Connect with us

Pilbup 2020

Kasus ASN Tidak Netral, Laporan ke KASN

Diterbitkan

||

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva.(Foto: Imron Haqiqi)

KABARMALANG.COM – Bawaslu Kabupaten Malang masih tertutup soal ASN tidak netral.

Hasil pleno putusan dugaan pelanggaran netralitas ASN belum dipublikasikan. Rapat Bawaslu untuk putusan dihelat, Senin (21/10) malam.

“Rapat pleno telah kami lakukan. Namun untuk hasilnya masih kami rahasiakan dulu,” ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva ketika dikonfirmasi, Selasa (20/10) malam.​

Hasil pleno ke Komite Aparatur Sipil Negara terlebih dulu.

“Belum kirim karena saya masih di Surabaya ini,” tutur George.

George berencana mengirimkan hasil rapat pleno, Rabu (21/10).

Sementara, Inspektorat Kabupaten Malang belum bisa berbuat apa-apa. Karena, belum mendapat deskripsi lengkap dari Bawaslu Kabupaten Malang.​

“Sampai sekarang, inspektorat belum menerima dari dokumen itu.​ Kami menunggu deskripsi dari Bawaslu,” ujar Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti ketika dikonfirmasi.

Tridiyah akan bertindak. Tapi, detail dugaan ASN tidak netral harus diketahui dulu.

Berat ringannya pelanggaran netralitas, tergantung PP 53 tahun 2010. Tentang, disiplin ASN.

“Kami menekankan bahwasanya ASN harus netral,” imbuh Tridiyah.

Tridiyah merinci, pelanggaran netralitas ASN terbagi dalam beberapa golongan. Seperti pelanggaran kode etik, UU ASN, hingga pidana. Tiap golongan beda penanganan.

Jika mengarah pelanggaran ASN, Bawaslu menyerahkannya ke Pemkab Malang. Lalu, Pemkab bakal memproses hukum administrasi kepegawaian yang bersangkutan.

“Apabila mengarah pada pidana. Yang memproses adalah aparat penegak hukum,” ucap Tridiyah.

Tridiyah sanksi bisa saja timbul. Jika, ASN terbukti melakukan pelanggaran netralitas. Tak main-main ada sanksi tentang pemberhentian tidak terhormat.

“Sanksi mulai dari turun pangkat tiga tahun. Demosi jabatan. Pencopotan jabatan. Pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat,” ujar Tridiyah.

Sebagai informasi, dugaan netralitas ASN di Pemkab Malang mencuat.

Kejadian bermula saat dari Slamet Suyono. Dia Kabid Olahraga dan Prestasi Dispora Kabupaten Malang.

Dia diketahui mengunggah foto visi dan misi paslon. Yaitu, Lathifah Shohib dan Didik Budi Muljono.

Foto diunggah di grup WhatsApp Inspirasi Malang, Rabu (7/10).(im/yds)

Klik untuk mengirimkan komentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

COVID-19

Rapid Test KPPS, Temukan Petugas Reaktif

Diterbitkan

||

Rapid test petugas KPPS jelang Pilkada Kabupaten Malang. (Foto : Istimewa)

 

KABARMALANG.COMKPU Kabupaten Malang menggelar pemeriksaan kesehatan para petugas TPS. Sebab, coblosan Pilbup 2020 semakin dekat.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pun di-rapid test. Tujuannya, untuk memastikan petugas KPPS bebas dari covid-19.

Rapid test digelar sejak 30 November hingga 2 Desember. Total, 34.993 petugas KPPS di-rapid test.

Petugas keamanan TPS sejumlah 9.998 orang juga di-rapid. Dari sekian KPPS yang di-rapid, ada temuan reaktif.

“Jumlahnya tidak bisa kami sampaikan. Karena ini berkaitan dengan kesehatan seseorang. Lagipula kegiatannya belum selesai. Jadi hasil resminya juga belum keluar,” ujar Divisi Sosialiasi Pendidikan dan Pemilihan dan SDM KPUD Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika, Kamis (3/12).

KPU Kabupaten Malang, tidak tinggal diam. KPPS yang reaktif diminta isolasi mandiri.

“Sambil menunggu di-rapid test kedua kalinya,” imbuhnya. Namun, hal itu dipastikan tidak akan mengganggu pelaksanaan Pilkada.

