Connect with us

Pemerintahan

PDIP Buka Pendaftaran Bakal Calon Untuk Pilbup Malang 2020

Diterbitkan

||

Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto

Kabarmalang.com – PDIP membuka pendaftaran bakal calon di Pilbup Malang 2020 mendatang. Pendaftaran bersifat tertutup, mengacu pada peraturan partai nomor 24 tahun 2017. Kader bisa mendaftar mulai 5-11 September 2019.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto mengaku, pendaftaran dibuka, mengacu pada hasil rakor DPC PDIP yang akan mengikuti Pilkada serentak di Jawa Timur beberapa waktu lalu.

“Pendaftaran bersifat tertutup, berdasarkan hasil rakor DPC PDIP yang akan menggelar Pilkada serentak. Tertutup, sesuai peraturan partai nomor 24 tahun 2017,” kata Didik, Kamis (5/9).

Didik mengatakan, jika pendaftaran untuk memberikan ruang bagi kader partai, yang maju di Pilbup Malang 2020.

Tetapi, PDIP tak menutup ruang bagi masyarakat umum yang juga ingin mencalonkan diri melalui PDIP.

“Pertama pendaftaran memang untuk memberikan ruang kepada kader partai. Tetapi, masyarakat umum juga diperbolehlan untuk mendaftar. Pendaftaran dibuka mulai 5 sampai 11 September nanti,” beber Didik.

Dia mengaku, panitia pendaftaran sudah dibentuk, untuk menerima berkas para bakal calon. Bagi yang mendaftar, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Seperti memiliki komunikasi sosial, track record, dan kapasitas yang bagus.

“Ada prasyarat yang ditentukan, umum dan khusus. Jika dari eksternal. Maka diutamakan memiliki semangat dan visi yang sama, dengan PDIP. Sementara untuk pengembalian berkas, maksimal di tanggal 14 September,” ujar Ketua sementara DPRD Kabupaten Malang ini.

Dikatakan, DPC PDIP Kabupaten Malang hanya memiliki tugas membuka pendaftaran dan menerima pengembalian berkas saja.

Proses selanjutnya, kemudian dilimpahkan kepada DPD PDIP Jawa Timur, dan DPP, untuk verifikasi sampai kemudian turunnya rekomendasi bakal calon yang ditunjuk partai.

“Kita hanya membuka pendaftaran. Proses berikutnya dilakukan oleh DPD untuk melakukan verifikasi lokal dan proses berikutnya oleh DPP,” tegasnya.

Menurut Didik, pembukaan pendaftaran dilakukan sebagai wujud kesiapan internal partai, dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahunan, yang akan dimulai tahapannya akhir tahun ini.

Sejauh ini, lanjut Didik, pihaknya masih terbuka untuk membangun komunikasi dengan parpol lain. Meskipun PDIP belum mutlak menyatakan akan berkoalisi di Pilbup Malang 2020.

“Kalau komunikasi dengan parpol lain, iya pasti dilakukan. Dan semua mengikuti dinamika politik yang terus berjalan,” tandasnya.

Ditanya soal dirinya akan maju sebagai Cabup ?. Didik mengaku, belum memikirkan ke arah sana. “Tidak, kata siapa?,” jawab Didik.

Pada Pemilu 2019 lalu, PDIP mendapatkan 12 kursi di DPRD Kabupaten Malang. Hal itu, membuat partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini, berpeluang mengusung calon tanpa berkoalisi.

Peluang yang sama, dimiliki oleh PKB. Karena memiliki jumlah kursi yang sama dengan PDIP, yakni 12 kursi. (rjs/fir)

Klik untuk mengirimkan komentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Nahkoda DPRD Kabupaten Malang Sementara Waktu Pindah ke NasDem

Diterbitkan

||

Oleh

Penandatangan surat pernyataan kesanggupan Sodikul Amin menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Malang sementara (Foto: Imron Haqiqi).

 

KABARMALANG.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Malang sejak hari ini, Rabu (23/09/2020) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Malang.

Hal itu, seiring keputusan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang yang menetapkan Didik Gatot Subroto sebagai salah satu Calon Wakil Bupati Malang berpasangan dengan HM Sanusi sebagai Calon Bupati Malang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang.

Pengunduran diri Didik tersebut sebagaimana aturan yang termuat dalam Undang-Undang (UU) No. 10 tahun 2016 perubahan kedua UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Di Dalam Undang-undang disebutkan bahwa calon pemimpin daerah harus memiliki persyaratan yang menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan.

Lantas, untuk mengisi kekosongan kursi jabatan Ketua DPRD Kabupaten Malang, para anggota legislatif Kabupaten setempat akhirnya memilih Wakil Ketua DPRD dari fraksi NasDem, Sodikul Amin untuk memimpin sementara (Plt, red) sebelum adanya proses Pergantian Antar Waktu (PAW).

