Connect with us

Pilbup 2020

Berapa Kekayaan Calon Bupati Malang?

Diterbitkan

||

Calon Bupati Malang HM Sanusi dan Latifah Shohib saat foto bersama dalam salah satu kesempatan (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Salah satu syarat wajib bagi calon kepala daerah yang akan berkompetisi dalam Pilkada Serentak 9 Desember mendatang adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Nah, berapakah harta kekayaan yang dimiliki setiap pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang?

Berdasarkan penelusuran Kabarmalang.com dari laman elhkpn.kpk.go.id, Latifah Shohib, Calon Bupati yang mengusung Malang Bangkit mempunyai kekayaan paling unggul dibanding rivalnya, HM Sanusi yang mengusung Malang Makmur.

Diketahui, Nyai Lathifah mempunyai total kekayaan mencapai Rp 7,7 miliar. Sedangkan HM Sanusi hanya mempunyai kekayaan senilai Rp 2,3 miliar.

Sementara Wakil dari keduanya, Didik Gatot Subroto selaku Calon Wakil Bupati dari HM Sanusi memiliki kekayaan senilai Rp 6 miliar. Sedangkan Didik Budi Muljono, wakil dari Latifah Shohib mempunyai Rp 2,5 miliar.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa HM Sanusi justru memiliki kekayaan paling sedikit dari setiap paslon (Pasangan Calon) Bupati dan Wakil Bupati Malang.

Nyai Lathifah menyerahkan LHKPN-nya pada 14 September lalu dan Didik Budi Muljono pada 3 Maret. Sedangkan HM Sanusi pada 17 Maret dan Didik Gatot Subroto pada 20 April.

LHKPN tersebut meliputi tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas setara kas, dan harta lainnya, serta hutang.

“Sudah beres semua. Kita serahkan pada saat sebelum penetapan. Itukan salah satu persyaratan pada saat pendaftaran. Saat penetapan sudah clear semua,” ujar Sekretaris Tim Pemenangan Malang Makmur yang mengusung HM Sanusi-Didik Gatot Subroto (Sandi), Darmadi Kamis (1/10/2020).

Berikut salah satu tim Malang Bangkit, Ali Murtadlo juga mengaku sudah menyetorkan LHKPN jagonya kepada KPU Kabupaten Malang.

“Sudah, sudah diserahkan ke KPU pada saat pendaftaran sebagai salah satu syarat,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Malang Bangkit, Ali Murtadlo.

Lain hal, data harta kekayaan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang perseorangan, Heri Cahyono alias Sam HC dan Gunadi Handoko, belum muncul di elhkpn.kpk.go.id. Namun, diterangkan Ketua Tim Kerja Malang Jejeg, Sutopo Dewangga, Sam HC dan Gunadi sudah menyampaikan laporan harta kekayaan kepada KPK.

“Sudah mas. Sudah diserahkan. Ini juga terus saya cek terkait administrasi itu,” ucap Sutopo. (haq/fir)

Klik untuk mengirimkan komentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pilbup 2020

Kampanye Medsos Boleh Asal No Black Campaign

Diterbitkan

||

Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika. (Foto : Imron Haqiqi)

KABARMALANG.COM – Bawaslu Kabupaten Malang mempersilakan kampanye melalui sosial media. Setiap paslon Pilbup Malang boleh gerilya di medsos.

Karena, saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19. Aturan soal itu juga sudah ditelurkan dalam PKPU.

“Kalau iklan kampanye di media massa terbatas sesuai PKPU. Iklan media massa diperbolehkan sejak 22 November. Sampai 14 hari sebelum pencoblosan,” ungkap Komisioner Bagian Divisi Sosialiasi Pendidikan dan Pemilihan dan SDM KPUD Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika saat dikonfirmasi, Jum’at (30/10).

Bawaslu Kabupaten Malang siap mengawasi kampanye medsos. Bawaslu Kabupaten Malang akan mengawasi gerakan paslon di internet.

“Ya, setiap anggota Bawaslu wajib mengawasi. Mulai tingkat tertinggi, Panwascam dan Panwas Kelurahan/Desa. Harus melakukan pengawasan baik online maupun offline,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George Da Silva.

Kampanye melalui sosial media tidak dilarang. Asalkan, no black campaign.

