Connect with us

Edukasi

Ketua Prodi S-2 Komunikasi FISIP-UB Bicara Soal Kebebasan Pers

Diterbitkan

,

Rahmat Kriyantono, S. Sos, M. Si, Ph. D, Ahad, Ketua Prodi S-2 Komunikasi FISIP-UB

 

KABARMALANG.COM – Rahmat Kriyantono, S. Sos, M. Si, Ph. D, Ahad, Ketua Prodi S-2 Komunikasi FISIP-UB, (31/10) berpendapat terkait pemuatan karikatur yang dinilai umat Islam menghina Rasulullah Muhamad di Media Perancis.

Menurutnya, negara-negara yang katanya menganut kebebasan berpendapat, kebebasan pers dan menghargai pendapat individu itu perlu berpikir ulang lagi. Karena tidak ada kebebasan yang mutlak, kebebasan harus terbatas, walaupun tidak ada yang membatasi.

Doktor lulusan school of Communication Edith Cowan University, Western Australia tersebut mengatakan, peristiwa penghinaan tersebut terjadi bukan kali pertama. Namun selalu berulang di beberapa negara Eropa, seperti Denmark dan Perancis.

Menurutnya, kebebasan itu ada, namun tidak akan pernah ada kebebasan yang mutlak. Karena selalu ada sesuatu yang membatasi kebebasan tersebut, atau dibatasi kebebasan orang lain.

“Orang tentu bisa berlari, tetapi tentu tidak bisa lari jauh sekali tanpa berhenti, misalnya sampai ratusan km,” ujar Rahmat.

Dosen Jurusan Komunikasi UB tersebut menilai makna kebebasan pers harus dipahami media massa.

Kebebasan pers bukan bebas sebebas-bebasnya. Namun, bebas yang bertanggung jawab, yaitu tanggung jawab memajukan bangsa, tanggung jawab menjaga harmoni dan keutuhan bangsa dan masyarakat dunia.

“Kebebasan media massa harus dapat mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul dari dimuatnya berita,” tegas Rahmat.

Maka dari itu Rahmat menegaskan, karikatur yang menjadi bentuk ekspresi individu seharusnya ada batasnya. Jangan sampai kepercayaan umat Islam diganggu. Kebebasan beragama orang lain harus dihormati kebebasan pers.

Menurut Rahmat, seharusnya Presiden Perancis Macron meminta maaf karena ada elemen masyarakat Prancis yang melukai hati umat Islam. Tapi, umat Islam harus bijak meresponnya.

“Saya tidak setuju juga atas aksi pemenggalan itu. Persoalan itu lebih baik diselesaikanmelalui jalur hukum,” tutup Rahmat. (alv/fir)

 

Terpopuler

// width=
Marketing Kabarmalang.Com
Aktifkan Notifikasi OK Tidak Terimakasih