Connect with us

Pemerintahan

Polresta Malang Kota Raih Penghargaan Pelayanan Publik Prima A

Diterbitkan

,

Polresta Malang Kota Raih Penghargaan Pelayanan Publik Prima A
Kapolresta Malang Kota Kombespol Leonardus Simarmata usai menerima penghargaan pelayanan publik prima A. (Foto : Istimewa)

 

KABARMALANG.COMPolresta Malang Kota menjadi satu dari 12 satker (satuan kerja) Polri yang meraih penghargaan pelayanan publik prima kategori A. Penyerahan penghargaan terhelat di Jakarta, Selasa (16/2) oleh KemenPAN-RB RI.

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran satker Polri penerima penghargaan pelayanan publik.

“Reformasi birokrasi yaitu kecepatan aparatur pemerintah untuk melayani masyarakat,” ujar Tjahjo.

“Aparatur pemerintah itu, mulai presiden sampai kepala desa atau kepala kelurahan. Kapolri sampai kapolsek dan bhabinkamtibmas. Panglima TNI dengan tiga matranya sampai koramil dan babinsa. Ini merupakan ujung tombak,” lanjutnya.

Deputi Pelayanan Publik KemenPAN-RB Diah Natalisa menjelaskan, penilaian publik berlaku kepada 209 satker Polri di lingkup polres, polresta, polrestabes dan polres Metro tahun 2020.

Dari situ, terjaring sebanyak 12 satker Polri mendapatkan predikat A pelayanan publik prima. Serta, 40 satker Polri mendapatkan predikat A- pelayanan publik sangat baik.

Dari penilaian tersebut, terdapat dua unit pelayanan yang menjadi fokus dan lokus penelitian KemenPAN-RB. Yakni di jajaran satlantas dan satintelkam dari Satker Polri.

“Adapun penyelenggara pelayanan publik terutama unit pelayanan satlantas. Yaitu pelayanan SIM. Dan, unit pelayanan satintelkam. Yaitu layanan SKCK,” jelasnya.

Kedua jenis unit pelayanan Polri tersebut menjadi fokus dan lokus evaluasi. Karena, keduanya layanan khas dan juga mendasar dari Polri kepada masyarakat.

Diah juga menyebutkan terdapat enam instrumen pemantauan dan evaluasi penilaian pelayanan publik. Yakni Kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi pengaduan dan inovasi.

Baca Juga : Polresta Malang Kota Raih Predikat WBBM.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo juga mengucapkan apresiasi kepada jajaran 12 satker Polri.

“Saya sangat apresiasi terhadap upaya ini. Harapan saya, inovasi tersebut tidak berhenti di 12 polres ini. Tidak hanya di level polres. Tetapi polda pun juga harus bisa dan Mabes Polri apalagi,” katanya.

Dengan demikian, pelayanan tidak bersifat parsial. Sigit menyebut semuanya harus merasakan standar kualitas prima yang sama.

“Tolong siapkan roadmapnya, tahapan-tahapan pencapaiannya. Sehingga semuanya bisa terukur,” imbuhnya.

Dia juga selalu menghargai dan mengapresiasi jajaran anggota Polri yang terus melakukan inovasi dan kreatif. Utamanya dalam menunjang pelayanan publik kepada masyarakat luas.

“Oleh karena itu, Pak ASDM tolong ikut 12 orang ini. Nanti berikan kesempatan untuk bisa berkarya dan melakukan inovasi-inovasi. Tentu di tempat yang lebih baik lagi,” terangnya.

Selain itu, Sigit juga berpesan kepada jajaran Kapolda di seluruh Indonesia. Agar juga dapat memberikan penghargaan kepada anggota Polri di tingkat Polres.

“Pak Kapolda, kalau ada kewenangan bisa memberikan apresiasi anggota di Polres. Seperti level kasat ya tolong perhatikan. Karena mau berpikir dan berkreatif. Ini juga memacu untuk yang lain untuk melakukan hal yang sama,” ujarnya.(carep-04/yds)

Advertisement
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

COVID-19

Forpimda Sidak Tiga Pusat Perbelanjaan, Gelar Rapid Antigen Acak

Diterbitkan

,

Forpimda Sidak Tiga Pusat Perbelanjaan, Gelar Rapid Antigen Acak
Kapolres Malang Kota, Dandim 0833 dan Wali Kota saat sidak di pusat perbelanjaan. (Foto : Kodim 0833 Kota Malang)

 

KABARMALANG.COM – Jelang hari raya Idul Fitri, Forpimda Kota Malang melaksanakan patroli di lokasi yang berpotensi menimbulkan keramaian.

Dalam patrolinya pada Selasa (11/5), para personel patroli juga memberikan imbauan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat.

Dandim 0833/Kota Malang, Letkol Arm Ferdian Primadhona membenarkan. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat paham dan tidak melanggar protokol kesehatan.

Pasalnya menjelang Lebaran, mulai terjadi peningkatan mobilitas masyarakat di beberapa titik. Seperti di pusat perbelanjaan, mal dan toko pakaian.

“Imbauan kami sampaikan di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Tentunya dengan cara yang santun dan baik. Kita berharap supaya Kota Malang ini bisa cegah covid-19,” ujar Ferdian.

Dari hasil pantauan, Dandim melihat tempat-tempat keramaian. Banyak masyarakat yang mendatangi pusat perbelanjaan maupun toko-toko baju untuk sekadar beli baju Lebaran.

