Riset Kemiskinan Ekstrem, Periset FISIP UB Rekom Sensus

KABARMALANG.COM – Tiga akademisi FISIP UB melakukan riset tentang kemiskinan ekstrem di empat kabupaten Jawa Timur atas kerjasama dengan Kemendes PDTT.

Tiga peneliti itu yakni Dr Muhammad Lukman Hakim sebagai Kaprodi S3 Sosiologi UB.

Kemudian, HB Habibi Subandi SSos MA sebagai akademisi jurusan Ilmu Politik. Serta, Abdul Wahid SIKom MA sebagai akademisi Ilmu Komunikasi.

Hasilnya, Tim peneliti FISIP UB merekomendasikan pelaksanaan sensus kemiskinan untuk elaborasi satu data.

“Perlu ada sensus kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia. Ini karena adanya sejumlah temuan dari riset kami di empat kabupaten di Jatim,” kata Lukman di UB Coffee, Kamis (30/12).

Untuk menggelar sensus kemiskinan ini, FISIP UB juga merekomendasikan kepada Kemendes PDTT untuk membuat indikator kemiskinan desa.

Indikator ini harus berlaku secara nasional. Sehingga, data sensus kemiskinan usulan dari peneliti FISIP UB bisa valid dan bermanfaat bagi upaya pengentasan kemiskinan.

Dua rekomendasi sensus kemiskinan dan pembuatan indikator kemiskinan desa, berasal dari simpulan penelitian para periset FISIP UB di empat kabupaten.

Yaitu Lamongan, Bojonegoro, Probolinggo dan Bangkalan.

Para peneliti dari FISIP UB memakai kategori standar Bank Dunia untuk riset kemiskinan ekstrem. Yakni, pendapatan sebulan kurang dari Rp 820 ribu.

Dr Muhammad Lukman Hakim, Kaprodi S3 Sosiologi UB saat paparan hasil riset. (foto : carep-04)

Dengan memakai standar ini, muncul sejumlah hasil riset. Antara lain, ada perbedaan kultur di masing-masing kabupaten dalam definisi kemiskinan.

Ada kawasan yang malu mengakui bahwa di wilayahnya ada penduduk dengan kemiskinan ekstrem.

Tetapi, ada juga kawasan yang tidak segan mengaku miskin. Supaya, bisa mendapatkan kucuran bantuan.

Ada kawasan yang memiliki warga dengan rumah tidak layak, tetapi memiliki sawah sepetak atau kebun jati.

Kemudian, ada pula juga kawasan dengan rumah megah, tetapi orang yang tinggal di dalamnya tanpa penghasilan.

Dari sini, FISIP UB menemukan data kemiskinan tidak valid dan tidak sinkron.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) soal kemiskinan tidak sinkron dengan data Kementerian PUPR maupun Kemendes PDTT.

Kabar Lainnya : Cuaca Memburuk, 15 Pohon Besar Tumbang.

Pertama, di Lamongan, data Pemkab menyebut ada 1191 warga miskin ekstrem. Tetapi, usai riset FISIP UB, ada penambahan jumlah warga miskin menjadi 1392.

Di Bojonegoro, data Pemkab mengatakan warga miskin ekstrem 7162. Namun, usai riset, data mengembang menjadi 7280 KK.

Selanjutnya, di Probolinggo, data kemiskinan ekstrem menyusut dari 3672 menjadi 2884 KK.

Terakhir, di Bangkalan, data kemiskinan ekstrem menggelembung dari 10617 menjadi 10990 KK.

Sehingga, Lukman berharap, dengan sensus kemiskinan berdasar indikator kemiskinan desa, pemerintah bisa memiliki satu data valid yang tepat sasaran.

“Daripada triliunan rupiah mengucur tapi tidak tepat sasaran, lebih baik valid-kan dulu data kemiskinan. Supaya, pengentasan kemiskinannya tepat sasaran,” katanya.

Sementara, Habibi menyebut pemilihan empat kabupaten ini berdasarkan Permenkeu. Yakni peraturan berisi info tentang daerah yang presentase penduduk miskin paling tinggi di Jatim.

“Kami melakukan riset ini mulai dari bulan November sampai Desember. Tujuan riset ini adalah verifikasi dan validasi data kemiskinan,” tutupnya.(carep-04/yds)