Connect with us

Hukrim

Cegah Laka Lantas, Polisi Periksa Kelaikan Truk di Karanglo

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM – Jajaran Satuan Lalu lintas (Satlantas) Polres Malang bersama tim gabungan menggelar pemeriksaan kendaraan berat di jembatan timbang Karanglo. Operasi dilakukan untuk pengawasan muatan barang yang melebihi tonase. Puluhan truk ditemukan tak laik jalan.

Operasi gabungan ini diikuti juga oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XI Provinsi Jawa Timur, Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Singosari, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang.

Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang Ipda Ahmad Taufik mengatakan, operasi ini dilakukan untuk menekan tingginya angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Malang, sekaligus melaksanakan Operasi Patuh Semeru 2019.

“Selain dalam rangka Operasi Patuh Semeru, juga untuk inspeksi kendaraan besar, yang berpotensi menimbulkan laka lantas, karena muatan melebihi tonase,” ungkap Taufik kepada wartawan, Senin (9/9).

Sebab, kata Taufik, kejadian laka lantas terjadi diakibatkan karena truk yang beroperasi sudah tidak laik jalan.

“Belakangan ini banyak kejadian kecelakaan di wilayah Kabupaten Malang yang disebabkan oleh truk-truk yang tidak laik jalan. Jadi sebagai antisipasi terjadinya laka yang melibatkan kendaraan besar, kita gelar operasi ini,” ujarnya.

Sementara Koordinator UPPKB Singosari Bambang Kartika menyatakan, pihaknya telah melakukan penindakan pada beberapa kendaraan truk yang dinilai tidak laik jalan. Dalam sehari, sebanyak 15 truk ditemukan melanggar aturan atau tidak laik jalan.

“Untuk kegiatan hari ini kami melakukan pemeriksaan terhadap beberapa kendaraan truk, dan saat ini kami menemukan puluhan kendaraan yang persyaratan teknisnya tidak layak, seperti masa uji kir mati, dan kendaraan yang memiliki ukuran bak melebihi dari ketentuan kir. Dalam satu harinya kami menindak 15 kendaraan truk yang melanggar aturan, baik uki kelayakan maupun melanggar cover dimensi (ukuran bak truk),” pungkasnya. (fir/rjs)

Hukrim

Janjikan Samurai, Warga Pujon Kuras Korban hingga 18 Miliar 

Diterbitkan

||

Oleh

Dua tersangka penipuan yang tertangkap

 

KABARMALANG.COM – Atim Hariyono dan Sugeng Sutrisno warga Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang akhirnya tertangkap oleh jajaran Polres Batu setelah berhasil memperdayai korbannya selama 4 tahun dan berhasil menguras uang hingga mencapai Rp. 18 Miliar.

Dua laki-laki tersebut memperdayai korban dengan cara menjanjikan bahwa mereka bisa mencarikan sebilah samurai asli jeoang dan memiliki nominal harga yang bisa mencapai triliunan rupiah.

“Namun sebelumnya harus ada ritual khusus dan pembiayaan sehingga dari situlah tersangka mulai menguras harta korban,” tutur Kapolres Batu AKBP Harviadhi Agung Prathama pada Rabu siang (23/09/2020).

Harvi juga menerangkan bahwa dari stigma yang ditanamkan itulah akhirnya korban bersedia terus membiayai proses ritual tersebut karena khawatir tidak mendapatkan keuntungan.

Lebih lanjut, Harvi mengungkapkan bahwa dari ungkap kasus tindak kejahatan ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa puluhan ATM dan buku rekening berbagai bank, bukti resi transfer sejak tahun 2016, perangkat ritual seperti dupa, barang antik, keris, buku ritual dan doa, 1 unit mobil avanza, dan 1 unit mobil taft serta lainnya.

Harvi juga menambahkan dari kasus ini kedua tersangka dijerat pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 4 tahun.

Terpisah, Kasatreskrim Polres Batu, AKP Jeifson Sitorus menerangkan bahwa pelapor sebenarnya bukan dari korban sendiri namun dari anak korban. “Bahkan hingga saat terakhir dia masih percaya, anaknya yang curiga itulah yang melaporkan,” ujarnya.

