Connect with us

Serba Serbi

Aksi Kemanusiaan, BPF Bersama PWI Malang Raya Gelar Donor Darah

Diterbitkan

,

Aksi Kemanusiaan, BPF Bersama PWI Malang Raya Gelar Donor Darah
PT Best Profit Future (BPF) Malang bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya menggelar donor darah.

 

KABARMALANG.COM – Aksi kemanusiaan PT Best Profit Future (BPF) Malang bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya menggelar donor darah di Jalan Letjend S Parman.

Sabtu (18/6/2022). Kegiatan donor darah ini dilaksanakan dalam rangka Hari Donor Darah se-dunia yang diperingati setiap 16 Juni 2022.

Ketua PWI Malang Raya, Cahyono mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PWI Malang Raya dan PT BPF Malang terhadap sesama.

Bentuk dukungan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) terkait dengan ketersediaan kantong agar tercukupi.

“Ini aksi kemanusiaan yang memang diperlukan,” ujarnya.

“Saat ini, masih ada rumah sakit yang kekurangan kantong darah, artinya, PWI dan PT BPF memberikan kegiatan positif agar pasien mendapatkan darah,” sambung Cahyono.

Dari kegiatan donor darah ini menargetkan ada 100 kantong darah yang didapatkan untuk diserahkan kepada PMI.

Ada sekitar 10 jurnalis dari PWI Malang Raya yang ikut mendonorkan darahnya dalam kegiatan ini.

Cahyono pun berharap, kegiatan donor darah ini tak hanya digelar saat Hari Donor Darah saja.

Akan tetapi juga digelar di hari-hari lain dan juga dilakukan oleh perusahaan, instansi atau lembaga lainnya di Malang Raya.

“Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti di sini saja. Seandainya banyak perusahaan yang turut melakukan aksi sosial ini, baik rumah sakit atau PMI tidak akan kekurangan stok darah,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala PT BPF Malang, Andri mengatakan, bahwa tujuan kegiatan ini ialah membantu pasokan kantong darah di rumah sakit.

Saat ini kebutuhan kantong darah, kata Andri, semenjak pandemi Covid-19 cukup menipis.

Untuk itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu rumah sakit dan juga PMI dalam menyediakan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kami tahu betul bahwa kebutuhan kantong darah sangat tinggi di Malang sementara ketersediaannya menipis,” ujarnya.

“Ini bentuk kepedulian BPF Malang akan orang- orang yang membutuhkan,” pungkas Andri. (tik/fir)

 

Serba Serbi

Bimtek Dinsos-P3AP2KB, Memberikan Data PPKS yang Valid

Diterbitkan

,

Oleh

Carep-01
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Penny Indriani. (foto istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Bimbingan teknis yang digelar Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang agar dapat memberikan data PPKS yang valid bisa dipertanggungjawabkan.

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) ini adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Hambatan yang dihadapi oleh PPKS tersebut dapat berupa kemiskinan, keterpencilan, ketelantaran, kedisabilitasan, ketunaan sosial.

Dan penyimpanan perilaku, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, serta korban bencana.

“Seringkali keberadaannya, belum sepenuhnya terjangkau oleh sebagian lapisan masyarakat,” ujar Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Penny Indriani.

“Sehingga penanganan masalah dan kebutuhannya belum teratasi dengan maksimal,” sambungnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial, potensi, dan sumber kesejahteraan sosial.

Terdapat 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang harus diberikan pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Maka dari itu, salah satu kunci utama dalam penanganan permasalahan dan kebutuhan PPKS yakni adanya data PPKS yang terinfografis secara optimal.

“Bimtek ini diharapkan dapat memberikan output data PPKS yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Sehingga perlu dilakukan pendayagunaan data yang meliputi pendataan, pemutakhiran, serta penyajian data secara akurat dan terintegrasi.

“Sehingga bisa digunakan sebagai penentuan strategi dan kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” katanya.

Lebih lanjut, dengan segala potensi yang terdapat di pilar-pilar sosial, serta adanya sinergitas dengan jajaran stakeholder, maka diharapkan data PPKS dapat terukur, transparan, serta akuntabel. (carep01/fir)

Lanjutkan Membaca

Serba Serbi

Bangkitkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ahmad Basarah Inisiasi Gerakan BISA

Diterbitkan

,

Bangkitkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ahmad Basarah Inisiasi Gerakan BISA
Wakil Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Basarah, M.H. bekerjasama dengan Kemenparekraf menginisiasi gerakan bersih, indah, sehat, dan aman (Bisa) diberbagai destinasi wisata di wilayah Malang Raya. (foto istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Wakil Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Basarah, M.H. bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menginisiasi gerakan bersih, indah, sehat, dan aman (Bisa) diberbagai destinasi wisata yang ada di wilayah Malang Raya.

