Connect with us

Pemerintahan

RUU Minol, Didukung Dewan, Ditentang Pelaku Wisata

Diterbitkan

,

Ketua PHRI Jatim Dwi Cahyono. (Foto : Istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol bergulir di Senayan. DPR RI sedang menggodok UU ini.

Poin regulasi yang disorot, masyarakat dilarang minum alkohol.

Karena, akan ada ancaman kurungan pidana. Daerah pun merespon RUU Minol ini. Tak terkecuali Malang Raya.

Dunia pariwisata Malang Raya, khawatir dengan RUU tersebut. Karena, ada keraguan terhadap poin kejelasan regulasinya.

“Sebetulnya PHRI Jatim khawatir RUU itu berdampak pada pariwisata. Itu jika pengaturannya tidak jelas,” ujar Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur, Dwi Cahyono, dihubungi Kabarmalang.com, Jumat (13/11).

Dwi menegaskan negara ini butuh mendatangkan banyak wisatawan asing. Sedangkan alkohol itu sudah menjadi kebutuhan warga asing.

Dan, menurutnya, alkohol bukan untuk mabuk saja bagi ekspatriat.

“Kalau kebutuhan turis asing termasuk larangan, akan menurunkan pariwisata. Harus diatur dengan detail. Agar tidak menimbulkan multi tafsir,” jelas owner Inggil Foundation Malang itu.

 

Kota Malang Siap Adaptasi

DPRD Kota Malang, siap mengadaptasi RUU Minol.

“Kami sebagai wakil di daerah menghormati proses pusat,” ujar H.Rokhmad S.Sos, Sekertaris Komisi D DPRD Kota Malang, dihubungi Kabarmalang.com, Jumat (13/11).

H.Rokhmad, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang

Rokhmad menegaskan, Kota Malang pun proses membuat Perda Minol. Yakni, sejak Desember 2019.

Pansusnya adalah Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakhohol. Rokhmad bertindak sebagai ketua.

“Kami akan mematuhi mekanisme yang ada. Toh, RUU pusat masih proses pembahasan awal. Belum tentu jadi atau tidak. Artinya masih belum pasti,” terangnya.

DPRD Kota Malang siap mengadaptasi RUU Minol. Andai, RUU tersebut berubah menjadi UU dan disahkan.

 

Pemkab Tunggu Instruksi Pemprov

Ditanya terkait RUU tersebut, Pemkab Malang belum bisa berkomentar.

“Saya belum tahu itu. Belum dapat informasi. Baik dari pemprov maupun dari pemerintah pusat,” ungkap Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat saat dihubungi Jum’at (13/11).

Pemkab Malang memastikan menunggu instruksi Pemprov. Supaya, ada garis instruksi yang jelas untuk menelurkan aturan.

Namun, Wahyu memastikan Pemkab Malang mematuhi. Itu jika RUU benar-benar disahkan pemerintah pusat.

“Yang pasti. Apapun kebijakan pemerintah pusat kita akan patuhi,” tutupnya.

 

Dukung Karena Kasus Tewas Akibat Minol

DPRD Kota Batu merasa mendapatkan angin segar. Sebab, perda pembatasan minuman beralkohol Kota Batu sempat mandeg.

Isu nasional RUU Minol pun memberi energi baru dewan. Perda tersebut berhenti dibahas tahun 2012 lalu.

“Memang berhenti di tahun 2012 lalu. Pembahasannya hanya sebatas Raperda,” terang Ludi Tanarto Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Batu.

Berhentinya Raperda pembatasan minol karena tanpa dasar kuat. Dia mengaku belum mendapatkan kabar dari PKS pusat.

“Tapi kalau jadi undang-undang, jadi dasar hukum kuat,” imbuhnya.

Senada, Gerindra juga legislatif pengusung RUU tersebut. Sehingga, Gerindra Kota Batu ikut mendorong peraturan lokalnya.

Tahun 2019 masih ada kasus pemuda meninggal karena minol.

“Ada di salah satu desa. Tiga pemuda meninggal karena penyalahgunaan minol ini,” jelas Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu Heli Suyanto.

Wakil Ketua DPRD Kota Batu Heli Suyanto

Perda pembatasan minol sangat diperlukan di Kota Batu. Karena, kawasan ini merupakan kota wisata.

“Karena memang masih cukup beredar luas dan bebas. Tinggal kita tunggu bagaimana kelanjutan RUU ini,” tambah Wakil 1 DPRD Kota Batu Nurochman.(fat/im/arl/yds)

Advertisement
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

COVID-19

Cek Pelaksanaan PPKM, Kapolres Malang Kelilingi Desa

Diterbitkan

,

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar saat mengunjungi Balaidesa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar, Selasa (2/3) mengunjungi sejumlah desa di Kabupaten Malang. Dia mengecek jalannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masayarakat mikro.

