Connect with us

Pilbup 2020

Independen Kurang Puas, Petahana : 30 Detik Cukup

Diterbitkan

||

Suasana debat publik perdana Pilbup Malang. (Foto : Imron Haqiqi)

KABARMALANG.COM – Debat publik perdana Pilbup Malang berkesan bagi para paslon. Jum’at (30/10) ekspresi berbeda ditunjukkan tiga paslon usai debat.

Ada paslon yang mengaku puas. Ada juga yang kurang sreg dengan debat publik perdana.

Paslon independent, Heri Cahyono Gunadi Handoko mengaku tidak puas.

“Kami kurang puas dengan durasi debat. Calon bupati tidak bisa menyampaikan mendalam tentang visinya,” ungkap Sam HC -sapaan akrab Heri Cahyono- usai mengikuti Debat Publik, Sabtu (31/10).

Menurutnya, para paslon tidak bisa saling mengulik argumen debat.

“Bagi saya, waktu 10 menit setiap sesi lebih ideal. Bisa adu argument antar paslon. Sehingga masyarakat akan mampu menilai dari kualitas calonnya,” tuturnya.

Durasi debat publik dari KPUD adalah 2 jam. Tapi, waktu debat tersebut berjalan 90 menit. Karena terpotong jeda iklan 30 menit.

Tiap sesi, paslon diberi waktu masing-masing 30 detik. Ini untuk menjawab pertanyaaan panelis. Serta, menyanggah paslon lawan.

Sementara itu, cabup petahana, HM Sanusi mengaku puas. Durasi 30 detik menjawab per sesi dirasa cukup.

“Kita cukup puas dengan durasi waktu dari KPU,” ungkap Calon Bupati Malang, HM Sanusi.

Menurut Sanusi, visi misinya soal Kabupaten Malang sudah tersampaikan.

“Sudah tersampaikan dalam durasi waktu yang telah diberikan,” tutupnya.

Seperti diketahui, debat publik perdana Pilbup dihelat Jumat malam. Venue pelaksanaan debat adalah DPRD Kabupaten Malang.(im/yds)

Klik untuk mengirimkan komentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

COVID-19

Rapid Test KPPS, Temukan Petugas Reaktif

Diterbitkan

||

Rapid test petugas KPPS jelang Pilkada Kabupaten Malang. (Foto : Istimewa)

 

KABARMALANG.COMKPU Kabupaten Malang menggelar pemeriksaan kesehatan para petugas TPS. Sebab, coblosan Pilbup 2020 semakin dekat.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pun di-rapid test. Tujuannya, untuk memastikan petugas KPPS bebas dari covid-19.

Rapid test digelar sejak 30 November hingga 2 Desember. Total, 34.993 petugas KPPS di-rapid test.

Petugas keamanan TPS sejumlah 9.998 orang juga di-rapid. Dari sekian KPPS yang di-rapid, ada temuan reaktif.

“Jumlahnya tidak bisa kami sampaikan. Karena ini berkaitan dengan kesehatan seseorang. Lagipula kegiatannya belum selesai. Jadi hasil resminya juga belum keluar,” ujar Divisi Sosialiasi Pendidikan dan Pemilihan dan SDM KPUD Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika, Kamis (3/12).

KPU Kabupaten Malang, tidak tinggal diam. KPPS yang reaktif diminta isolasi mandiri.

“Sambil menunggu di-rapid test kedua kalinya,” imbuhnya. Namun, hal itu dipastikan tidak akan mengganggu pelaksanaan Pilkada.

Sebab, KPU sudah mempersiapkan beberapa opsi penggantian KPPS reaktif. Jika TPS ada 2 KPPS reaktif, tidak ada penggantian.

“Misalnya, satu TPS lebih dari 2 orang reaktif. KPPS akan diganti. Kami segera mencari penggantinya,” sambungnya.

Menurut Mahardika, rapid test harusnya finish Rabu (2/12). “Tapi sampai saat ini belum selesai. Mungkin sudah berjalan sekitar 75 persen,” tutupnya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

Jelang Masa Tenang, APK Angkot Disorot

Diterbitkan

||

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Wahyudi. (Foto: Imron Haqiqi).

 

KABARMALANG.COM – Bawaslu Kabupaten Malang segera menurunkan alat peraga kampanye (APK). Sebab, masa kampanye Pilkada berakhir 5 Desember 2020.

Semua APK dipastikan akan diturunkan. Baik APK berupa banner, baliho, maupun stiker.

Hanya saja, Bawaslu kesulitan menurunkan APK di angkutan umum.

“Kalau APK yang dijalanan bisa kami atur. Tapi yang menjadi kendala adalah APK di angkutan umum,” terang Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Wahyudi di kantor Bawaslu Kabupaten Malang, Kamis (3/12).

Menurut Wahyudi, pemasangan APK di angkot belum ada peraturannya. Angkot dibebaskan memasang apapun di jendela ataupun badan kendaraan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dishub Kabupaten Malang. Memang tidak ada aturan pelarangan APK di angkot,” ujarnya.

“Namun masa tenang dan keadilan setiap paslon perlu dijunjung. Kami upayakan menurunkan APK di angkutan umum,” tuturnya.

Wahyudi mengaku akan mengundang koordinator angkot. Mereka akan diminta menginstruksi pencopotan APK.

Stiker berbau kampanye Pilbup Malang diharap steril dari angkot. Wahyudi merencanakan pertemuan dengan koordinator angkot besok (4/12).

“Pokoknya sebelum masa tenang, kami undang koordinator angkutan umum. Supaya menurunkan APK,” katanya.

“Kalau koordinator kan mungkin bisa mengkoordinir kawan-kawannya. Tentu saja nanti didampingi Dishub Kabupaten Malang,” tutupnya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

Debat Pamungkas Panas, KPU : Jadikan Referensi

Diterbitkan

||

Suasana debat pamungkas Pilbup 2020 Kabupaten Malang. (Foto : Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Debat pamungkas Pilkada Selasa (1/12) malam memang panas. Gedung DPRD Kabupaten Malang diwarnai saling serang antar paslon.

Padahal, Tata Tertib Debat Publik Pasangan calon sudah diterangkan. Misalnya, dilarang menyerang pribadi di luar tema yang ditentukan.

Saat dikonfirmasi, KPU Kabupaten Malang pun membenarkan. Debat pamungkas tersebut banyak offside-nya.

“Kami sudah mengimbau moderator agar memberi peringatan kepada paslon. Namun kami tidak bisa memotong saat mereka berbicara. Dikhawatirkan semakin memperkeruh suasana,” ungkap Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika saat dikonfirmasi, Rabu (2/11).

Begitupun ketika usai debat, KPU juga tidak bisa menegur. KPU tidak bisa pula memberikan tindakan kepada paslon. Sebab, menurut Mahardika itu sudah di luar kapasitas KPU.

“Satu-satunya cara kami adalah memperingatkan paslon melalui moderator. Tidak bisa lebih,” tutupnya.

Seperti diberitakan, debat pamungkas paslon layaknya debat kusir. Paslon nomor 1 dan 3 saling serang.

Meski demikian, ini adalah debat terakhir. Setelah ini, publik harus menentukan pilihan.

KPU pun meminta masyarakat menilai para paslon. Tiga kali debat publik diharap menjadi referensi tambahan.

“Kami harap bisa menjadi referensi tambahan pemilih. Serta, mendorong pemilih untuk datang ke TPS. Kami dorong masyarakat datang nyoblos saat 9 Desember,” tambah Ketua KPUD Kabupaten Malang, Anis Suhartini.(im/carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com