Sinergi Positif di Kota Malang: Rehabilitasi Gedung Sekolah dan TPS melalui Program CSR

KABARMALANG.COM – Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, telah menetapkan 11 program prioritas yang salah satunya adalah rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan pengelolaan sampah di Kota Malang.

Berkat sinergi dan kolaborasi apik dengan pelaku usaha lewat program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP).

Perbaikan fasilitas pendidikan yaknI SDN Ketawanggede dan enam TPS yang berada di Muharto, Sulfat, Merjosari, Jalan Ikan Tombro, Jalan Kartini, dan Jalan Wilis telah di jalankan.

Pj. Wali Kota Malang pun terus memantau jalannya proses rehabilitasi.

Kali ini, bersama jajaran terkait, Forum TSP, serta para pelaku usaha yang telah berpartisipasi dalam program ini.

Iwan meninjau progres di SDN Ketawanggede, TPS Sulfat dan TPS Merjosari, Jumat (14/2/2025).

Dalam peninjuan ini juga di laksanakan seremonial serah terima rehabilitasi SDN Ketawanggede 3 dan revitalisasi TPS.

“Dari hasil belanja masalah sebelumnya ada kebutuhan rehabilitasi sekolah, lalu kita ke sini melihat langsung,”

“Satu bulan kemudian sudah mulai di lakukan pembangunan, dan saat ini sudah selesai di bangun, bahkan sudah di manfaatkan,” ungkap Iwan saat memberikan keterangan di SDN Ketawanggede.

Dari  belanja masalah tersebut, Iwan telah menetapkan 11 program prioritas dengan pembiayaan dari berbagai sumber.

Pj. Wali Kota Malang pun mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memetakan sumber anggaran untuk menjalankan program kerjanya.

Di antaranya adalah revitalisasi Pasar Besar Malang yang di biayai APBN, permasalahan banjir di kawasan Soekarno-Hatta yang di usulkan untuk di biayai APBD Provinsi.

Selain itu juga terencana ada pembangunan sekolah yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota Malang senilai lima miliar rupiah.

“Artinya kontribusi APBN, APBD Provinsi, dan APBD kota, kemudian juga ada kontribusi dari para pelaku usaha,”

“Ini menjadi satu model yang baik untuk di lanjutkan, direplikasi,”

“Ternyata sesuai peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pembangunan bisa tidak hanya menggunakan dana APBD Kota Malang,” terang Iwan.

Ia meyakini bahwa kolaborasi antara Pemkot Malang dengan para pelaku usaha ini dapat sebuah pembelajaran, bahwa dalam pembangunan di butuhkan peran serta berbagai pihak.

Jumlah pelaku usaha yang terdata oleh Pemkot Malang bersama Forum TSP saat ini berkisar 2.000 pelaku usaha.

150 di antaranya sudah di ajak berembug untuk menjalin kolaborasi membangun Kota Malang.

“Terima kasih kepada para pelaku usaha yang sudah memberikan kontribusi di dalam 11 prioritas pembangunan Kota Malang,”

“Bagi para pengusaha di luar sana, mari tingkatkan model-model kolaborasi yang sangat di tunggu masyarakat dan Pemkot Malang,” ujarnya.

Berkenaan dengan efisiensi anggaran, sesuai instruksi Presiden Prabowo, Iwan menuturkan bahwa model kolaborasi dengan para pelaku usaha ini tentu akan punya andil besar dalam terlaksananya pembangunan.

Seperti di dunia pendidikan dan kesehatan, bantuan sosial, serta hal-hal fundamental yang bisa berdampak pada peningkatan PAD dan pelayanan publik.

“Jadi tidak ada masalah bagi Kota Malang terkait efisiensi, karena bisa berkolaborasi dengan sumber-sumber lainnya,”

“Maka kita ajak lagi, ayo kita perkuat kolaborasi dan sinergi dengan para pelaku usaha. Dengan sumber pendanaan dari pelaku usaha ternyata bisa, dan lebih cepat untuk di eksekusi, tidak tergantung dengan APBN dan APBD,” pungkasnya. (tik/fir)