Connect with us

Pemerintahan

Forpimda Malang Raya Usulkan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Skala Besar

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM – Forpimda Malang Raya menggelar rakor memutuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Langkah itu menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur PSBB. Tarik ulur terjadi selama rakor yang digelar di Pendopo Pemkab Malang itu.

Bupati Malang Sanusi menyatakan, rakor bertujuan untuk menyamakan keputusan antara tiga pemangku kebijakan di wilayah Malang Raya, yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Sebagai langkah menerapkan PP Nomor 21 Tahun 2020 terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Rakor sebagai langkah jemput bola tiga daerah di Malang Raya, jika PP Nomor 21 Tahun 2020 benar-benar dilaksanakan. Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu harus menyatu dalam melaksanakan pembatasan skala besar itu,” terang Sanusi kepada wartawan usai rakor, Rabu (1/04/2020).

Menurut Sanusi, keputusan bersama telah disepakati oleh Forpimda Malang Raya dalam pelaksanaan pembatasan skala besar. Yakni, dengan membagi tugas penyekatan wilayah yang berbatasan dengan daerah luar.

“Tadi sudah disepakati, untuk wilayah Lawang merupakan tanggung jawab Kota Malang, Kota Batu untuk perbatasan Kasembon dan Kediri. Sementara Blitar dan Lumajang merupakan tugas dari Kabupaten Malang,” tutur Sanusi.

Sanusi menambahkan, kesepakatan dari Forpimda Malang Raya ini akan diusulkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk diteruskan kepada pemerintah pusat dengan tujuan mendapatkan persetujuan.

“Hasil kesepakatan akan kita serahkan kepada gubernur. Karena ini baru terbit PP, Keppres-nya belum, juknisnya bagaimana kita belum tahu. Jadi skenario pembatasan sosial skala besar yang disepakati belum dapat dilaksanakan,” imbuh Sanusi.

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji menilai pelaksanaan PSBB di wilayah Malang Raya segera harus dilakukan. Hal itu, melihat dari kondisi yang terjadi saat ini dan penyebaran virus Corona yang semakin meluas.

“Kalau menurut kami tidak usah menunggu waktu, karena kita dikejar-kejar oleh virus. Yang namanya kedaruratan, terus menunggu aturan-aturan. Ini sudah crowded masih nunggu aturan. Makanya kita minta dipercepat,” tegas Sutiaji terpisah.

Sutiaji mengaku, tiga pemangku kebijakan di Malang Raya telah sepakat untuk melaksanakan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Namun, dalam prosesnya tidak cepat, karena harus melalui pengajuan dari daerah.

“Sudah disepakati tadi, soal PP Nomor 21 Tahun 2020. Tetapi tidak bisa serta merta, karena harus ada pengajuan dari kita (daerah) terlebih dahulu. Yakni pengajuan kepada gubernur dan diteruskan ke pusat,” aku Sutiaji.

Dalam kesepakatan yang diambil, lanjut Sutiaji, juga memutuskan sejumlah item atau kriteria yang dilarang. Ada tiga poin kesepakatan soal pelarangan itu yakni bagaimana cara bersosial antar masyarakat, dan juga para pekerja bagaimana, seperti penutupan pabrik.

“Karena orang Kota Malang pabriknya banyak, dan pekerjanya juga banyak warga Kabupaten Malang maupun Kota Batu. Ini kan harus ada kesepakatan bersama,” beber Sutiaji.

Sutiaji berharap, kesepakatan Forpimda Malang Raya ini sesegera mungkin diajukan kepada gubernur agar secepatnya mendapatkan respon terkait pelaksanaan PSBB di wilayah Malang Raya.

“Karena pengajuan kepada gubernur itu wajib. Besok mestinya harus diajukan agar segera ada tindak lanjut,” pungkas Sutiaji. (rjs/fir)

Pemerintahan

Harapan Untuk Perempuan Tani HKTI Malang Raya

Diterbitkan

||

Oleh

KABARMALANG.COM – Dalam agenda pengukuhan reposisi kepengurusan DPP Perempuan Tani HKTI Jawa Timur, dan pelantikan bersama DPK Perempuan Tani HKTI Malang Raya.

Ada beberapa harapan yang disampaikan agar kerja-kerja Perempuan Tani HKTI ke depan bisa berjalan dengan baik.

Harapan pertama datang dari Bupati Kabupaten Malang, H.M Sanusi. Dalam sambutannya mengatakan bahwa momentum pelantikan seperti ini memiliki makna strategis, bagi keluarga besar Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

“Semoga ke depan dapat semakin efektif dan efisien, dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan pertanian baik untuk kepentingan peningkatan produksi, maupun mewujudkan ketahanan pangan nasional,” ujar Sanusi, di pendopo Kabupaten Malang, Selasa (22/9/2020).

Untuk DPK Perempuan Tani HKTI Kabupaten Malang, Yuliana Riamah sebagai ketua terpilih, lalu Jumiati untuk wilayah Kota Malang, dan Mardi Setia Ningsih untuk Kota Batu.

