Polemik NIK Presiden RI, Ahli Siber : Belum Tentu Pedulilindungi

 

KABARMALANG.COM – KPC PEN membahas polemik Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden RI Joko Widodo dalam diskusi Rabu, 8 September 2021, hari ini.

Direktur Operasi Keamanan Dan Pengendalian Informasi Badan Siber Dan Sandi Negara, Rinaldy mengabarkan bahwa kebocoran belum tentu dari aplikasi Pedulilindungi.

“Itu belum tentu dari pedulilindungi atau pun aplikasi lain. Bisa dapat data itu dengan berbagai macam, termasuk data tersebut (NIK Presiden), sumbernya banyak,” ujar Rinaldy via streaming YouTube.

Menurutnya, beberapa pihak dengan kepentingan tertentu, pandai dalam menyusun informasi satu dengan info yang lain.

Misalnya, oknum tertentu menggali NIK Presiden dari website umum seperti KPU. Kemudian, oknum tersebut memasang dan mengedit NIK Presiden ke sertifikat pedulilindungi.

Setelah itu, oknum yang menggabungkan dua informasi yang berbeda ini menyebarkannya ke media sosial.

Lalu, dengan narasi yang tendensius, informasi ini muncul di media sosial, seakan-akan NIK Presiden dari pedulilindungi, bocor.

Kabar Lainnya : Wali Kota Sutiaji Tinjau Pasar Induk Gadang.

Padahal, sebelum polemik ini, KPU memang menampilkan NIK dari Presiden RI yang saat itu kontestan Pemilu 2019. KPU juga menampilkan NIK atas seizin kontestan.

Hingga akhirnya, karena kontroversi ini, KPU take down NIK Jokowi maupun kontestan lainnya, Prabowo Subianto.

Tetapi, karena narasinya berbeda, publik menjadi heboh. Seakan-akan, narasi itu memang tersusun untuk membidik aplikasi pedulilindungi.

“Entah untuk apa, tetapi kan akhirnya respon masyarakat berbeda. Contohnya ya soal tadi, sertifikat vaksin Presiden,” tambahnya.

Karena itu, Renaldy mengharap masyarakat tidak terkecoh dengan narasi yang menyebut data NIK Presiden RI bocor.

Sebelum ini, data NIK itu terbuka untuk umum karena terpampang di website pemerintahan seperti KPU.

“Jadi, selaras dengan yang saya sampaikan, harus bijak bermedia sosial dan internet, data itu lho bisa didapat dari berbagai macam, termasuk data tersebut (presiden), banyak sumber bisa didapat,” tambahnya.

Meski demikian, dia mengakui bahwa ini adalah pekerjaan rumah bagi semua pihak. Yaitu, peningkatan literasi keamanan informasi.

“Perlu kita ketahui, beberapa platform, yang memakai metode marketing, menggiring masyarakat untuk rela menyerahkan data pribadi (NIK) yang dia miliki,” tambahnya.

Dalam diskusi bertema mengenal lebih dekat pedulilindungi, KPC PEN menghadirkan sejumlah narasumber lain.

Yaitu, Muhamad Fajrin Rasyid Direktur Digital Business Telkom Indonesia, Alphonzus Widjaja Ketua APPBI, serta Devie Rahmawati tenaga ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa.(carep-04/yds)