Tarif Iuran BPJS Belum Naik, Angka Tunggakan JKN Kota Batu Tinggi

KABARMALANG.COM – Kurang lebih Rp 7.766.182.524 miliar, jumlah penunggak iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Batu. Angka tersebut dari hasil akumulasi 17.401 Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) menunggak iuran sebesar Rp 7.906.160.395. Sedangkan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) ada 17 dengan tunggakan sekitar Rp 60.022.183.

Kepala BPJS Cabang Malang, Hendry Wahyuni mengatakan bahwa perlu adanya peranan pemerintah daerah (Pemda) untuk mengatasinya. Pasalnya, data tersebut berbanding terbalik dengan iuran yang diterima hanya berkisar di angka Rp 33.116.294.096 miliar. Sehingga, hal itu yang menyebabkan terjadinya defisit di BPJS Cabang Malang. Apalagi, ditambah adanya tunggakan yang mencapai Rp 7 miliar.

“Setidaknya Pemda harus mampu menjamin warganya agar bisa terdaftar sebagai peserta JKN. Karena, itu wajib dan menjadi tanggungan Pemda setempat. Masyarakat miskin itu dapat jaminan oleh pemerintah daerah, Perpres 82 tahun 2015 sudah mengatur itu,” jelas dia.

Diketahui, selama ini defisit yang terjadi tidak sesuai dengan fakta yang ada. Artinya, iuran peserta JKN mulai dari Kelas I sampai dengan Kelas III tidak sesuai. Sedangkan biaya pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun naik.

“Masyarakat Kota Batu seharusnya terdaftar menjadi peserta JKN. Utamanya, masyarakat yang kurang mampu. Dalam UU sudah jelas, Masyarakat yang tidak mampu dan tidak menjadi peserta JKN wajib di daftarakan oleh Pemda,” imbuhnya.

Menyikapi perihal tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Eddy Murtono mengatakan saat ini pihaknya sudah merencanakan semua itu. Anggaran Rp 9,5 miliar sudah disiapkan untuk layanan kesehatan ke masyarakat kurang mampu Kota Batu. Optimisme ia tunjukkan, bahkan dirinya meyakini semua warga Kota Batu bisa terlayani kesehatannya.

“Kita akan tangani itu, bisa kita ambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu dalam perubahan tahun ini. Masyarakat miskin di sini sekitar 30.000 lebih. Dan itu sudah ditanggung oleh Pemerintah,” tutupnya. (doi/fir)