Jeifson bahkan menerangkan ketika Atim Hariyono tertangkap, tersangka mengaku tidak pernah mandi. “Bahkan ketika hendak dimandikan ia juga tidak mau karena takut ilmunya luntur,” tukasnya. (arl/fir)

 

Lanjutkan Membaca

Hukrim

Alasan Mantan Kades Slamparejo Jabung Korupsi Dana Desa

Diterbitkan

||

Oleh

Kepala Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung, Gaguk Setiawan saat digelandang jajaran Polres Malang, Selasa (22/9/2020). (Foto: Imron Haqiqi)

KABARMALANG.COM – Karena anaknya terlibat kasus penjambretan, menjadi alasan Mantan Kepala Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung, Gaguk Setiawan untuk melakukan korupsi dana DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa).  Saat ia menjabat sebagai Kepala Desa Slamparejo masa jabatan 2007 hingga 2018.

Kepada awak media, Gaguk mengaku dan menyesali perbuatannya. Hal itu diungkapkan Gaguk ketika dihadirkan dalam rilis di Mapolres Malang, Selasa (22/9/2020).

“Pada waktu itu anak saya masih remaja dan sempat bermasalah. Dia ketangkap bersama gerombolan jambret di Polresta,” ujar Gaguk.

Pria 38 tahun itupun berdalih, selain untuk kepentingan pribadi, uang hasil korupsi juga digunakan untuk acara-acara diluar program-program desa.

“Ada yang dipinjam Sekdes dan saya pakai pribadi. Kepentingan diluar RAB (rencana anggaran biaya, red), diambil dari situ (dana desa, red). Saya pinjam, tidak ada yang buat saya kembalikan,” tuturnya.

Akibat perbuatannya itu, Gaguk harus merasakan dinginnya mendekam dibalik jeruji tahanan.

Diberitakan sebelumnya, Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar mengatakan Gaguk ditangkap oleh jajaran Polres Malang atas dugaan kasus korupsi penyalahgunaan DD/ADD Desa Slamparejo periode tahun 2017 hingga 2018.

“Tersangka sebagai penanggungjawab menyalahgunakan wewenang. Yang mana DD dan ADD seharusnya untuk program-program yang dibuat dalam RAB desa, ternyata tidak digunakan semestinya,” kata AKBP Hendri Umar.

Diketahui, berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Malang, kerugian negara akibat perbuatan Gaguk tersebut mencapai Rp 609.342.160.

Sehingga pihaknya pun dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 subsider pasal 8 undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun sekaligus denda paling sedikit 200 juta, dan paling banyak 1 miliar. (ron/rjs)

Lanjutkan Membaca

Hukrim

Mantan Kepala Desa Slamparejo Jabung Korupsi DD/ADD, Kerugian Negara Capai Rp 609 juta

Diterbitkan

||

Oleh

Mantan Kepala Desa Slamparejo Jabung Korupsi DD/ADD

KABARMALANG.COM – Kasus Korupsi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh mantan Kepala Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung, Gaguk Setiawan.

Pihaknya diringkus dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Malang setelah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Malang pada 19 Agustus 2020 lalu.

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (22/09/2020) di Mapolres Malang mengatakan, Gaguk menjabat sebagai Kades Slamparejo selama dua periode, yakni periode 2007 hingga 2018.

Gaguk diketahui menyalahgunakan DD dan ADD pada tahun 2017 serta 2018.

“Tersangka sebagai penanggungjawab menyalahgunakan wewenang. Yang mana DD dan ADD seharusnya untuk program-program yang dibuat dalam RAB desa, ternyata tidak digunakan semestinya,” katanya.

Kapolres kelahiran Solok Sumatera Barat itu merinci total ADD yang diembat oleh oleh Gaguk pada tahun 2017 mencapai Rp 488 juta lebih dan DD senilai Rp 829 lebih.

Sedangkan pada tahun 2018 total ADD yang disalahgunakan senilai Rp 492 lebih dan DD mencapai Rp 875 lebih.

Berdasarkan audit bersama Inspektorat Kabupaten Malang, kerugian negara yang diakibatkan dari korupsi yang dilakukan Gaguk mencapai Rp 609.342.160.

“Barang bukti yang kita amankan diantaranya 78 lembar kwitansi penerimaan uang tahun 2017, 49 lembar kwitansi penerimaan uang tahun 2018, 14 bendel laporan pertanggungjawaban ADD dan DD tahun 2017, 23 bendel LPJ ADD dan DD tahun 2018, serta 2 buah buku rekening kas desa,” terang Hendri.

Akibat perbuatannya, Gaguk harus mendekam di rumah tahanan Mapolres Malang. Dia dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 subsider pasal 8 undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Ancaman hukumannya, minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta, dan paling banyak 1 miliar,” pungkas Hendri. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com