Connect with us

Politik

Golkar Kabupaten Malang Siapkan 50 Ton Beras Untuk Korban Gempa

Diterbitkan

,

Golkar Kabupaten Malang Siapkan 50 Ton Beras Untuk Korban Gempa
DPD Golkar Kabupaten Malang saat membeli 50 ton beras untuk donasi bagi korban terdampak gempa. (Foto : Istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Gempa yang mengguncang Kabupaten Malang menggerakkan hati Siadi SH, Ketua DPD Golkar Kabupaten Malang.

Siadi yang juga anggota DPRD Jawa Timur, membeli beras sebanyak 50 ton. Dia membeli beras 50 ton dari petani asli Kabupaten Malang, bernama Martiono.

“Nantinya, beras ini langsung kami salurkan kepada warga korban gempa,” ujar Siadi kepada Kabarmalang.com, Jumat pagi (16/4).

Kabar Lainnya : Pilkada Usai, Golkar Siap Kritisi Pemkab Malang.

Menurut Siadi, DPD Golkar juga datang ke lokasi tempat penggilingan gabah. Di sana, dia melihat langsung beras donasinya untuk korban gempa.

Dia datang bersama kader Golkar dan AMPG Kabupaten Malang. “Kami lihat berasnya bagus. Dan saya lihat juga layak untuk menjadi donasi bagi korban terdampak gempa,” ujarnya.

Siadi menegaskan, DPD Golkar Kabupaten Malang siap melaksanakan baksos penyaluran beras untuk korban gempa bumi Malang selatan dalam waktu dekat.

Kabar Lainnya : AMPI Kabupaten Malang Jelang Musda, Petani Muda Ini Siap Dicalonkan.

Dia pun menyebut, 50 ton atau 50 ribu kilogram beras tersebut akan terbagi menjadi wadah 5 kilogram. Sehingga, setidaknya Siadi mempersiapkan 10 ribu paket bantuan beras.

Golkar Kabupaten Malang Siapkan 50 Ton Beras Untuk Korban Gempa

Para wanita kader Golkar Kabupaten Malang saat cek beras untuk donasi bagi terdampak gempa Malang. (Foto : Istimewa)

“Sebagai warga Malang, kami sangat prihatin dan tergerak. Kami ingin meringankan beban begitu banyak warga yang terdampak gempa,” sambungnya.

Kabar Lainnya : Doakan Arema FC Menang, Ini Pesan Anggota DPRD Jatim Asal Malang.

Siadi juga berdoa agar korban gempa di Malang selatan mendapat kekuatan serta ketabahan menghadapi ujian ini.(carep-04/yds)

Politik

Fraksi PDIP Kecam Gowes Wali Kota Sutiaji Terobos Wisata Pantai

Diterbitkan

,

Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Malang, Harvard Kurniawan

 

KABARMALANG.COM – Gowes Wali Kota Malang, Sutiaji bersama pejabat Pemkot Malang berakhir menerobos obyek wisata pantai menjadi sorotan banyak pihak. Salah satunya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang.

PDIP menilai gowes bareng diikuti Wali Kota Sutiaji bersama Sekda Erik Setyo Santoso dan pejabat OPD tak menunjukan rasa empati dan simpati kepada masyarakat.

“Jadi ini bukti Pemerintah Kota Malang dari jajaran eksekutif tidak memiliki rasa empati dan simpati terhadap masyarakat,” ujar anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Malang, Harvard Kurniawan, Selasa (21/9/2021).

“Dimana pada masa pandemi ini dengan adanya PPKM darurat sampai PPKM level. banyak masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, karena harus menahan dirinya untuk tidak keluar rumah,” sambung Harvard.

Kegiatan gowes Wali Kota Sutiaji bersama perangkat OPD di lingkungan Pemkot Malang ke pantai selatan Kabupaten Malang tentu sangat mencederai masyarakat.

