Connect with us

Peristiwa

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Lantik 12 Tenaga Ahli DPN 2026: Ada Sabrang hingga Frank Hutapea

Published

on

IMG 20260119 082118
Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, resmi melantik 12 tenaga ahli di lingkungan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) pada 15 Januari 2026 (istimewa)

KABARMALANG.COM – Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, resmi melantik 12 tenaga ahli di lingkungan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) pada 15 Januari 2026.

Langkah strategis ini di ambil pemerintah untuk memperkuat jajaran pemikir pertahanan dalam menghadapi dinamika tantangan global yang semakin kompleks.

​Pemilihan para ahli ini di dasarkan pada kombinasi keahlian akademis dan pengalaman praktis.

Dari 12 nama yang mengisi posisi Tenaga Ahli Utama, Madya, dan Muda, dua sosok menjadi sorotan publik:

​Sabrang Mowo Damar Panuluh (Noe Letto): Dikenal sebagai musisi dan pemikir, putra budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun).

​Frank Alexander Hutapea: Praktisi hukum dan putra sulung pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

​Catatan Kemhan: Pihak Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa rekrutmen ini murni berdasarkan kompetensi profesional di bidangnya, bukan karena latar belakang keluarga.

​Para tenaga ahli yang baru di lantik akan di tempatkan pada kedeputian bidang strategis.

Fokus utama penugasan mereka mencakup tiga pilar penting pertahanan negara:

Geoekonomi: Analisis hubungan ekonomi internasional terhadap kekuatan pertahanan.

​Geopolitik: Pemetaan pengaruh geografis terhadap hubungan politik luar negeri.

Geostrategi: Implementasi strategi pertahanan berdasarkan kondisi geografis Indonesia.

​Pengangkatan tenaga ahli ini sah secara hukum berdasarkan Keputusan Ketua Harian DPN Nomor: KEP/3/KH/X/2025.

Eksistensi Dewan Pertahanan Nasional sendiri berakar pada sejarah hukum Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946.

​Selain tenaga ahli di bawah DPN, Menteri Pertahanan juga di dampingi oleh Staf Khusus yang telah menjabat sejak Februari 2025.

Pelantikan ini menandai era baru penguatan intelektual di tubuh Kemhan dan DPN.

Bagi masyarakat yang ingin memantau kebijakan terbaru, informasi resmi dapat di akses melalui situs resmi Kementerian Pertahanan RI.

Advertisement

Terpopuler