Connect with us

Pilbup 2020

KPUD Evaluasi, Siap Gelar Debat Kedua

Diterbitkan

||

Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika. (Foto: Imron Haqiqi)

KABARMALANG.COM KPU Kabupaten Malang mengevaluasi debat publik Pilbup 2020. Ini untuk persiapan debat jilid 2, (20/11).

Salah satu evaluasinya adalah durasi setiap sesi. KPU menilai durasi debat pertama kurang efektif.

“Ya kami sesuaikan lagi. Segmennya tetap. Tapi sesinya yang akan disesuaikan. Durasi diubah untuk jawaban dan tanggapan paslon,” ujar Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika, Kamis (5/11).

Dika, sapaannya, menjelaskan durasi waktu debat tetap 90 menit. Namun, durasi tiap paslon akan diubah agar leluasa.

“Saya sedang menyusun pembagian waktu dan alur debatnya, Lalu, akan kami koordinasikan dengan LO paslon,” jelasnya.

KPU juga akan menambah panelis debat publik kedua. Semula, panelis 9 orang. Mulai debat kedua, menjadi 10 orang.

“Yang 9 orang tetap. Tapi kemungkinan tambah 1 orang panelis lagi. PKPU dan Keputusan KPU RI, ada pengaturan soal segmen. Termasuk, penunjukan panelis dan lain-lain,” imbuhnya.

Untuk lokasi pelaksanaan debat, KPUD masih memprioritaskan DPRD. Tapi, dia tak menutup kemungkinan pindah venue.

“Masih kami koordinasikan. Gedung DPRD masih memadai. Kami pertimbangkan untuk pergantian tempat. Sedang saya petakan lokasinya,” tegas Dika.(carep-04/yds)

Klik untuk mengirimkan komentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pilbup 2020

Debat Pamungkas Panas, KPU : Jadikan Referensi

Diterbitkan

||

Suasana debat pamungkas Pilbup 2020 Kabupaten Malang. (Foto : Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Debat pamungkas Pilkada Selasa (1/12) malam memang panas. Gedung DPRD Kabupaten Malang diwarnai saling serang antar paslon.

Padahal, Tata Tertib Debat Publik Pasangan calon sudah diterangkan. Misalnya, dilarang menyerang pribadi di luar tema yang ditentukan.

Saat dikonfirmasi, KPU Kabupaten Malang pun membenarkan. Debat pamungkas tersebut banyak offside-nya.

“Kami sudah mengimbau moderator agar memberi peringatan kepada paslon. Namun kami tidak bisa memotong saat mereka berbicara. Dikhawatirkan semakin memperkeruh suasana,” ungkap Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika saat dikonfirmasi, Rabu (2/11).

Begitupun ketika usai debat, KPU juga tidak bisa menegur. KPU tidak bisa pula memberikan tindakan kepada paslon. Sebab, menurut Mahardika itu sudah di luar kapasitas KPU.

“Satu-satunya cara kami adalah memperingatkan paslon melalui moderator. Tidak bisa lebih,” tutupnya.

Seperti diberitakan, debat pamungkas paslon layaknya debat kusir. Paslon nomor 1 dan 3 saling serang.

Meski demikian, ini adalah debat terakhir. Setelah ini, publik harus menentukan pilihan.

KPU pun meminta masyarakat menilai para paslon. Tiga kali debat publik diharap menjadi referensi tambahan.

“Kami harap bisa menjadi referensi tambahan pemilih. Serta, mendorong pemilih untuk datang ke TPS. Kami dorong masyarakat datang nyoblos saat 9 Desember,” tambah Ketua KPUD Kabupaten Malang, Anis Suhartini.(im/carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

Debat Pilkada Jadi Arena ‘Adu Jotos’ Paslon

Diterbitkan

||

Suasana debat pamungkas Pilkada Kabupaten Malang, (1/12). (Foto : Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Debat paslon Pilkada Kabupaten Malang, Rabu (1/12) sungguh panas. Tidak santer terdengar adu program di dalamnya.

Sebaliknya, debat pamungkas ini malah menjadi arena saling serang. Venue debat, ruang paripurna DPRD Kabupaten Malang pun riuh.

Seakan pemanasan, adu program hanya muncul sesekali. Tapi, debat lebih banyak menunjukkan ‘adu jotos’ antar paslon.

Terutama, paslon nomor 1 dan paslon nomor 3. Yakni, Sanusi-Didik Gatot Subroto dan Heri Cahyono-Gunadi Handoko.

‘Pukulan’ pemanasan, dilempar pertama oleh Didik Gatot Subroto. Dia cawabup paslon nomor urut 1.

Didik melempar pertanyaan soal layanan kependudukan berbasis RT/RW. Pertanyaan ini ditembakkan kepada Heri.

“Ini hanya soal regulasi. Buktinya kota Batu dan Kota Malang bisa. Tinggal kita siapkan sistem, blangko dan peralatan elektronik,” ujar Heri menjawab pertanyaan Didik Gatot.

“Jadi ini hanya soal kreativitas Bupati dan Wakil Bupati. Kebetulan saya kan pengusaha. Jadi kalau tidak bisa satu cara, cari jalan lain,” imbuhnya.

