Connect with us

COVID-19

Wisatawan Wajib Rapid Antigen Atau Antibodi

Diterbitkan

,

Wisatawan Wajib Rapid Antigen Atau Antibodi
Suasana di Stasiun Kota Baru Malang (Foto: istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Kasak-kusuk wisatawan pendatang wajib tes rapid akhirnya terjawab. Wali Kota Malang, Sutiaji, mengeluarkan Surat Edaran soal itu.

Pemkot Malang memberi pilihan. Wisatawan wajib tes rapid antibodi atau antigen.

“Kenapa ada pilihan, karena ini kesepakatan bersama. Percuma kalau tes rapid antigen saja. Tetapi (jenis tes, red) yang lain tidak jalan,” terang Sutiaji, Rabu (23/12).

Sutiaji mengakui sempat mewacanakan rapid antigen saja. Rapid antibodi tak masuk hitungan. Karena, daerah lain juga melaksanakan kebijakan ini.

“Sebelumnya wacana antigen. Karena Yogyakarta, Jakarta, dan Bali menjalankannya,” tambahnya.

Sutiaji menegaskan wisatawan pendatang tanpa hasil rapid dilarang masuk. Mereka tidak boleh melintasi Kota Malang.

Karena, dia khawatir dengan potensi penyebaran covid-19 Kota Malang. “Padahal semua tahu fluktuasi penambahan covid-19,” imbuhnya.

SE itu berisi pelaksanaan prokes wisatawan pendatang wajib rapid. Edaran berlaku untuk mereka yang menginap di Kota Malang.

SE tersebut juga rilis setelah komunikasi tiga daerah. Yaitu, Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Selanjutnya, hasil koordinasi diserahkan kepada Pemprov Jatim.

 

Surat Edaran Rinci Poin Rapid Antigen Antibodi

1. Seluruh pengusaha penginapan serta wisata menerapkan protokol kesehatan. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Seluruh wisatawan pendatang wajib membawa hasil tes. Baik itu antigen atau antibodi. Hasilnya harus non reaktif atau negatif. Karena, itu digunakan menginap di Kota Malang.

3. Keterangan negatif diterbitkan selambat-lambatnya H-2 sebelum check in.

4. Surat keterangan tersebut berlaku saat memasuki area wisata.

5. Pemeriksaan hasil rapid antibodi atau antigen di gerbang tempat wisata.

6. Pelaku usaha mendokumentasikan dan mengarsip fotokopi hasil tes rapid. Arsip hasil antigen atau antibodi dikirim kepada Wali Kota.

7. Pelanggaran SE tersebut adalah sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.(fat/yds)

Terpopuler

// width=
Marketing Kabarmalang.Com
Aktifkan Notifikasi OK Tidak Terimakasih