Connect with us

Ekbis

Dorong Revisi Pasal, BPKH-DPR Gelar FGD

Diterbitkan

||

Focus Group Discussion Optimalisasi Dana Haji dan Kemaslahatan di Rayz UMM Hotel Malang. (Foto : Carep-04)

KABARMALANG.COM – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mendorong revisi regulasinya. Yaitu, UU nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji.

Revisi diharap merestui BPKH mengelola nilai manfaat dana umat. Supaya, BPKH bisa melakukan investasi langsung. Serta, tidak lagi dianggap ‘tidur’ oleh DPR-RI.

Pasal yang diharap direvisi adalah pasal penggunaan nilai manfaat. Selama ini penggunaan nilai manfaat sangat dibatasi.

“Satu, untuk subsidi jamaah haji. Dua, untuk dana kemaslahatan umat. Tiga, virtual account,” ujar Beny Witjaksono, Anggota Dewan Eksekutif BPKH kepada wartawan, di Rayz UMM Hotel Malang, Sabtu (21/11).

Selama ini, BPKH dianggap ‘tidur’ karena main aman. Nilai manfaat dari dana umat, dikelola instrumen keuangan perbankan.

Dengan mengandalkan suku bunga acuan, dana umat berkembang. Tapi, BPKH tak bisa berbuat lebih dari ini.

Revisi pasal diharapkan memberi kewenangan baru untuk BPKH. Yaitu menyisihkan nilai manfaat sebagai modal investasi.

“Pemerintah tidak perlu suplai dana lagi. Cukup sisihkan dari nilai manfaat. Dari situ bisa jadi modal investasi,” ujar Beny.

Contohnya, nilai manfaat dana umat 2020, Rp 7,2 triliun. Dengan wacana pasal baru, bisa disisihkan 5-10 persen.

“Itu kan berarti Rp 350 miliar-Rp 700 miliar. Bisa dikelola sebagai modal investasi. Tanpa revisi, kami akan ada temuan BPK. Lewat revisi UU, ini bisa diluruskan,” tandasnya.

 

Komisi 8 DPR-RI Bentuk Panja Bahas Revisi

Anggota DPR-RI Andreas Eddy Susetyo mengamini BPKH. Saat ini, Komisi 8 DPR-RI sedang membahas revisi tersebut.

Andreas dan BPKH juga menggelar FGD di Malang. Hasil FGD akan dibawa ke Senayan sebagai pertimbangan.

Peserta FGD adalah perwakilan dan representasi umat. Seperti ulama, kepala kementerian agama setempat dan tokoh agama.

“Selama ini investasi BPKH adalah instrumen keuangan perbankan. Kami mendorong investasi langsung. Tapi ada keterbatasan UU. Termasuk, persoalan penilaian profil risiko,” ujar Andreas.

Andreas Eddy Susetyo, anggota DPR-RI

Sehingga, pembahasan di Senayan pun dilakukan. FGD di Malang, untuk mendengar suara umat.

“Komisi 8 sedang bikin panja optimalisasi dana haji. Karena, DPR-RI tidak ingin BPKH tidur. Kalau cuma naruh duit di bank, ngapain ada BPKH,” tambahnya.

Karena itulah, penyempurnaan pasal UU 34 2014 diperlukan. Panja DPR juga mempertimbangkan berbagai solusi teknis revisi pasal.

Misalnya, DPR-RI menyarankan beberapa jenis investasi BPKH. Ini sebagai langkah jangka pendek dan solusi awal.

Begitu revisi digedok, BPKH bisa langsung tancap gas.

“Potensi ekonomi syariah yang perlu didorong. Misalnya, investasi pada produk makanan syariah. Kosmetik dan wisata syariah juga dipertimbangkan,” tuturnya.(carep-04/yds)

Klik untuk mengirimkan komentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Inflasi Terkendali, Kota Malang Peringkat 3

Diterbitkan

||

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang berprestasi. Tahun 2020, kinerja meningkat secara ekonomi makro.
Kepala BI Malang, Azka Subhan menyerahkan penghargaan kepada Kota Malang. (Foto : Istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang berprestasi. Tahun 2020, kinerja meningkat secara ekonomi makro.

