Target Kemiskinan Kota Malang 2026 Turun Jadi 3,63%: Dinsos Perkuat Kolaborasi Holistik

KABARMALANG.COM – Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) menetapkan target ambisius dalam menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan RPJMD 2025-2029, Kota Malang menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 3,63 persen pada tahun 2026.

​Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito Widoyoko, menegaskan bahwa fokus utama bukan sekadar penurunan angka, melainkan kualitas penanganan agar masyarakat benar-benar mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

1. Tren Penurunan Kemiskinan Kota Malang (2025-2029)

​Kota Malang menunjukkan progres positif dalam satu dekade terakhir. Dari angka di atas 4,6 persen, kini kemiskinan berada di level 3,85 persen pada 2025.

Berikut adalah target bertahap penanganan kemiskinan Kota Malang:

“Kami optimistis di tahun 2026 target ini dapat tercapai melalui koordinasi lintas sektoral yang lebih solid,” ujar Donny.

2. Penanganan Holistik Melalui Intervensi Lintas Dinas

​Donny menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh satu dinas saja.

Melalui Tim Percepatan Penurunan Kemiskinan (TPPK) yang di komandoi Bappeda, intervensi di lakukan berdasarkan klaster desil di DTSEN:

​Masyarakat Rentan (Desil 2-3): Di berdayakan melalui bantuan peralatan usaha dari Diskopindag atau Dispangtan agar mereka bisa mandiri secara ekonomi.

​Masyarakat Tidak Mampu (Lansia/Difabel): Di fokuskan untuk mendapatkan bantuan sosial (Bansos) tunai maupun pangan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

3. Akurasi Data DTSEN sebagai Kunci Utama

​Kunci dari kesuksesan program ini adalah akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dinsos Kota Malang berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pemutakhiran data agar setiap bantuan tepat sasaran.

​”Data itu paling penting. Harapannya di 2026 ini kami bisa lebih memperbaiki data. Jika data valid, maka intervensi dari kementerian atau provinsi tidak akan sia-sia,” jelas mantan Camat Kedungkandang tersebut.

4. Musykel: Benteng Terakhir Pencegahan Bansos Salah Sasaran

​Untuk menjamin keadilan di tingkat akar rumput, Dinsos-P3AP2KB rutin menggelar Musyawarah Kelurahan (Musykel).

Proses ini melibatkan pilar-pilar sosial dan perangkat kelurahan untuk melakukan verifikasi langsung terhadap status ekonomi warga.

​Langkah ini di ambil untuk meminimalisir adanya warga mampu yang masih menerima bantuan, sehingga kuota bansos benar-benar di alokasikan bagi mereka yang berhak. (Adv)