Tapi, Didik Gatot tidak setuju. Dia menegaskan manajemen pemerintahan berbeda dengan manajemen perusahaan.

“Pencetakan KTP berbasis desa itu bertentangan dengan aturan. Sebagaimana PP 40/2019, KTP baru harus ditandatangani Kepala Dinas. Dan tanda tangannya basah,” ujar Didik Gatot.

 

Sanusi Dituding Libatkan Mantu Dalam Proyek Daerah

Perdebatan memanas saat pertanyaan soal penanganan KKN muncul. Paslon nomor 2 yang mengumpan bola panas isu KKN.

Cabup paslon nomor 2, Lathifah Shohib menanyai Heri. Pertanyaannya, soal Heri sebagai Bupati Malang mencegah nepotisme. Terutama, mencegah adanya keluarga yang menggarap proyek pemerintah.

“Ada salah satu Kepala Daerah memberikan proyek kepada keluarganya. Lelang memang terbuka. Namun pemenangnya adalah salah satu keluarganya,” tanya Lathifah.

Heri pun memakai bola panas ini untuk ‘menjotos’ Sanusi. Menurutnya, Malang Jejeg ada untuk memperbaiki moral Kabupaten Malang.

Termasuk, menyoroti keterlibatan keluarga bupati dalam proyek pemerintah.

“Jangan sampai terjadi. Seperti yang dilakukan Pak Sanusi. Yang melibatkan mantunya dalam proyek Kabupaten Malang. Tentu saja hal itu akan mempersulit kepala dinas,” tuding Heri.

Sanusi pun langsung gerah dengan tudingan Heri. Dia bahkan memotong debat dan protes kepada moderator.

“Dalam peraturan debat ini tidak boleh menyerang personal,” tandasnya. Saat debat berakhir, Sanusi enggan menanggapi tudingan Heri.

Menurutnya, Heri tidak memahami aturan. “Saya tidak akan berkomentar karena sudah berkali-kali. Sepertinya tidak mengerti tata kelola birokrasi. Selalu bicara menggunakan opini,” terang Sanusi saat diwawancarai wartawan.

Sebaliknya, Sanusi menyindir Heri soal pantai selatan. “Masyarakat harus jeli memilih pemimpin yang tahu aturan. Mau bagi-bagi pantai selatan, itu milik siapa?” tutupnya.(im/carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

3 Paslon Tawarkan Solusi Tangani Narkotika

Diterbitkan

||

Pelaksanaan debat pamungkas paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang, Selasa (1/12). (Foto: Imron Haqiqi)

KABARMALANG.COM – Bupati Malang punya pekerjaan rumah terkait penyalahgunaan narkoba. Data pengguna narkoba masih tinggi berdasarkan data BNN.

Inilah sub tema debat publik pamungkas Pilkada Kabupaten Malang. Selasa (1/12), tiga paslon beradu argumen soal penanganan narkoba.

Debat berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Malang. Dalam debat, muncul data soal wilayah rawan narkoba. Misalnya Singosari, Lawang, Dampit, Karangploso, Dau, dan Sumbermanjing Wetan.

Ironisnya, penyalahgunaan narkoba mayoritas dilakukan pemuda usia 21-25 tahun. Jumlahnya mencapai 986 orang di Kabupaten Malang.

Paslon nomor urut 1 pun memberi tanggapan. Sanusi dan Didik Gatot Subroto akan mengupayakan untuk bisa bersinergi dengan BNN Kabupaten Malang.

Sinergi ini merambah ranah teknis untuk menggelar operasi senyap. Tujuannya demi menekan peredaran narkoba.

“Kami akan berupaya memfasilitasi BNN agar bisa mengoptimalkan operasi senyap. Seperti transportasi dan fasilitas lainnya. Sedangkan, melalui Perbup, akan kami giatkan kegiatan masyarakat. Dalam rangka menekan peredaran narkoba,” terang Sanusi.

Sementara itu, Paslon nomor urut 2 fokus pada preventif. Lathifah Shohib – Didik Budi Muljono akan melakukan pencegahan dini. Pembinaan bisa dimulai dari lingkup sekolah.

Tetapi, diimbangi pula dengan edukasi bagi masyarakat. Terutama mereka yang terjerumus ke dalam barang haram tersebut.

“Pencegahan sejak dini di lingkungan sekolah. Sementara itu juga pencegahan sekunder. Agar pemakai yang sudah direhabilitasi tidak menjadi adiksi,” terang Lathifah.

“Dan bagi pecandu rehabilitasi tidak akan berhenti. Jangan sampai (peredaran narkoba) meluas,” imbuhnya.

Sedangkan, paslon nomor urut 3, fokus pada rehabilitasi. Heri Cahyono – Gunadi Handoko akan mengandalkan sistem rehabilitasi berkelanjutan.

“Dari pantauan dan sepengetahuan kami, BNN sepertinya bekerja sendirian. Kami akan lakukan sinergi dan komunikasi bersama BNN,” terang Heri.

Dari catatannya, pecandu belum dibina lebih lanjut paska rehabilitasi. Dan pola preventif sepertinya belum efektif.

“Untuk itu rehabilitasi akan kami upayakan berkelanjutan. Hingga yang bersangkutan selesai menjalani rehabilitasi,” tukas Heri.(im/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com