Militer Myanmar Kudeta, Aung San Suu Kyi Masuk Bui Lagi

KABARMALANG.COM – Kudeta militer Myanmar menggegerkan dunia. Senin kemarin, militer Myanmar menggulingkan Aung San Suu Kyi.

Militer Myanmar juga mengambil alih kekuasaan beberapa jam sebelum parlemen baru buka. Sebab, Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) menang pemilu 8 November lalu.

Kemenangan ini menjadi referendum pada pemerintahan demokratis Aung San Suu Kyi. Tetapi, militer Myanmar menolak ini.

Panglima angkatan bersenjata, Jenderal Min Aung Hlaing pun mengambil alih kekuasaan. Dia langsung memberlakukan status darurat.

Status darurat berlaku secara nasional. Sementara, durasi status darurat adalah satu tahun.

Kudeta militer ini terhitung sejak tanggal pengumuman perintah. Ini sesuai dengan pasal 417 konstitusi 2008, kata militer Myanmar.

Saluran telepon ke ibu kota Naypyitaw mati. Pusat komersial utama Yangon itu lumpuh. TV negara pun tak beroperasi, lansiran Reuters.

Orang-orang bergegas ke pasar di Yangon. Mereka membeli makanan dan persediaan.

Sementara yang lain berbaris di ATM. Mereka buru-buru menarik uang tunai, Reuters melaporkan.

Kudeta tentara mengambil posisi di balai kota di Yangon. Data internet seluler serta layanan telepon di kantor NLD terganggu, kata penduduk.

Kemudian, konektivitas internet telah turun secara dramatis, kata layanan pemantauan NetBlocks.

Militer menangkap Aung San Suu Kyi. Ini bukan kali pertama Suu Kyi berseteru dengan militer. Sebelumnya, dia juga sudah pernah masuk penjara sebagai tahanan politik.

Presiden Myanmar Win Myint dan para pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi lainnya juga masuk bui.

Baca Juga : Ngaku Dibegal, Warga Giripurno dan Temas Masuk Bui.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengeluarkan imbauan. Ini terkait situasi politik terkini di Myanmar setelah kudeta militer terhadap Aung San Suu Kyi.

Kemlu RI mengimbau kepada seluruh WNI di Myanmar untuk tenang. WNI juga harus waspada, dan terus memantau perkembangan situasi keamanan paska kudeta.

Serta meminimalisir kegiatan tidak penting dan tetap tinggal di rumah. Kedutaan Besar RI di Yangon pun merilis imbauan serupa.

“KBRI Yangon telah berkomunikasi dengan simpul-simpul masyarakat Indonesia. Sejauh ini WNI di Myanmar dalam keadaan sehat dan aman,” kata Kemenlu RI dalam pernyataan tertulis di situs webnya, 1 Februari 2021.

Kemennlu RI juga mengatakan WNI di Myanmar bisa menghubungi hotline KBRI Yangon. Di nomor +95 9503 7055 atau surel [email protected]. Itu jika membutuhkan bantuan darurat di tengah kudeta.

Saat ini tercatat sekitar 500 orang WNI menetap di Myanmar. Mayoritas WNI, bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen, dan anak buah kapal.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, sebelumnya mengatakan pemerintah belum memutuskan untuk memulangkan WNI di Myanmar paska kudeta.

“Belum ada (rencana memulangkan WNI),” katanya, lansiran Tempo, 1 Februari 2021.

Menurut Faizasyah, pemerintah Indonesia memantau terus perihal perkembangan kondisi di Myanmar. “Pejabat terkait sedang memastikan,” tuturnya.

Pemerintah Indonesia melalui Kemenlu RI meminta pihak-pihak yang bersengketa di Myanmar untuk mengedepankan dialog. Serta, menghindari kudeta bersenjata yang berpotensi melukai rakyat.

Indonesia juga meminta pihak di Myanmar menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN.

Yakni komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.(carep-04/yds)