Terlepas kegiatan itu merupakan program Pemkot Malang ataupun inisiatif pribadi.

“Kami dari Fraksi PDIP mengecam hal itu. Ini sebuah tindakan yang tak memiliki empati dan simpati,” tegas anggota Komisi A DPRD Kota Malang ini.

Fraksi PDI Perjuangan juga menunggu tindak lanjut aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk mengungkap adanya dugaan pelanggaran PPKM dari kegiatan gowes yang berakhir menerobos obyek wisata pantai yang ditutup itu.

“Yang jelas kalau kami dari Fraksi PDIP untuk terkait tindakan yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dan jajarannya, kami akan menunggu dari aparat penegak hukum,” jelas Harvard.

“Biar APH (aparat penegak hukum) yang nanti yang memproses. Karena itu hak dan tupoksi APH. Untuk penegakan PPKM beserta adanya pelanggaran-pelanggaran PPKM,” tandasnya.

Jika memang nantinya, lanjut Harvard, penyelidikan dari aparat penegak hukum menyatakan Wali Kota Sutiaji bersalah. Maka, Fraksi PDIP akan menindaklanjuti dari sisi pemerintahan.

“Kalau memang nanti APH menindak lanjuti hal tersebut dan secara hukum menyatakan seorang Wali Kota Malang ini bersalah. Maka nanti kami yang di Fraksi PDIP, akan memberikan usulan untuk melakukan tindakan dari sisi pemerintahan,” tegas Harvard.

Hal ini dikarenakan Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai koordinator penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Mengecam keras kepala daerah yang tak mematuhi prokotol kesehatan dalam pelaksanaan PPKM.

“Karena mengingat Pak Luhut sendiri sebagai koordinator untuk menangani pandemi di Indonesia, sudah jelas mengecam seorang kepala daerah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran PPKM dan apakah nantinya Mendagri akan memberikan sanksi. Iya kita lihat nanti,” pungkas Harvard. (rjs/fir)

Lanjutkan Membaca

Politik

Vaksinasi, PDIP Kota Malang Menyediakan Tiga Ribu Dosis Sinovac

Diterbitkan

,

Ketua DPC PDIP Kota Malang, I Made Riandiana Kartika

 

KABARMALANG.COM – PDIP Kota Malang menggelar vaksinasi massal kepada masyarakat pada Senin (20/9) di kantor DPC Jalan Panji Suroso.

Vaksinasi massal tersebut, DPC PDIP Kota Malang menyediakan 3.000 dosis vaksin sinovac yang dibagi ke dalam dua dosis, yakni untuk dosis pertama dan dosis kedua.

“Vaksinasi massal di kantor DPC PDIP ini digelar selama dua hari. Yakni mulai 19-20 September 2021,” kata Ketua DPC PDIP Kota Malang, I Made Riandiana Kartika.

Pelaksanaan vaksinasi massal ini, lanjutnya, juga untuk menindaklanjuti Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah yang juga menjabat sebagai wakil MPR RI. Dia telah melakukan kerjasama dengan Presiden Jokowi untuk percepatan vaksinasi.

“Kota Malang mendapatkan jatah 3.000 dosis. Yang kami bagi jadi dua dosis penyuntikan. Dalam pelaksanaan dua hari ini, kami targetkan ada 1.500 warga yang telah disuntik,” ujar Made.

Dia meneruskan, sebenarnya vaksin yang disalurkan oleh Ahmad Basarah untuk Malang Raya sebesar 9.000 dosis. Jumlah itu kemudian dibagi untuk Kota Malang sebanyak 3.000 dosis, Kabupaten Malang 5.000 dosis dan Kota Batu 1.000 dosis.

DPC PDIP Kota Malang juga tidak membuka pendaftaran vaksin melalui online. Prosesnya dilakukan melalui struktural yang ada di PDIP Kota Malang.