“Bertahun-tahun, kita belum pernah masuk ranking pengendalian inflasi. Tahun ini Kota Malang masuk ranking 3. Setelah kabupaten Banyuwangi dan Kediri,” kata Azka Subhan Aminurridho, Kepala BI Malang, Rabu (25/11).

Menurut Azka, nilai pengendalian Kota Malang meroket. Tahun 2019, nilai pengendalian ada di angka 87.

Kota Malang hanya meraih peringkat 8. “Saya perkirakan, peringkat 3 2020 ini mencapai skor 97-98,” imbuh pria yang ramah dengan media ini.

Wali Kota Malang Sutiaji ikut bersuka cita. Menurut Sutiaji, ini adalah momentum kebangkitan ekonomi Kota Malang.

“Yang kita butuhkan saat ini adalah inflasi. Kita harus pacu masyarakat menggerakkan ekonomi secara dinamis,” ujar Sutiaji.

Sutiaji mendorong Kota Malang membalikkan deflasi ke inflasi. Kabar ini menjadi pemacu semangat kinerja TPID Kota Malang.

Langkah strategis Pemkot Malang sekarang, adalah menggeliatkan IKM. Yaitu, Industri Kecil Menengah.

Serta, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Malang.

 

Pandemi, Kota Malang Deflasi 5 Kali

Kepala BPS Kota Malang, Sunaryo mendukung pernyataan BI.

Data statistik Kota Malang sampai Oktober 2020 membuktikannya. Inflasi kota Malang sekitar 1,22 persen.

“Ini relatif rendah dari ekspektasi target inflasi. Yaitu sebesar 3 plus minus 1,” ujar Sunaryo.

Pada masa pandemi, Kota Malang dituntut mendongkrak laju inflasi. Karena, selama 2020, Kota Malang mengalami 5 kali deflasi.

Tahun 2019, terjadi 4 kali deflasi. Tahun 2018, malah terjadi hanya 1 kali deflasi.

Angka inflasi Kota Malang didorong tarif angkutan udara. Serta, harga daging ayam ras.

High Level Meeting TPID Kota Malang di Atria Hotel

 

Wawali Sofyan Edi Jarwoko, meminta ada pacuan ekonomi. Dua bulan menuju 2020, harus ada stimulus perputaran uang.

Misalnya, peningkatan pembelajaan APBD dan APBN. “Sesuai harapan Presiden juga, 2021 ada pembelanjaan APBD-APBN. Desember, kami dorong agar ada proses pengadaan barang jasa,” sambung Edi.

Potensi perekonomian Kota Malang wajib dikonsolidasi. TPID juga perlu menganalisa simpul ekonomi yang tertidur.

“Perlu kita bangkitkan dan gairahkan kembali. Tentu tetap memperhatikan protokol kesehatan, “tegas Wawali Edi.

Pemerintah pusat pun menyerahkan penghargaan kepada Pemkot Malang. Azka menyerahkan simbolis penghargaan itu pada Sutiaji. Yakni, di HLM TPID Kota Malang, Atria Hotel, Rabu (25/11).(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Ekbis

Sosialisasi UMK Batu 2021, Perusahaan Tak Boleh Tangguhkan Gaji Pegawai

Diterbitkan

||

Sosialisasi UMK Kota Batu tahun 2021

 

KABARMALANG.COM – Harapan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batu dapat menangguhkan pembayaran gaji pegawai akhirnya pupus.

Hal itu dikarenakan aturan penangguhan gaji pegawai resmi dihapus, seperti mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebelumnya, APINDO Kota Batu berkeinginan bisa menangguhkan gaji pegawai. Setelah UMK Kota Batu ditetapkan sebesar Rp 2.819.801 atau naik Rp 25 ribu dari Rp 2.794.801 di tahun 2020.

