemda tetap harus melaksanakan sistem pembelajaran daring. Karena, tantangan dari Covid-19 masih nyata.

Karena itu, RPJMD 2018-2023 menjamin akses dan kualitas pendidikan. Termasuk kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga.

“Sasarannya adalah tercapainya masyarakat terdidik dan berkarakter,” tegas penghobi bulutangkis itu.

Sutiaji juga berpesan agar seluruh tenaga pendidik menjaga humanisme. Pendidik diharap selalu mengedepankan dan menjaga hak sipil anak.

Supaya, misi menjalankan pendidikan yang baik tetap tercapai.(carep-04/yds)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com