Sutiaji Paparan Reformasi Birokrasi Di Depan Menko Polhukam

 

KABARMALANG.COM – Komitmen kuat dan pemimpin dengan motivasi maju mendorong terciptanya good governance dan clean government di lingkungan kerja masing-masing.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Dr Mohammad Mahfud MD, SH, SU, MIP menegaskan ini dalam Seminar Nasional Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Rabu (1/12).

“Birokrasi pemerintah sejatinya merupakan mesin penggerak pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat”, ujar Mahfud MD.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN RB), Tjahjo Kumolo turut hadir dalam seminar ini.

Kota Malang mendapatkan kehormatan menjadi satu-satunya perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memaparkan best practices mendorong reformasi birokrasi di daerah yang menerima penilaian baik.

Adapun dari perwakilan Pemerintah Provinsi hadir Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Wali Kota Malang, Sutiaji dalam pemaparannya kepada peserta dari seluruh Indonesia mengungkapkan bahwa proses reformasi birokrasi banyak terjadi di balik layar. Proses ini juga tidak bisa berlangsung secara instan.

Namun demikian tentu banyak kiat yang bisa menjadi sarana untuk saling belajar antar daerah.

“Kami awali dengan proses pembinaan mental ASN dan perbaikan tata kelola organisasi dan sumber daya pemerintah daerah,” ungkap Sutiaji.

Sutiaji menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Malang memiliki sejumlah kiat dalam menjalankan Reformasi Birokrasi.

Terutama, reformasi saat menghadapi sejumlah tantangan mengembalikan kepercayaan publik di awal kepemimpinannya dan badai pandemi dua tahun terakhir.

Di antaranya yaitu perampingan organisasi dari 34 menjadi 28 Perangkat Daerah pada tahun 2019.

Kabar Lainnya : Kang Emil Lantik Setiawan Wangsaatmaja sebagai Sekda Jabar Definitif.

Hal tersebut bukan semata mengurangi jumlah. Tetapi ada prinsip right sizing.

Perampingan organisasi ini tak ubahnya adalah proses memilih kendaraan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah tersusun sebelumnya.

Hasilnya yaitu efisiensi belanja operasional yang bisa masuk untuk pembangunan daerah.

Seiring dengan proses tersebut, Pemerintah Kota Malang juga melakukan lelang kinerja, percepatan merit system dalam tata kelola SDM Aparatur.

Pemkot juga menggelar uji publik Sekretaris Daerah, menerapkan sistem reward and punishment.

“Setiap ASN kami ukur kinerjanya melalui aplikasi. Hasilnya mempengaruhi besaran tunjangan sebagai salah satu bentuk penghargaan,” terang Sutiaji.

Pendorong ekonomi kreatif di Kota Malang tersebut juga menyinggung perkembangan teknologi informasi sebagai gerbang pembuka kemungkinan baru.

Sutiaji sudah berkali-kali menekankan ini kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Malang.

Pengintegrasian berbagai inisiatif digital masih terus bergulir. Tetapi, sudah ada berbagai hasil dari upaya ini.

Misalnya, kemudahan layanan online administrasi kependudukan, pembayaran pajak, perizinan, pengadaan barang dan jasa.

Termasuk, marketplace lokal telah dapat kini menjadi favorit masyarakat.

Semua upaya intergrasi digital ini meringkas banyak proses yang sebelumnya berbelit dan sulit.

Melalui berbagai upaya tersebut Kota Malang untuk pertama kalinya berhasil meraih predikat memuaskan/A dalam penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Sebagai perbandingan, hanya ada 11 dari 508 Kabupaten/Kota se Indonesia pada tahun 2020 yang menerima predikat itu.

Pada tahun yang sama, Penilaian Reformasi Birokrasi dan Penerapan Merit System dari Pemerintah Pusat juga meningkat dan meraih predikat Baik.(carep-04/yds)