Connect with us

Pemerintahan

Wali Kota Malang Beberkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020

Diterbitkan

,

Wali Kota Malang, Sutiaji saat menjelaskan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 (Fathi)

 

KABARMALANG.COM – Wali Kota Malang, Sutiaji beberkan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 Kota Malang, di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (7/6)

Sutiaji menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna penyampaian penjelasan Walikota atas ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 merupakan amanat peraturan Mendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah pada lampiran Bab VIII huruf A angka 1,” ujar Sutiaji, Senin (7/6).

Bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Laporan keuangan Pemkot Malang telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Timur sebanyak 10 kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2020,” terangnya.

Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Mendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman  pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Mendagri nomor 21 tahun 2011,

“Maka Pemkot Malang dalam melaksanakan penyusunan APBD tahun anggaran 2020 telah sesuai dengan ketentuan pada peraturan dimaksud serta mengacu pada peraturan Mendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020,” ungkapnya.

Penyusunan laporan keuangan tahun 2020 juga telah mengacu pada standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sebagaimana diamanatkan oleh peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 lampiran i tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Suasana rapat paripurna penyampaian penjelasan Walikota atas ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 (Fathi)

Suasana rapat paripurna penyampaian penjelasan Walikota atas ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 (Fathi)

“Dan peraturan Mendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Pemda,” tuturnya.

“Dan suatu prestasi yang membanggakan Kota Malang dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian,” sambungnya.

Laporan keuangan Pemkot Malang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemkot Malang selama satu periode pelaporan dengan membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya laporan realisasi anggaran baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk periode tahun anggaran 2020 yang telah diaudit oleh BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Timur secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1 trilyun 998 milyar 935 juta 905 ribu 965 rupiah 37 sen terealisasi sebesar 1 trilyun 956 milyar 090 juta 185 ribu 104 rupiah 35 sen atau sebesar 97,86%.

Sehingga terdapat kurang target sebesar 42 milyar 845 juta 720 ribu 861 rupiah 02 sen yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah sebagai berikut:

a. pendapatan asli daerah meliputi :

1. Pajak daerah yang ditargetkan se-besar 425 milyar, terealisasi sebesar 351 milyar 759 juta 920 ribu 903 rupiah 49 sen atau sebesar 82,77% sehingga terdapat kurang target sebesar 72 milyar 240 juta 079 ribu 096 rupiah 51 sen.

2. Retribusi daerah yang ditargetkan sebesar 35 milyar 731 juta 137 ribu 058 rupiah, terealisasi sebesar 38 milyar 449 juta 140 ribu 906 rupiah atau sebesar 107,61% sehingga terdapat pelampauan sebesar 2 milyar 718 juta 003 ribu 848 rupiah.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar 28 milyar 242 juta 674 ribu 511 rupiah terealisasi sebesar 33 milyar 348 juta 652 ribu 404 rupiah 80 sen atau sebesar 118,08% sehingga terdapat pelampauan target sebesar 5 milyar 105 juta 977 ribu 893 rupiah 80 sen.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan sebesar 43 milyar 397 juta 605 ribu 834 rupiah 28 sen terealisasi sebesar 67 milyar 631 juta 529 ribu 741 rupiah 06 sen atau sebesar 155,84% sehingga terdapat pelampauan target sebesar 24 milyar 233 juta 923 ribu 906 rupiah 78 sen.

b. pendapatan transfer meliputi :

1. Dana bagi hasil pajak ditargetkan sebesar 57 milyar 321 juta 006 ribu rupiah dan terealisasi sebesar 59 milyar 204 juta 393 ribu 562 rupiah atau sebesar 103,29% sehingga terdapat pelampauan target sebesar 1 milyar 883 juta  387 ribu 562 rupiah.

2. Dana bagi hasil sumber daya alam ditargetkan sebesar 49 milyar 822 juta 599 ribu rupiah terealisasi sebesar 73 milyar  023 juta 421 ribu 955 rupiah atau sebesar 146,57%. Hal ini menyesuaikan dengan realisasi penerimaan dari APBN tahun anggaran 2020.

3. Dana alokasi umum ditargetkan sebesar 810 milyar 812 juta 876 ribu rupiah terealisasi sebesar 805 milyar 71 juta 632 ribu rupiah atau sebesar 99,29% sehingga terdapat kurang target sebesar 5 milyar 741 juta 244 ribu rupiah.

4. Dana alokasi khusus ditargetkan sebesar 167  milyar 542 juta 230 ribu 52 rupiah terealisasi 161 milyar  164 juta 220 ribu 911 rupiah atau sebesar 96,19% sehingga terdapat kurang target sebesar 6 milyar 378 juta 009 ribu 141 rupiah.

5. Dana penyesuaian ditargetkan sebesar 62 milyar 767 juta 752 ribu rupiah terealisasi sebesar 73 milyar 440 juta 909 ribu rupiah atau sebesar 117% sehingga terdapat pelampauan target sebesar 10 milyar 673 juta 157 ribu rupiah.

6. Pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi ditargetkan sebesar 182 milyar 924 juta 766 ribu 510 rupiah 09 sen terealisasi sebesar 169 milyar 329 juta 629 ribu 405 rupiah atau sebesar 92,57%.

7. Pendapatan bagi hasil lainnya dari provinsi ditargetkan sebesar 32 milyar 958 juta 359 ribu rupiah terealisasi sebesar 32 milyar 910 juta 359 ribu rupiah atau sebesar 99,85%.

8. Pendapatan hibah ditargetkan sebesar 102 milyar 414 juta 900 ribu rupiah terealisasi sebesar 90 milyar 756 juta 375 ribu 316 rupiah atau sebesar 88,62%.

II. Belanja

Belanja daerah yang dianggarkan sebesar 2 trilyun 707 milyar 862 juta 663 ribu 626 rupiah 54 sen terealisasi sebesar 2 trilyun 103 milyar 467 juta 535 ribu 397 rupiah 26 sen atau sebesar 77,68%. belanja tersebut terdiri dari :

1. Belanja operasi, dianggarkan sebesar 2 trilyun 087 milyar 940 juta 432 ribu 044 rupiah 43 sen dan terealisasi sebesar 1 trilyun 685 milyar 625 juta 501 ribu 405 rupiah 51 sen atau sebesar 80,73% dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja pegawai terealisasi sebesar 729 milyar 276 juta 551 ribu 486 rupiah 77 sen dari anggaran sebesar 995 milyar 791 juta 702 ribu 032 rupiah 09 sen atau sebesar 73,24%.

b. Belanja barang terealisasi sebesar 811 milyar 880 juta 036 ribu 614 rupiah 74 sen dari anggaran sebesar 924 milyar 351 juta 074 ribu 242 rupiah 34 sen atau sebesar 87,83%.

c. Belanja hibah terealisasi sebesar 136 milyar 450 juta 223 ribu 304 rupiah dari anggaran sebesar 154 milyar 977 juta 895 ribu 770 rupiah atau sebesar 88,04%.

d. Belanja bantuan sosial terealisasi sebesar 8 milyar 018 juta 690 ribu rupiah dari anggaran sebesar 12 milyar 819 juta 760 ribu rupiah atau sebesar 62,55%.

2. Belanja modal, yang dianggarkan sebesar 419 milyar 882 juta 488 ribu 055 rupiah 95 sen terealisasi sebesar 363 milyar 227 juta 224 ribu 639 rupiah 75 sen atau sebesar 86,51%.

3. Belanja tak terduga, yang dianggarkan sebesar 200 milyar 039 juta 743 ribu 526 rupiah 16 sen terealisasi sebesar 54 milyar 614 juta 809 ribu 352 rupiah atau sebesar 27,30%.

III. Pembiayaan

Realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2020 sebesar 715 milyar 264 juta 421 ribu 538 rupiah 17 sen yang merupakan hasil dari realisasi penerimaan pem-biayaan daerah sebesar 742 milyar 764 juta 421 ribu 538 rupiah 17 sen.

Lalu pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 27 milyar 500 juta rupiah. Sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun anggaran 2020 sebesar 567 milyar 887 juta 071 ribu 245 rupiah 26 sen.

Tanggapan Ketua DPRD Kota Malang

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika saat diwawancarai wartawan usai rapat paripurna (Fathi)

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika saat diwawancarai wartawan usai rapat paripurna (Fathi)

Terpisah, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menanggapi paparan Sutiaji tersebut. Pihaknya sejauh ini baru akan mempelajari secara rinci laporan pertanggungjawaban tersebut.

“Nanti pada Jumat atau Sabtu pekan ini, kami (jajaran DPRD Kota Malang) akan lakukan kajian telaah, untuk mempelajari laporan Wali Kota tentang pertanggungjawaban ini,” ujar Made kepada wartawan, Senin (7/6).

“Setelah itu kami akan ada PU fraksi, nah di PU fraksi itulah sikap resmi DPRD. Kalau sekarang kami belum bisa bersikap karena kami belum mengkaji dan menelaah,” sambungnya.

Nanti dalam PU fraksi itu, jajaran DPRD Kota Malang akan menyoroti satu persatu laporan itu. Dari enam fraksi akan memberikan pandangannya.

Made mengatakan pengesahan terkait laporan pertanggung jawaban tersebut diterima atau tidak, akan diketahui pada sidang paripurna selanjutnya pada 30 Juni 2021.

“Karena ini marathon panjang, setelah kajian telaah, kita ada PU fraksi, setelah itu ada jawaban Wali Kota, setelah itu ada proses lagi hearing dengan OPD,” jelasnya.

“Karena dewan sudah memiliki tugas jelas dari BPK, yakni menindaklanjuti temuan BPK, terkait dengan seluruh laporan pertangungjawaban Wali Kota. Sehingga ini kita tidak main-main,” akhirnya. (fat/fir)

Terpopuler

// width=
Marketing Kabarmalang.Com
Aktifkan Notifikasi OK Tidak Terimakasih