Sekretaris Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kota Batu, Nur Asmaidarani mengaku, penangguhan pembayaran sebenarnya sangat diperlukan.

Hal ini dikarenakan masa pandemi yang masih berlangsung, sehingga pembatasan fasilitas di perusahaan terlebih pada usaha wisata tidak sepadan dengan kunjungan wisata.

“Boombing vacation memang. Tapi karena ada pembatasan, tidak semua fasilitas di perusahaan bisa dimaksimalkan,” paparnya, Rabu (25/11/2020).

Menurut dia, tak semua fasilitas perusahaan mengalami pembatasan. Dia mencontohkan, fasilitas listrik pada hotel harus dijalankan secara penuh.

Kedepan, APINDO akan membuat perjanjian kerjasama antara pihak managemen dengan pekerja terkait pengupahan.

“Khususnya bagi perusahaan terdampak pandemi Covid-19 yang belum bisa beroperasional secara maksimal,” imbuhnya.

Terpisah, Kabid Hubungan Industrial, DPMPTSPTK (Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja) Kota Batu, Adiek Imam Santoso memperbolehkan adanya perjanjian kerjasama tersebut.

Dengan catatan diketahui oleh Bidang Ketenagakerjaan Kota Batu.

“Agar tidak liar perjanjian tersebut. Sehingga nanti DPMPTSPTK Kota Batu nanti juga ikut memantau jalannya perusahan tersebut,” jelas pria yang akrab disapa Dedek tersebut.

Menurut Andie, dengan adanya penghapusan aturan penangguhan pembayaran gaji, maka perlu ada solusi terbaik.

Sehingga nantinya dapat meminimalisir adanya PHK. “Perlu ada win-win solution, agar PHK bisa ditekan,” tegasnya.

Dia juga berharap, UMK Kota Batu yang baru ditetapkan, nantinya bisa diterima oleh semua pihak. (arl/fir)

Lanjutkan Membaca

Ekbis

The 101 OJ Raih Sertifikasi Kemenparekraf

Diterbitkan

||

The 101 OJ Raih Sertifikasi Kemenparekraf
Sertifikasi CHSE diraih The 101 Malang OJ Hotel. (Foto : Istimewa)

 

KABARMALANG.COM – The 101 Malang OJ Hotel meraih sertifikasi CHSE. Yaitu, clean, health, safety and environment. Sertifikasi diterbitkan Kemenparekraf RI.

Uji sertifikasi CHSE, digelar 12 November 2020 lalu. Hotel di Jalan Dr Cipto, dinyatakan lolos 100 persen.

GM The 101 Malang OJ, Ade Sudrajat berbangga. Menurut Ade, hotelnya telah mengaplikasikan panduan protokol kesehatan. Ini dilakukan untuk mengantisipasi operasional hotel saat pandemi Covid-19.

Dia sangat berkomitmen mematuhi peraturan Kemenparekraf RI.

“Implementasi protokol kesehatan dilaksanakan secara konsisten. Seluruh mitra kerja dan tamu taat pada prokes. Skor 100 persen audit CHSE membuktikan kepatuhan kedisiplinan prokes,” tutur Ade, Rabu (25/11) kepada Kabarmalang.com.

Dia berterima kasih kepada para penguji Kemenparekraf. Karena, sertifikasi CHSE sangat penting dan berguna.

Karena, kepercayaan tamu bertambah kepada hotel ini. “Bahwa kami telah memenuhi syarat protokol kesehatan New Normal,” imbuhnya.

Uji sertifikasi CHSE sangat penting bagi sektor pariwisata. Sertifikasi ini adalah jaminan protokol kesehatan bagi wisatawan dan masyarakat.

Dengan sertifikasi CHSE, produk dan pelayanan memenuhi protokol. Baik itu protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com