Sebab, KPU sudah mempersiapkan beberapa opsi penggantian KPPS reaktif. Jika TPS ada 2 KPPS reaktif, tidak ada penggantian.

“Misalnya, satu TPS lebih dari 2 orang reaktif. KPPS akan diganti. Kami segera mencari penggantinya,” sambungnya.

Menurut Mahardika, rapid test harusnya finish Rabu (2/12). “Tapi sampai saat ini belum selesai. Mungkin sudah berjalan sekitar 75 persen,” tutupnya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

Jelang Masa Tenang, APK Angkot Disorot

Diterbitkan

||

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Wahyudi. (Foto: Imron Haqiqi).

 

KABARMALANG.COM – Bawaslu Kabupaten Malang segera menurunkan alat peraga kampanye (APK). Sebab, masa kampanye Pilkada berakhir 5 Desember 2020.

Semua APK dipastikan akan diturunkan. Baik APK berupa banner, baliho, maupun stiker.

Hanya saja, Bawaslu kesulitan menurunkan APK di angkutan umum.

“Kalau APK yang dijalanan bisa kami atur. Tapi yang menjadi kendala adalah APK di angkutan umum,” terang Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Wahyudi di kantor Bawaslu Kabupaten Malang, Kamis (3/12).

Menurut Wahyudi, pemasangan APK di angkot belum ada peraturannya. Angkot dibebaskan memasang apapun di jendela ataupun badan kendaraan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dishub Kabupaten Malang. Memang tidak ada aturan pelarangan APK di angkot,” ujarnya.

“Namun masa tenang dan keadilan setiap paslon perlu dijunjung. Kami upayakan menurunkan APK di angkutan umum,” tuturnya.

Wahyudi mengaku akan mengundang koordinator angkot. Mereka akan diminta menginstruksi pencopotan APK.

Stiker berbau kampanye Pilbup Malang diharap steril dari angkot. Wahyudi merencanakan pertemuan dengan koordinator angkot besok (4/12).

“Pokoknya sebelum masa tenang, kami undang koordinator angkutan umum. Supaya menurunkan APK,” katanya.

“Kalau koordinator kan mungkin bisa mengkoordinir kawan-kawannya. Tentu saja nanti didampingi Dishub Kabupaten Malang,” tutupnya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

Debat Pamungkas Panas, KPU : Jadikan Referensi

Diterbitkan

||

Suasana debat pamungkas Pilbup 2020 Kabupaten Malang. (Foto : Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Debat pamungkas Pilkada Selasa (1/12) malam memang panas. Gedung DPRD Kabupaten Malang diwarnai saling serang antar paslon.

Padahal, Tata Tertib Debat Publik Pasangan calon sudah diterangkan. Misalnya, dilarang menyerang pribadi di luar tema yang ditentukan.

Saat dikonfirmasi, KPU Kabupaten Malang pun membenarkan. Debat pamungkas tersebut banyak offside-nya.

“Kami sudah mengimbau moderator agar memberi peringatan kepada paslon. Namun kami tidak bisa memotong saat mereka berbicara. Dikhawatirkan semakin memperkeruh suasana,” ungkap Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika saat dikonfirmasi, Rabu (2/11).

Begitupun ketika usai debat, KPU juga tidak bisa menegur. KPU tidak bisa pula memberikan tindakan kepada paslon. Sebab, menurut Mahardika itu sudah di luar kapasitas KPU.

“Satu-satunya cara kami adalah memperingatkan paslon melalui moderator. Tidak bisa lebih,” tutupnya.

Seperti diberitakan, debat pamungkas paslon layaknya debat kusir. Paslon nomor 1 dan 3 saling serang.

Meski demikian, ini adalah debat terakhir. Setelah ini, publik harus menentukan pilihan.

KPU pun meminta masyarakat menilai para paslon. Tiga kali debat publik diharap menjadi referensi tambahan.

“Kami harap bisa menjadi referensi tambahan pemilih. Serta, mendorong pemilih untuk datang ke TPS. Kami dorong masyarakat datang nyoblos saat 9 Desember,” tambah Ketua KPUD Kabupaten Malang, Anis Suhartini.(im/carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com