Pj. Wali Kota Malang Instruksikan Perangkat Daerah Prioritaskan Program Fundamental di Tahun 2026

KABARMALANG.COM – Implementasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Malang 2024-2026 terus di lakukan Pemkot Malang.

Terbaru, Pemerintah Kota Malang bersiap untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sebagai penjabaran dari RPD 2024-2026.

Sebagai informasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) di persiapkan untuk periode transisi tahun 2024-2026.

Seiring berakhirnya jabatan Kepala Daerah pada September 2023 yang lalu.

Harapannya kesinambungan, keberlanjutan pembangunan dan penanganan isu-isu strategis dapat segera di tuntaskan.

Untuk itulah, Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan meminta perangkat daerah segera melakukan percepatan pemetaan dan menginventarisir program-program prioritas di tahun 2026.

Hal ini di sampaikan Iwan saat memimpin rakor penjaringan kegiatan prioritas tahun anggaran 2026 di Ruang Sidang Balaikota Malang, Senin (25/11).

Di hadapan jajaran Asisten dan Kepala Perangkat Daerah, Iwan menegaskan pentingnya proses pemetaan dan identifikasi sebagai langkah awal penentuan program.

Orang nomor satu di Pemkot Malang itu memberikan penekanan program yang di usulkan harus efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat guna.

“Meski masih di tahun 2026, namun kegiatan ini harus kita rencanakan dengan matang,”

“Perencanaan harus mempertimbangkan prioritas yang ada, mana yang representasi kebijakan nasional, mana mandatory spending, mana yang prioritas daerah,”

“Semuanya harus jelas, termasuk sumber dananya, mana yang memakai APBN, APBD Propinsi, atau APBD Kota Malang,” tegasnya.

“Jangan lupakan juga asas ketepatgunaan dan kebermanfaatan serta dorongan untuk meningkatkan pelayanan, maka saya berpesan lakukan identifikasi dan pemetaan,” tambah Iwan.

Orang nomor satu di Pemkot Malang itu mengingatkan kembali tentang empat tujuan RPD Tahun 2024-2026.

Untuk itulah, Iwan lantas menggarisbawahi pentingnya skala prioritas penentuan program fundamental yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kita kembali lagi pada poin-poin dalam penetapan RPD ini,”

“Maka tidak perlu membuat program yang tidak punya dampak,”

“Prioritaskan program-program fundamental yang punya nilai manfaat bagi masyarakat dan peningkatan PAD,” serunya. (tik/fir)