Hendri mendatangi Desa Rembun, Kecamatan Dampit. Kemudian, Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran.

Dari hasil pantauannya, Hendri mengatakan secara keseluruhan kedua desa itu sudah mematuhi aturan PPKM. PPKM mikro terlaksana sebagaimana instruksi Mendagri, Tito Karnavian.

“Alhamdulillah, temuan saya kedua-duanya (Desa Rembun dan Karangsuko) sudah sangat melaksanakan instruksi Mendagri kepada jajaran kami (Polri),” katanya.

Menurutnya, posko PPKM mikro Rembun dan Karangsuko sudah melengkapi seluruh persyaratan. Struktur posko PPKM mikro keduanya juga telah sesuai.

“Poskonya sudah lengkap semua. Strukturisasinya juga sesuai. Fungsi-fungsi sudah mengacu pada pada pembinaan, pencegahan, perencanaan dan pendukung,” tutur Hendri.

Hendri menyebut keberadaan posko PPKM Mikro itu sangat berdampak pada penekanan angka penyebaran covid-19.

“Alhamdulillah itu sangat berdampak. Seperti di Kecamatan Pagelaran. Hampir seluruh di Kecamatan Pagelaran ini menjadi zona hijau. Tinggal 6 RT saja zona kuning. Insyaallah minggu ini menyusul banyak yang sembuh,” pungkas Hendri.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

COVID-19

93 Anggota Kodim 0833 Kota Malang Jalani Vaksinasi

Diterbitkan

,

Anggota Kodim 0833 Kota Malang saat menjalani vaksinasi. (Foto : Istimewa)

 

KABARMALANG.COM – 93 anggota Kodim 0833 Kota Malang menjalani vaksinasi. Vaksinasi terhelat di Denkessyah 05.04.03 Malang, Selasa (2/3).

Letkol Arm Ferdian Primadhona, Dandim 0833 Kota Malang membenarkan. Menurutnya, Kodim Kota Malang mendukung kesuksesan program pemerintah.

“Kegiatan vaksinasi covid-19 ini merupakan program pemerintah. Dalam rangka mencegah penyebaran covid-19. Kami tentu mendukung penuh,” ujar Ferdian saat mendampingi Danrem 083/Bdj Kolonel Inf Irwan Subekti.

Menurut Ferdian, seluruh peserta vaksinasi harus melalui beberapa tahapan. Mekanisme pelaksanaan vaksinasi itu misalnya pemeriksaan kesehatan awal.

Tim medis juga harus memastikan kondisi tubuh pasien siap. Sehingga, tubuh pasien bisa menerima penyuntikan vaksin.

Vaksinasi terhelat mulai pukul 07.00 sampai 14.30 WIB. Sebelumnya, ada 119 orang yang terdaftar vaksinasi.

Sehingga, ada sisa 26 orang yang masuk daftar tunggu vaksinasi. Sebab, menurut Ferdian, ada beberapa orang yang gagal vaksin karena penyakit.

Misalnya, ada beberapa yang tensi tinggi. Kemudian, memiliki jantung bawaan. Tetapi, ada 9 orang yang baru menjalani vaksinasi besok (3/3).

Vaksinasi kedua, bakal terhelat 16 Maret 2021 mendatang. “Yang sudah vaksinasi, akan observasi 30 menit. Setelah tidak ada gejala, boleh meninggalkan lokasi vaksinasi,” tutup Dandim.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Hanya 16 Pengembang Kabupaten Malang Setor PSU, Sisanya Bermasalah

Diterbitkan

,

plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang, Imam Suyono. (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang mengaku kesulitan untuk mengkoordinir pengembang agar menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Pasalnya, plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang, Imam Suyono masih banyak pengembang yang bermasalah.

Seperti, pengembang yang menelentarkan perumahan serta legalitasnya yang tidak sesuai.

“Selama tahun 2020, hanya 571 pengembang yang sudah menyerahkan PSU-nya. Setelah kami cek, akhirnya terevisi tinggal 556 pengembang,” ungkapnya.

Dari 556 PSU pengembang itu, lanjut Imam, hanya 16 lokasi perumahan saja yang sudah proses serah terima dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang.

“Kini 16 lokasi perumahan itu sedang proses pencatatan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang,” tuturnya.

Dari 16 pengembang itu, artinya jumlah pengembang yang menyetorkan PSU itu tidak sampai mencapai 1 persen dari keseluruhan.

Atas dasar itu, Imam mengaku akan melakukan penelusuran terhadap sejumlah pengembang yang bandel atau bermasalah.

“Nanti akan terus kita telfon para pengembang-pengembang yang belum menyetorkan PSU itu,” katanya.

“Untuk tahun 2021 ini kita targetkan 100 lokasi perumahan sudah menyerahkan PSU-nya,” pungkas Imam.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com