Gerakan Bisa adalah program unggulan Kemenparekraf bekerjasama dengan Komisi X DPR RI untuk mempersiapkan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memasuki masa adaptasi kebiasaan baru pada masa transisi Pandemi Covid-19.

Basarah menyampaikan, bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat nyata terhadap pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Untuk meminimalisir persebaran virus tersebut, Pemerintah terpaksa menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat skala besar.

“Akhirnya banyak pelaku usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti kuliner, restoran, usaha UMKM dan, industri lainnya yang tidak mampu bertahan dan mengalami penurunan pendapatan atau omset yang secara drastis. Dikarenakan menurunnya jumlah daya beli masyarakat,” ujar Ahmad Basarah, Sabtu (24/6/2022).

Pemerintah Indonesia, sudah melakukan dan mencanangkan berbagai tahapan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Basarah menyebutkan, setidaknya terdapat tiga tahap upaya recovery di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah dijalankan pemerintah.

Yaitu melalui program perlindungan sosial, pembukaan tempat wisata secara bertahap, dan menggencarkan promosi.

Ketiga tahapan tersebut, lanjutnya, adalah upaya nyata pemerintah untuk bisa kembali menggairahkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Kegiatan kerjasama dengan Kemenparekraf ini, merupakan bagian dari fase normalisasi,” ucapnya.

“Dimana Komisi X DPR RI, sebagai mitra strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif mendorong peningkatan ekonomi pasca Pandemi Covid-19, dengan cara mengakselerasi program-program di daerah pariwisata,” sambung Basarah.

Koordinator Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Saifudin Zuhri memaparkan bahwa Gerakan Bisa merupakan kampanye dari Kemenparekraf kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif agar dapat beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19.

Koordinator Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Saifudin Zuhri saat memaparkan Gerakan Bisa dari Kemenparekraf kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pada kesempatan kali ini, Basarah memaparkan bahwa pihaknya telah menginisiasi, Gerakan Bisa sebagai upaya membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Malang Raya di tiga titik.

Yakni berada di Bendungan Karangkates, Pantai Modangan, dan Desa Ngadas.

Di Pantai Modangan, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang secara resmi Basarah membuka Gerakan BISA.

Yang kemudian dilanjutkan dengan acara gotong-royong membersihkan wilayah sekitar guna membangkitkan rasa kepemilikan dan kepedulian warga terhadap lingkungan Pantai Modangan.

“Saya memiliki tanggung jawab representatif terhadap daerah yang saya wakili,” katanya.

Maka kerjasama mitra Komisi X dengan Kemenparekraf, kata Basarah yang melibatkan para pelaku usaha dan juga pekerja di sektor pariwisata pada hari ini.

“Bagian dari tanggung jawab konstitusional saya sebagai anggota DPR RI yang mewakili Dapil Malang Raya,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.

Tidak lupa dia juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah untuk bisa bekerja bersama dengan pemerintah pusat dan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar dapat segera membangkitkan dan mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada di Malang Raya.

Sementara itu, Koordinator Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Saifudin Zuhri memaparkan bahwa Gerakan Bisa merupakan kampanye dari Kemenparekraf kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif agar dapat beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19.

“Harapannya melalui kegiatan ini, hubungan antara panjenengan dengan beliau Bapak Ahmad Basarah dan teman-teman Pendopo Aspirasi bisa terjalin sebagai keluarga,” ujar Saifudin Zuhri.

“Panjenengan adalah keluarga-keluarga baru, Insya Allah kita akan saling mendukung dan membantu satu sama lain,” pungkasnya. (*/fir)

 

Lanjutkan Membaca

Serba Serbi

Tingkatkan Pelayanan, Dinsos-P3AP2KB Gelar Bimtek Pilar Sosial

Diterbitkan

,

Oleh

Carep-01
Tingkatkan pelayanan, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang menggelar bimtek kepada pilar sosial. (foto istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Berbagai upaya terus dilakukan oleh Dinsos-P3AP2KB Kota Malang dalam meningkatkan pelayanan yang baik kepada stakeholder.

Hal ini dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang yang menggelar bimbingan teknis kepada pilar-pilar sosial.

Terkait pendayagunaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), berbasis teknologi informasi.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Nunuk Sri Rusgiyanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

Kemudian, Fakir Miskin Djoewita Wahanani, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial (Replinjamsos) Titik Kristiani.

Serta Umi Masruroh, selaku narasumber dari UPT PTKS Malang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Penny Indriani melalui Sekretaris Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Nunuk Sri Rusgiyanti menyampaikan, kegiatan bimtek ini pihaknya melibatkan pilar-pilar sosial.

Di antaranya dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Dan Fasilitator Kelurahan (Faskel) serta Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Pihaknya menjelaskan, PPKS merupakan individu, kelompok, komunitas yang mengalami ketidakberfungsian sosial.

Akibat dari berkembangnya masalah kesejahteraan sosial, yang terjadi di masyarakat. (carep01/fir)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com