Selanjutnya, Jumiati sebagai ketua terpilih DPK Perempuan Tani HKTI Kota Malang, berharap semoga HKTI dapat berkiprah lebih luas, mewujudkan tujuan-tujuan mulia HKTI, yang ingin dicapai. Menyiapkan petani, perempuan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Begitu juga Lia Istifhama selaku Ketua DPP Perempuan Tani HKTI Jawa Timur. Ia berharap semoga momentum pelantikan ini bisa memberikan semangat yang lebih besar bagi para Peremuan Tani HKTI, untuk memiliki kontribusi secara nyata di sektor pertanian.

“Kita kaum perempuan tapi kita kuat, kita bisa berkualitas di masyarakat. Karena perempuan adalah makhluk yang memiliki kepedulian dan kepekaan sosial yang tinggi,” ucap Lia. (fat/rjs)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Bupati Sanusi : Kemampuan Intelektual Perempuan Untuk Pertanian Harus Ditingkatkan

Diterbitkan

||

Oleh

Foto: Bupati Kabupaten Malang, H.M. Sanusi.

KABARMALANG.COM- Bupati Kabupaten Malang, H.M Sanusi mengukuhkan kepengurusan baru DPP Perempuan Tani HKTI Jawa Timur, dan Pelantikan Bersama DPK Perempuan Tani HKTI Malang Raya.

Sanusi berharap, kemampuan intelektual perempuan dalam sektor pertanian harus ditingkatkan.

Agenda pelantikan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Malang ini, juga dihadiri oleh Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko.

“Sekarang di sektor pertanian perempuan sudah masuk. Kalau dulu kan laki-laki, karena petani identik dengan kekuatan fisik. Jadi, ke depan petani harus diikuti dengan kebutuhan teknologi. Jadi, kemampuan intelektual perempuan harus kita kembangkan,” ujar Sanusi, Selasa (22/9/2020).

Ia mengungkapkan bahwa satu-satunya eksportir sayur ke luar negeri adalah seorang perempuan dari Poncokusumo Malang. Tiap hari ekspor sayuran ke Jepang, Taiwan, dan negara Asia lainnya.

Menurut Sanusi, Malang Raya memang cocok sebagai tempat untuk pelaksanaan agenda ini, karena semua pertanian ada di Malang, baik holtikultura maupun kebutuhan pangan lainnya.

Terlebih saat momen kemerdekaan 17 Agustus 2020 kemarin, Kabupaten Malang mendapatkan penghargaan dari Menteri Pertanian karena terbaik dalam pengelolaan holtikultura se-Indonesia.

“Kita sudah punya pasar sayur yang bertaraf internasional, di Indonesia sayur itu dicukupi dari Malang. Kemarin waktu pandemi covid-19, Malang tidak bisa mengirim ke Surabaya, maka di Surabaya kekurangan sayur.

Ia juga menambahkan terkait pengelolan pertanian Malang yang baik. Beberapa waktu yang lalu Menteri Pertanian memberikan bantuan kulkas. Kulkas besar yang bisa menyimpan hasil pertanian sebanyak 100 ton. (fat/rjs)

Lanjutkan Membaca

Hukrim

Alasan Mantan Kades Slamparejo Jabung Korupsi Dana Desa

Diterbitkan

||

Oleh

Kepala Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung, Gaguk Setiawan saat digelandang jajaran Polres Malang, Selasa (22/9/2020). (Foto: Imron Haqiqi)

KABARMALANG.COM – Karena anaknya terlibat kasus penjambretan, menjadi alasan Mantan Kepala Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung, Gaguk Setiawan untuk melakukan korupsi dana DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa).  Saat ia menjabat sebagai Kepala Desa Slamparejo masa jabatan 2007 hingga 2018.

Kepada awak media, Gaguk mengaku dan menyesali perbuatannya. Hal itu diungkapkan Gaguk ketika dihadirkan dalam rilis di Mapolres Malang, Selasa (22/9/2020).

“Pada waktu itu anak saya masih remaja dan sempat bermasalah. Dia ketangkap bersama gerombolan jambret di Polresta,” ujar Gaguk.

Pria 38 tahun itupun berdalih, selain untuk kepentingan pribadi, uang hasil korupsi juga digunakan untuk acara-acara diluar program-program desa.

“Ada yang dipinjam Sekdes dan saya pakai pribadi. Kepentingan diluar RAB (rencana anggaran biaya, red), diambil dari situ (dana desa, red). Saya pinjam, tidak ada yang buat saya kembalikan,” tuturnya.

Akibat perbuatannya itu, Gaguk harus merasakan dinginnya mendekam dibalik jeruji tahanan.

Diberitakan sebelumnya, Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar mengatakan Gaguk ditangkap oleh jajaran Polres Malang atas dugaan kasus korupsi penyalahgunaan DD/ADD Desa Slamparejo periode tahun 2017 hingga 2018.

“Tersangka sebagai penanggungjawab menyalahgunakan wewenang. Yang mana DD dan ADD seharusnya untuk program-program yang dibuat dalam RAB desa, ternyata tidak digunakan semestinya,” kata AKBP Hendri Umar.

Diketahui, berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Malang, kerugian negara akibat perbuatan Gaguk tersebut mencapai Rp 609.342.160.

Sehingga pihaknya pun dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 subsider pasal 8 undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun sekaligus denda paling sedikit 200 juta, dan paling banyak 1 miliar. (ron/rjs)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com