Patroli ini untuk menggalakkan kembali tentang kewajiban protokol kesehatan. Apalagi jelang Lebaran seperti ini sangat ramai aktivitas masyarakat di pusat pertokoan seperti mal dan toko pakaian.

“Yang tentunya berpotensi menimbulkan kerumunan dan klaster baru penyebaran covid-19,” ujarnya.

Tim gabungan menyasar di beberapa titik seperti pertokoan Ramayana Jalan Merdeka Timur. Kemudian, pertokoan Matahari Jalan KH Agus Salim. Termasuk, pertokoan Trend Jalan Sukarjo Wiryopranoto.

Selain itu petugas gabungan juga mengambil sampel test rapid antigen kepada pengunjung Matahari. Kemudian, pengunjung toko Trend, juru parkir dan karyawati secara acak.

Totalnya, 10 orang karyawati Matahari, 10 orang karyawati toko Trend, serta salah satu juru parkir. Dengan hasilnya adalah negatif.

Wali Kota Malang Sutiaji mengamini. Menurutnya, warga yang belanja di mal maupun manajemen harus berkomitmen mengetatkan penerapan prokes.

“Ini dalam rangka mencegah penyebaran kasus covid-19 yang lebih banyak lagi,” tegas Sutiaji.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

PSK Eks Lokalisasi Girun Dapat Pelatihan Menjahit Paska Lebaran

Diterbitkan

,

PSK Eks Lokalisasi Girun Dapat Pelatihan Menjahit Paska Lebaran
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang, Nurhasyim. (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Pemerintah Kabupaten Malang akan memberikan pelatihan menjahit bagi mantan Pekerja Seks Komersial (PSK).

Yaitu mereka yang dulunya bekerja di eks lokalisasi Girun, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang, Nurhasyim membenarkan. Dia mengatakan paska penertiban bangunan eks lokalisasi Girun, para PSK pastinya kehilangan mata pencahariannya.

“Untuk itu penting sekiranya agar mereka mempelajari kemampuan baru demi masa depan yang lebih baik. Itu bentuk tanggung jawab kami (Pemkab Malang), ungkapnya, Selasa (11/5).

Kabar Lainnya : 7 PSK Lokasilisasi Girun dan 5 Hidung Belang Kena Grebek Petugas.

Untuk melancarkan program itu, Pemkab Malang akan menggandeng Unit Pelaksana Tekhnik Balai Latihan Kerja (UPT BLK) Madiun.

“Kami sudah kerjasama sama pelatihan UPT di sana (UPT BLK Madiun). Jadi akan kami arahkan ke sana untuk pelatihan itu,” jelasnya.

Akan tetapi, saat ini Dinas Sosial masih melakukan pendataan terhadap para PSK di eks lokalisasi tersebut.

“Sedang kami data, kebanyakan mereka (PSK) sudah pulang. Nanti kalau selesai lebaran kami akan beri pelatihan,” tegasnya.

Sebagai informasi, Sabtu (8/5) lalu PT KAI bersama Pemerintah Kabupaten Malang menggusur 23 bangunan eks lokalisasi Girun.

Penggusuran itu sebagai langkah agar praktik prostitusi ilegal di sana tidak ada lagi.

Sebab, meski sudah resmi tutup pada tahun 2014 lalu, ternyata masih ada temuan praktik protitusi di sana.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Bantuan Huntara Warga Terdampak Gempa, BPBD Dorong Pihak Swasta

Diterbitkan

,

Bantuan Huntara Warga Terdampak Gempa, BPBD Dorong Pihak Swasta
Rumah hunian sementara di Desa Jogomulyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – BPBD Kabupaten Malang lebih banyak mendorong pihak swasta untuk membangun rumah hunian sementara warga terdampak gempa bumi 10 April lalu.

“Ya, kita lebih banyak mendorong swasta untuk membantu warga terdampak gempa bumi membangunkan rumah hunian sementara,” ungkap Kepala BPBD Kabupaten Malang, Bambang Istiawan, Selasa (11/5).

Kabar Lainnya : Ada 27 Kali Gempa Bumi Selama Bulan Ini.

Alasannya, jika menunggu bantuan pemerintah, maka bantuan tersebut akan lama. Sedangkan di sisi lain, warga dalam kondisi sangat membutuhkan tempat tinggal paska rumahnya ambruk akibat gempa bumi.

“Kalau bantuan pemerintah pastinya lama, karena ada beberapa regulasi. Maka kita pun perlu berhati-hati dalam menjalankan regulasi tersebut,” tuturnya.

Kabar Lainnya : Walikota Sutiaji Tekankan Tertib Administrasi Penggunaan Dana BOS Tahun 2020.

Sementara rumah tumbuh sumber dananya dari dana siap pakai BPBD Kabupaten Malang. Bambang mengaku bahwa dana tersebut memang ada, tapi tidak banyak.

“Memang ada, tapi tidak banyak. Yakni hanya Rp 1 miliar. Itupun untuk penanganan bencana selama 1 tahun,” ujarnya.

Kabar Lainnya : BMKG Siapkan Gempa Buatan Simulasi Tsunami.

Saat ini, lanjut Bambang dana itu sudah terpakai dan tersisa Rp 500 juta.

“Jadi jika dana itu untuk pembangunan rumah. Kita tunggu koordinasi dari Pemerintah Kabupaten Malang selama masa transisi ini. Sembari menunggu dana stimulan dari BNPB,” pungkasnya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com