Dalam sambutannya, Bupati Malang HM Sanusi menyampaikan apresiasi atas kinerja Didik Gatot Subroto yang selama ini telah bekerja keras untuk selalu mengawal program-pogram Kabupaten Malang.

“Tapi karena pihaknya mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Malang maka harus mengundurkan diri, sesuai dengan peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPRD,” tegasnya.

Untuk diketahui, majunya Pilkada Kabupaten Malang 2020 sebagai Calon Wakil Bupati (Cawabup) Malang mendampingi Calon Bupati (Cabup) HM Sanusi itu diusung oleh enam partai, yakni PDI Perjuangan, PPP, NasDem, Demokrat, Gerindra, dan Golkar.

Selain HM Sanusi dan Didik Gatot Subroto, ada dua calon lagi yang akan juga turut berkompetisi dalam Pilkada Kabupaten Malang tersebut, yakni Latifah Shohib dan Didik Budi Muljono yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Hanura, dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang jalur perseorangan, Heri Cahyono dan Gunadi Handoko.

Besok, Kamis (23/09/2020) ketiga calon tersebut akan mengambil nomor urut ke KPU Kabupaten Malang. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Mal Pelayanan Publik adalah Reformasi Kelembagaan

Diterbitkan

||

Oleh

Jeffrey Erlan Muller, Asisten Deputi bidang Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kementerian PANRB

 

KABARMALANG.COM – Wacana pembangunan Mal Pelayanan Publik Kota Malang menjadi salah satu topik pembahasan dalam agenda Webinar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berbasis Elektronik Untuk Menuju Pelayanan Prima.

Mal itu nantinya dianggap sebagai reformasi kelembagaan. Seperti yang diutarakan oleh Asisten Deputi bidang Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kementerian PANRB, Jeffrey Erlan Muller.

“Mal Pelayanan Publik adalah reformasi kelembagaan. Baik dari sisi organisasinya, bisnis prosesnya, dan sumber daya manusianya. Kita ingin menyatukan berbagai layanan,” ujar Jeffrey, di Balaikota Malang, Rabu (23/09/2020).

Menurut Jeffrey, pelayanan yang disatukan mulai dari pemerintah daerah hingga pusat. Juga BUMN, Swasta, hingga UMKM.

“Kalau kita bayangkan, seperti datang ke sebuah departement store. Semua layanan ada, terutama layanan perizinan,” tambahnya.

Jeffrey juga mengatakan, layanannya bisa diintegrasikan dalam hal-hal yang sama, sehingga persyaratan-persyaratan bisa jadi simpel.

“Jadi syarat yang tidak perlu, tidak usah diminta. Semakin diperingkas, satu langkah,” imbuhnya.

Jeffrey juga menambahkan bahwa wacana ini mencontoh beberapa negara lain. “Investasi di sana hanya perlu satu jam saja. Ngurus izin hanya 12 menit, itu paling lama, karena pengacaranya sudah ada, notarisnya juga sudah ada,” ucapnya.

Menurutnya, proses administrasi di negara lain bisa secepat itu, karena semua sudah terintegrasi. Basisnya dari nomor induk kependudukan. (fat/fir)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Protokol Kesehatan Di Industri, Bupati Malang: Mayoritas Sudah Menerapkan

Diterbitkan

||

Oleh

Bupati Malang saat berkunjung ke PR Sayap Mas, Kecamatan Gondanglegi (Foto: Imron Haqiqi).

KABARMALANG.COM – Bupati Malang, HM Sanusi kembali meninjau penerapan protokol kesehatan industri. Kali ini di Pabrik Rokok (PR) Sayap Mas, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

Tidak hanya di situ, HM Sanusi mengaku sudah kerap meninjau sejumlah penerapan protokol kesehatan di kawasan industri Kabupaten Malang. Menurut Sanusi mayoritas kawasan industri tersebut sudah menerapkan protokol kesehatan secara ideal.

“Mayoritas sudah menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak dan menyediakan tempat cuci tangan,” tuturnya usai mengunjungi pabrik Sayap Mas, Rabu (23/09/2020).

Begitupun di Sayap Mas, berdasarkan pantauan Kabarmalang.com tampak seluruh karyawan yang berjumlah sekitar 500 karyawan mengunakan masker dan jaga jarak satu sama lain. Bahkan, Sanusi juga memberi sumbangan masker sebanyak 300 kepada pabrik Sayap Mas.

“Ya, di sini Alhamdulillah sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai undang-undang pemerintah,” tuturnya.

Selanjutnya kita (Pemkab Malang) akan terus meninjau penerapan protokol kesehatan di masyarakat Kabupaten Malang.

“Jika ada yang melanggar kesehatan tentunya ada sanksi sebagaimana diamanatkan undang-undang,” tutupnya. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com