“Jadi kami meminta DPC non fraksi, pengurus ranting, PAC dan anak ranting kami minta mendata keluarga struktural, orang terdekat agar pengurus kami mendapatkan kepercayaan dari masyarakat,” ujar pria yang juga sebagai Ketua DPRD Kota Malang itu.

Proses vaksinasi pun juga berjalan tertib, dengan menerapkan penuh protokol kesehatan kepada warga yang sedang akan disuntik vaksin.

Warga pun juga tidak berdesak-desakkan, karena pihak panitia vaksinasi telah menyiapkan tempat duduk, yang diatur sedemikian rupa agar masyarakat bisa melakukan jaga jarak.

“Harapan kami ingin mempercepat herd immunity di Kota Malang. Karena kami juga ingin menghilangkan rasa takut masyarakat soal pandemi,” katanya.

“Karena menurut ahli, habis ini kita akan hidup di masa endemi, jadi hidup berbaringan. Maka dari itu dengan kekebalan tubuh ini, Covid-19 tidak menjadi sesuatu yang menakutkan,” Made mengakhiri.(carep-03/fir)

Lanjutkan Membaca

Politik

PKS Kota Malang Temui Kapolresta Buher, Ini Isi Obrolannya

Diterbitkan

,

PKS Kota Malang Temui Kapolresta Buher, Ini Isi Obrolannya
DPD PKS Kota Malang saat menyerahkan cinderamata untuk Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto. (foto : ist)

 

KABARMALANG.COM – Jajaran pengurus DPD PKS Kota Malang menegaskan pentingnya partai politik dan aparatur negara untuk saling dukung dalam melawan covid-19.

Ini juga menjadi salah satu bahasan PKS Kota Malang saat bertemu dengan Kapolresta Malang Kota, AKBP Budi Hermanto, Kamis (9/9).

Ketua DPD PKS Kota Malang, Ernanto Djoko Purnomo bersama jajaran pengurusnya, mengabarkan bahwa saat ini semua elemen masyarakat perlu fokus melawan covid-19.

“Kami mendukung upaya kepolisian dalam rangka penanganan covid 19 di Kota Malang. Termasuk juga upaya percepatan vaksinasi,” ujar Djoko saat bertemu Buher, sapaan akrab Kapolresta, di Mapolresta Malang Kota Jalan JA Suprapto.

Djoko sendiri datang bersama Trio Agus Purwono Sekretaris DPD PKS serta Asmualik, Wakil Ketua DPRD Kota Malang.

Menurut Djoko, PKS dan jajaran pengurusnya, siap mendukung aparatur negara untuk secepatnya memberantas covid-19 dari Bhumi Ngalam.

“Kami juga siap bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam rangka melaksanakan kegiatan vaksinasi dan berbagai kegiatan lain,” tambahnya.

Selain itu, dia berharap, pertemuan pengurus baru DPD PKS Kota Malang dan Kapolresta, bisa meningkatkan komunikasi koordinasi yang harmonis.

PKS Kota Malang saat ngobrol bersama Buher di ruang kerja Kapolresta. (foto : ist)

Buher pun sepakat dengan gagasan PKS Kota Malang. Menurutnya, hanya dengan komunikasi dan koordinasi harmonis, Kota Malang bisa mengalahkan covid-19.

“Ke depan dapat terjalin komunikasi yang baik antara kepolisian dengan tokoh masyarakat, termasuk pimpinan partai politik di Kota Malang,” terang Buher.

Dia menegaskan, polisi memang aktif dalam menanggulangi covid-19. Tetapi, edukasi kepada masyarakat tentang prokes tidak hanya bisa mengandalkan korps bhayangkara.

“Kepolisian senantiasa bekerja sama dengan lapisan masyarakat. Kami bahu membahu menciptakan suasana yang kondusif. Sehingga membutuhkan peran dari tokoh masyarakat,” tutupnya.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca
Ucapan Hari Pelanggan Nasional Dari PDAM Tugu Tirta
Iklan Cukai Pemkot Malang

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com