Jika terindikasi begini, maka Bawaslu akan menyelidiki lebih dalam.

“Salah satu pelanggaran pidana yaitu menjelek-jelekan paslon lain. Black campaign,” tutupnya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

Kampanye Medsos Efektif Bagi Kalangan Terdidik

Diterbitkan

||

Zen Amiruddin, Akademisi Komunikasi FISIP UMM.

 

KABARMALANG.COM – Kampanye media sosial efektif bagi kalangan terdidik. Segmen terdidik tak gampang percaya janji politik di baliho.

Sehingga, media sosial menjadi alternatif menggaet kepercayaan segmen terdidik.

“Untuk kalangan relatif terdidik, kampanye media sosial lebih efektif. Itu ketimbang baliho dan spanduk,” terang akademisi komunikasi FISIP UMM, Zen Amirudin, S. Sos, M.MedKom, kepada Kabarmalang.com, Kamis (29/10).

Menurutnya, segmen terdidik ini selektif dan well informed. Mereka lebih percaya perkataan koleganya di media sosial.

“Meskipun masih pada level efek afeksinya saja. Sementara persoalan pilihan pasti ada faktor lain,” tutur Zen.

Dengan media sosial, ‘one man one vote’ tidak berlaku. Satu orang bisa memiliki kekuatan setara ribuan lebih orang.

“Misalnya Twitter. Hanya dengan berkicau, informasi tersebar luas ke seluruh followers. Dalam Pilkada Kabupaten Malang, ini menjadi strategi kampanye penting,” tambahnya.

Menurutnya, efektivitas media sosial tidak hanya karena followers masif. Karakteristik media sosial sendiri juga merupakan kekuatan.

Pengguna media sosial mudah terpengaruh dan simpati. Terutama, pada hal-hal yang membuat mereka tersentuh.

“Ketenaran dan kekuatan politik Jokowi disumbang media sosial. Konten yang muncul mengagumi, keotentikan dan keseriusan Jokowi,” ucap Zen.

Media sosial tepat dipakai kampanye era pandemi. Namun, strateginya tidak bisa disamakan dengan kampanye konvensional.

Menurutnya media sosial harus dipandang sebagai sarana pertukaran ide. Di situ, netizen berhak bertanya tanpa tekanan.

“Dalam media sosial, hanya informasi faktual yang berharga,” tambahnya.

Sehingga, model kampanye media sosial, harus presisi. Terutama konteks dan konten kampanyenya.(carep-05/yds)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

Debat Perdana Pilbup Malang Dijaga 280 Personel

Diterbitkan

||

Kapolres Malang AKBP Hendri Umar. (Foto : Istimewa)

KABARMALANG.COMPolres Malang mendorong Debat Pilbup perdana aman dan terkendali.

Sehingga, Polres Malang menurunkan 280 personel. Polisi akan disebar di 3 titik lokasi pengamanan.

Yaitu, pintu gerbang DPRD Kabupaten Malang. Lalu, Lobi bawah DPRD dan Lantai 2 Paripurna.

“Ada 280 personil. Ini untuk pelaksanaan debat tiga kali. Personelnya tinggal di-rolling saja untuk bergantian saat berjaga,” ujar AKBP Hendri Umar Kapolres Malang, Kamis (29/10).

Baca juga : Debat Perdana, Paslon Pilbup Malang Siapkan Jurus

Besok, polisi sudah stand by di lokasi pukul 16.00. Karena, debat perdana Pilbup 2020 dimulai pukul 19:00.

Polres Malang, sangat menekankan protokol kesehatan. Hendri meminta daftar orang yang diizinkan masuk ruang debat.

“Misalnya, tim sukses perwakilan pendukung paslon. Lalu, perwakilan media, perwakilan KPU dan Bawaslu,” lanjutnya

KPU disarankan Polres Malang mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas. Agar menggunakan media daring untuk menonton debat perdana Pilbup.

Penyediaan tayangan daring dan streaming sangat membantu warga. Untuk memaksimalkan penyebaran informasi tentang debat perdana.

Sehingga, massa tidak datang ke DPRD Kabupaten Malang. Hendri juga memerintahkan Polsek jajaran untuk berkoordinasi dengan kecamatan.

Setiap kecamatan, dikondisikan sebagai tempat untuk nonton bersama. Syaratnya, protokol kesehatan lebih dijaga.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com