Kota Malang Mantapkan Industri Kreatif Transformasi Digital 2023

KABARMALANG.COM – Wali Kota Malang Sutiaji menegaskan, tahun 2023 adalah tahun industri kreatif dan transformasi digital.

Sutiaji menegaskan ini bersama perwakilan berbagai pemangku kepentingan saat membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023.

“Rancangan tema RKPD 2023 adalah pemantapan industri kreatif melalui transformasi digital dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi,” terang Sutiaji dalam Forum Konsultasi Publik di Hotel Savana, Rabu (19/1).

Sutiaji menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, atas dukungan selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

Sutiaji juga dengan rendah hati menyampaikan permohonan maaf terhadap aspirasi masyarakat yang belum tertuntaskan.

“Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan jika terus membangun kerja sama secara kolaboratif, inovatif, tangguh dan aspiratif,” terang Sutiaji.

Sutiaji optimis bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun puncak kebangkitan ekonomi nasional dan daerah.

“Ini perlu kita manfaatkan. Momentum di tahun akhir RPJMD harus mencapai target-target indikator pembangunan yang ada,” pesan Sutiaji.

Dia memaparkan, bahwa pandemi memang mempengaruhi pencapaian sejumlah target dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Sebagai contoh, kontraksi pertumbuhan ekonomi, bertambahnya kemiskinan, dan angka pengangguran di tahun 2020.

Tetapi, kinerja sejumlah indikator tercatat tetap positif selama pandemi.

Di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup komponen pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

IPM naik dari 81,45 (2020) menjadi 82,04 (2021).

Kabar Lainnya : Sutiaji : Malang Gudang Pemuda Kreatif.

Kemudian, penguatan dimensi sosial budaya juga terpantau dari membaiknya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

“Di sisi tata kelola pemerintahan, capaian signifikan terlihat pada kenaikan nilai indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang naik dari predikat BB (2019) menjadi A (2020),” imbuh Sutiaji.

Sutiaji juga menjelaskan, hanya 11 kabupaten/Kota di Indonesia yang berhasil memperoleh predikat tersebut.

Selain itu, capaian ini berbarengan dengan raihan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemkot Malang terima WTP dari Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

WTP ini merupakan catatan emas berturut-turut ke-10 kalinya.

Ada lima prioritas program tahun 2023. Yakni pemenuhan target kinerja, penguatan penuntasan permasalahan utama (banjir, kemacetan, dan pengangguran).

Kemudian, penguatan ketahanan sistem kesehatan, aktivasi dan perluasan ekonomi kreatif dan kota cerdas, serta penguatan branding kota.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dwi Rahayu senada.

Forum Konsultasi Publik adalah bagian proses perencanaan pembangunan untuk mewadahi aspirasi publik terhadap rancangan awal RKPD 2023.

“Kami mengundang lebih kurang 225 perwakilan berbagai stakeholders sebagai bentuk nyata partisipasi publik,” papar Dwi.

Turut hadir pada acara ini, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, seluruh perangkat daerah, lembaga, perguruan tinggi, perbankan, dunia usaha, organisasi profesi keahlian, dan komunitas masyarakat di Kota Malang.(kbr/yds)