KABARMALANG.COM – Jelang hari raya Idul Fitri, Forpimda Kota Malang melaksanakan patroli di lokasi yang berpotensi menimbulkan keramaian.

Dalam patrolinya pada Selasa (11/5), para personel patroli juga memberikan imbauan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat.

Dandim 0833/Kota Malang, Letkol Arm Ferdian Primadhona membenarkan. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat paham dan tidak melanggar protokol kesehatan.

Pasalnya menjelang Lebaran, mulai terjadi peningkatan mobilitas masyarakat di beberapa titik. Seperti di pusat perbelanjaan, mal dan toko pakaian.

“Imbauan kami sampaikan di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Tentunya dengan cara yang santun dan baik. Kita berharap supaya Kota Malang ini bisa cegah covid-19,” ujar Ferdian.

Dari hasil pantauan, Dandim melihat tempat-tempat keramaian. Banyak masyarakat yang mendatangi pusat perbelanjaan maupun toko-toko baju untuk sekadar beli baju Lebaran.

Patroli ini untuk menggalakkan kembali tentang kewajiban protokol kesehatan. Apalagi jelang Lebaran seperti ini sangat ramai aktivitas masyarakat di pusat pertokoan seperti mal dan toko pakaian.

“Yang tentunya berpotensi menimbulkan kerumunan dan klaster baru penyebaran covid-19,” ujarnya.

Tim gabungan menyasar di beberapa titik seperti pertokoan Ramayana Jalan Merdeka Timur. Kemudian, pertokoan Matahari Jalan KH Agus Salim. Termasuk, pertokoan Trend Jalan Sukarjo Wiryopranoto.

Selain itu petugas gabungan juga mengambil sampel test rapid antigen kepada pengunjung Matahari. Kemudian, pengunjung toko Trend, juru parkir dan karyawati secara acak.

Totalnya, 10 orang karyawati Matahari, 10 orang karyawati toko Trend, serta salah satu juru parkir. Dengan hasilnya adalah negatif.

Wali Kota Malang Sutiaji mengamini. Menurutnya, warga yang belanja di mal maupun manajemen harus berkomitmen mengetatkan penerapan prokes.

“Ini dalam rangka mencegah penyebaran kasus covid-19 yang lebih banyak lagi,” tegas Sutiaji.(carep-04/yds)

KABARMALANG.COM – Pemerintah Kabupaten Malang akan memberikan pelatihan menjahit bagi mantan Pekerja Seks Komersial (PSK).

Yaitu mereka yang dulunya bekerja di eks lokalisasi Girun, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang, Nurhasyim membenarkan. Dia mengatakan paska penertiban bangunan eks lokalisasi Girun, para PSK pastinya kehilangan mata pencahariannya.

“Untuk itu penting sekiranya agar mereka mempelajari kemampuan baru demi masa depan yang lebih baik. Itu bentuk tanggung jawab kami (Pemkab Malang), ungkapnya, Selasa (11/5).

Kabar Lainnya : 7 PSK Lokasilisasi Girun dan 5 Hidung Belang Kena Grebek Petugas.

Untuk melancarkan program itu, Pemkab Malang akan menggandeng Unit Pelaksana Tekhnik Balai Latihan Kerja (UPT BLK) Madiun.

“Kami sudah kerjasama sama pelatihan UPT di sana (UPT BLK Madiun). Jadi akan kami arahkan ke sana untuk pelatihan itu,” jelasnya.

Akan tetapi, saat ini Dinas Sosial masih melakukan pendataan terhadap para PSK di eks lokalisasi tersebut.

“Sedang kami data, kebanyakan mereka (PSK) sudah pulang. Nanti kalau selesai lebaran kami akan beri pelatihan,” tegasnya.

Sebagai informasi, Sabtu (8/5) lalu PT KAI bersama Pemerintah Kabupaten Malang menggusur 23 bangunan eks lokalisasi Girun.

Penggusuran itu sebagai langkah agar praktik prostitusi ilegal di sana tidak ada lagi.

Sebab, meski sudah resmi tutup pada tahun 2014 lalu, ternyata masih ada temuan praktik protitusi di sana.(im/yds)

KABARMALANG.COM – BPBD Kabupaten Malang lebih banyak mendorong pihak swasta untuk membangun rumah hunian sementara warga terdampak gempa bumi 10 April lalu.

“Ya, kita lebih banyak mendorong swasta untuk membantu warga terdampak gempa bumi membangunkan rumah hunian sementara,” ungkap Kepala BPBD Kabupaten Malang, Bambang Istiawan, Selasa (11/5).

Kabar Lainnya : Ada 27 Kali Gempa Bumi Selama Bulan Ini.

Alasannya, jika menunggu bantuan pemerintah, maka bantuan tersebut akan lama. Sedangkan di sisi lain, warga dalam kondisi sangat membutuhkan tempat tinggal paska rumahnya ambruk akibat gempa bumi.

“Kalau bantuan pemerintah pastinya lama, karena ada beberapa regulasi. Maka kita pun perlu berhati-hati dalam menjalankan regulasi tersebut,” tuturnya.

Kabar Lainnya : Walikota Sutiaji Tekankan Tertib Administrasi Penggunaan Dana BOS Tahun 2020.

Sementara rumah tumbuh sumber dananya dari dana siap pakai BPBD Kabupaten Malang. Bambang mengaku bahwa dana tersebut memang ada, tapi tidak banyak.

“Memang ada, tapi tidak banyak. Yakni hanya Rp 1 miliar. Itupun untuk penanganan bencana selama 1 tahun,” ujarnya.

Kabar Lainnya : BMKG Siapkan Gempa Buatan Simulasi Tsunami.

Saat ini, lanjut Bambang dana itu sudah terpakai dan tersisa Rp 500 juta.

“Jadi jika dana itu untuk pembangunan rumah. Kita tunggu koordinasi dari Pemerintah Kabupaten Malang selama masa transisi ini. Sembari menunggu dana stimulan dari BNPB,” pungkasnya.(im/yds)