Pemkot Malang Ngebut Digitalisasi Genjot Pendapatan Daerah

KABARMALANG.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang serius mempercepat transformasi digital. Tujuannya jelas, meningkatkan pendapatan daerah. Melalui High Level Meeting (HLM) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2025.

Kamis lalu, berbagai langkah konkret di siapkan untuk mengoptimalkan transaksi nontunai di lingkungan Pemkot.

Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menegaskan urgensi digitalisasi ini. “Transaksi elektronik adalah keharusan,”

“Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga cara kita memperkuat pendapatan daerah, terutama dari retribusi, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya dalam pertemuan di Hotel Atria Malang.

Sejalan dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital, Pemkot Malang mendorong pemanfaatan teknologi di berbagai sektor.

Ali mengarahkan Perangkat Daerah (PD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk segera mengimplementasikan sistem pembayaran digital.

Contohnya, penggunaan UE Reader untuk retribusi parkir Dinas Perhubungan, mesin EDC untuk retribusi pasar Diskopindag.

Serta optimalisasi QRIS oleh Dinas Kesehatan, DPUPRPKP, BKAD, Disdikbud, dan Disporapar.

Selain itu, Ali juga mendorong peningkatan ekosistem digital lewat inovasi sistem pembayaran pajak dan retribusi elektronik.

Sinergi dengan perbankan seperti BRI, BNI, BSI, dan Bank Mandiri juga di perkuat, termasuk optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Edukasi dan literasi keuangan digital kepada masyarakat juga di nilai krusial agar digitalisasi berjalan merata.

“Kota Malang tidak boleh tertinggal. Transaksi elektronik bukan hanya soal kemudahan,”

“Tapi juga cara kita meminimalisir kebocoran dan mengoptimalkan pendapatan,” tegas Ali.

Sebagai informasi, Indeks ETPD Kota Malang mencapai 97% pada semester kedua 2024, naik 3,1% dari semester sebelumnya.

Peningkatan ini berkat penyediaan UE Reader untuk parkir dan mesin EDC untuk pasar.

HLM ini menjadi ajang evaluasi sekaligus pendorong penerapan ETPD agar pendapatan daerah makin optimal, mewujudkan Kota Malang yang modern, transparan, dan sejahtera. (*)