KPK Sita Berbagai Dokumen Dari Pemkot Batu, Ini Respon MCW

KABARMALANG.COM – KPK terus mengembangkan kasus gratifikasi 2011-2017 Pemkot Batu. Jubir KPK Ali Fikri menegaskan ini. Walaupun, penggeledahan Jumat kemarin hanya di dua tempat.

“Kemarin tim penyidik selesai melakukan penggeledahan. Yakni di Ruang Kerja Wali Kota Batu dan Kantor Bappeda (Bapelitbangda.red),” ujarnya, Sabtu (9/1).

Dia menegaskan penyidik masih terus mengamankan dokumen. Juga, dan mengumpulkan berbagai bukti perkara gratifikasi tersebut.

Dalam 3 hari terakhir, KPK telah memeriksa 8 ruang kerja OPD. Semua OPD ini ada di Balaikota Among Tani.

Yakni, DPUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata. Lalu, Diskominfo, Dinas Perizinan Terpadu dan Dinas Penanggulangan Kebakaran.

Serta Bapelitbangda dan ruang kerja Wali Kota Batu.Penggeledahan dimulai sejak Rabu (6/1) hingga Jumat (8/1) kemarin.

Terpisah, Malang Coruption Watch mendorong KPK terus bergerak. MCW meminta KPK menelusuri aktor kasus itu. Serta, menyidik aliran dana dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

MCW juga berharap Pemkot Batu secepat mungkin berubah. Sistem penyelenggaraan pemerintah daerah harus membaik. Pemkot Batu juga harus terbuka terhadap dokumen yang ada.

“Kami juga mendesak penguatan kontrol pemerintah dan DPRD. Terutama untuk penyelenggaraan izin,” jelas Tim Monitoring Hukum MCW Reymond Tobing.

Baca Juga : KPK Sita Dokumen Izin Pariwisata Dan Proyek Di Pemkot Batu

Dalam pers rilisnya, Reymond menilai perizinan sektor rentan korupsi. Terlebih jika terdapat perizinan yang korup.

Maka berpotensi membuka peluang terjadinya penyimpangan. Misalnya perampasan lahan, alih fungsi hutan, dan lain sebagainya.(arl/yds)