Masing-Masing Paslon Kompak Siapkan Tim Pemantau Pelanggaran Pilkada Kabupaten Malang

KABARMALANG.COM – Pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Malang akan digelar Rabu (8/12/2020). Masing-masing tim peserta Pilbup sama-sama menguatkan pengawasan potensi pelanggaran saat pemungutan suara.

Salah satunya Balai Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR), selaku Tim Hukum dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, HM Sanusi dan Didik Gatot Subroto mengaku akan standby selama 3×24 jam di Kantor DPC PDIP Kabupaten Malang.

Tujuannya, agar bisa bergerak sewaktu-sewaktu saat ditemukan adanya tindakan yang mengarah pada pelanggaran. Menurut pantauan yang dilakukan BBHAR di lapangan, saat ini sudah ditemukan adanya indikasi-indikasi pelanggaran tersebut.

“Untuk itu kami standby. Personelnya ada 6 orang dan bergantian 3 orang. Selama tiga hari berturut-turut. H-1, Hari H dan H+1,” ujar Ketua BBHAR, Agus Subyantoro.

Sementara untuk pengawasannya, juga akan dilakukan bersama Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) yang tersebar di seluruh Kecamatan se Kabupaten Malang.

“Pantauannya dari Ketua PAC dan timses di Kecamatan. Koordinasi tidak pernah putus,” imbuh Agus.

Ketua Tim Pemenangan Paslon SanDi, Darmadi mengklaim hingga saat ini sudah mulai banyak muncul berita dan pelanggaran maupun kecurangan yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu.

“Karena disini sebagai pusat kendali tim pemenangan. Maka standby ini dimaksudkan untuk bisa memantau pergerakan. Terutama pergerakan yang berpotensi dapat merugikan SanDi dengan cara yang inkonstitusional,” ujar Darmadi.

Sementara itu, tim Paslon nomor urut 2, Latifah Shohib dan Didik Budi Muljono (Ladub) juga tidak mau kalah. Mereka juga tim pengawas khusus untuk mengawasi adanya money politics atau bagi-bagi uang jelang pemungutan suara.

“Kami telah siapkan induknya itu 50 orang. Kemudian tim yang tidak tampak (sukarelawan) ada lebih dari 300 orang,” terang Dewan Pengarah Paslon Ladub.

Menurut pria yang juga menjadi anggota DPR RI itu mengatakan tim tersebut bakal menyisir wilayah di Kabupaten Malang yang dirasa rawan penyimpangan politik uang.

“Kami menilai wilayah rawan tersebut tersebut ada di Desa Kanigoro dan daerah-daerah pesisir itu banyak yang kayak gitu (politik uang),” jelasnya.

Sedangkan Paslon nomor urut 3, Heri Cahyono dan Gunadi Handoko mengatakan juga sudah menyiapkan tim untuk pengawasan pelanggaran pilkada tersebut. Hanya saja, tim itu tidak dibentuk secara khusus.

“Semua pendukung dan saksi kita sudah otomatis turut memantau potensi pelanggaran itu. KebetulanSaksi kita ada 10 ribu orang,” ujarnya.

Terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang mencatat selama masa tenang ini ada sekitar 10 pelanggaran yang telah ditindak. Salah satunya pembagian sembako yang diduga melibatkan lembaga pemberdayaan masyarakat.

“Ada juga pelanggaran yang berujung pada penertiban APK. Itu yang paling banyak dari paslon yang diusung partai,” pungkasnya. (imr/fir)