Connect with us

Politik

Gelar Khataman, Bagikan 12 Ton Beras

Diterbitkan

||

Suasana khataman di kantor DPD Golkar Kota Malang, Selasa (20/10).

KABARMALANG.COM – DPD Golkar Kota Malang menggelar aksi sosial, Selasa (20/10). Sebanyak 12 ton beras, dibagikan kepada masyarakat.

Bakti sosial ini, bentuk aksi nyata HUT ke-56 Golkar. Sasaran bantuannya adalah warga kurang mampu Kota Malang.

“Kami bagikan beras 12 ton. Sasarannya adalah masyarakat yang terlewat program bantuan pemerintah,” ujar Ketua Panitia HUT ke-56 Golkar Kota Malang, Fuad Ardiansyah kepada Kabarmalang.com, Selasa (20/10).

Selain warga kurang mampu, beras dibagikan ke kader Golkar. Utamanya, kader Golkar di wilayah Kota Malang.

Tidak hanya pembagian beras, Golkar juga menggelar khataman. Pembacaan alquran digelar di kantor DPD Golkar Kota Malang.

Yakni, di Jalan Panglima Sudirman, Rampal, Kota Malang. “Peserta khataman dari perwakilan kader Golkar tiap kecamatan,” tambah Fuad.

Khataman dan bakti sosial, adalah rangkaian HUT ke-56 Golkar.(carep-04/yds)

Klik untuk mengirimkan komentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pilbup 2020

Sujud Pribadi Dipecat, Loyalisnya Tinggalkan Sandi

Diterbitkan

||

Momen pelepasan atribut Malang Makmur oleh loyalis Sujud Pribadi. (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Loyalis mantan Bupati Malang, Sujud Pribadi menyatakan sikapnya. Mereka tidak lagi mendukung paslon Sandi.

Yaitu, Sanusi-Didik Gatot Subroto, paslon nomor urut 1. Para loyalis Sujud sekaligus menanggalkan atribut Sandi sebagai simbol.

Ada puluhan loyalis Sujud yang menanggalkan atribut Sandi. Penanggalan atribut ditandai dengan pelepasan kaos bertuliskan Malang Makmur.

Itu adalah buntut pemecatan Sujud Pribadi sebagai kader PDIP. Sebelumnya, Sujud memang tidak mendukung Sandi. Sebaliknya, dia condong ke Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono.

Pelepasan atribut dilakukan di kediaman Sujianto, kader asal Ngajum. Para loyalis mengaku kecewa Sujud dipecat dari PDIP.

“Kami kader Pak Sujud yang mendampingi beliau di desa-desa. Kami menanggalkan atribut Malang Makmur. Kami juga tidak lagi mendukung Sandi. DPP PDIP didorong DPC Kabupaten Malang memecat Pak Sujud,” kata salah satu loyalis Sujud Pribadi, Hari Priyanto, Jumat (4/12).

Hari menambahkan, keputusan loyalis murni bentuk kesetiaan pada Sujud. Mereka mengaku tidak diintervensi siapapun.

Menurutnya, Sujud malah belum tahu atas keputusan para loyalisnya. Puluhan loyalis itu selanjutnya akan mendukung Sujud.

Siapa yang didukung Sujud, itu juga yang didukung loyalisnya. Menurut mereka, Sujud tidak bisa membohongi hati nuraninya.

“Pak Sujud ingin mencari orang yang benar-benar amanah. Sehingga berseberangan dengan partai dan mendukung Latifah Shohib. Kemungkinan kami juga akan mengarahkan dukungan ke sana,” tegasnya.

Mereka siap menerima segala konsekuensi keputusan tersebut. Jika ada hukuman partai, para loyalis Sujud tidak mempermasalahkan.

Sejak awal, mereka pun tak pernah diajak konsolidasi. Menurut mereka, partai politik tidak lagi seperti dulu.

“Partai sekarang tidak seperti dulu. Terutama PDI Perjuangan. Dulu berangkat dari arus bawah. Sekarang berputar balik. Seakan-akan partai berangkat dari atas. Kami siap apapun konsekuensinya,” ungkap Hari.

 

Didukung Sujud, Lathifah : Sudah Lama

Lathifah Shohib, cabup Ladub ikut menanggapi dukungan Sujud. Menurutnya, loyalis Sujud sudah lama bergerak mendukung Ladub.

“Kalau loyalis Pak Sujud sebenarnya sudah lama sebetulnya. Sebelum saya resmi daftar ke KPU. Sejak saya menerima rekom, Pak Sujud sudah berkenan merapat,” kata Lathifah, kepada wartawan, di Sumberpucung, Jumat (4/12).

Menurutnya, Sujud bersama loyalisnya sudah bergerilya memenangkan Ladub.

“Komponen loyalis Pak Sujud alhamdulillah sudah bersama kita. Sama-sama ingin membangun Kabupaten Malang,” terangnya.

Menurut Lathifah, dukungan dari tokoh adalah bukti simpati. Dia menyebut program Ladub dianggap lebih realistis untuk Kabupaten Malang.

Sementara itu, Sandi tidak mempermasalahkan lepasnya loyalis Sujud. Elektabilitas Sandi diklaim tidak akan terpengaruh.

Sebaliknya, pencopotan atribut Malang Makmur dianggap manuver Ladub.

“Soal atribut dan kartu anggota PDIP bisa saja dibuat. Sekarang apa sih yang tidak bisa dibuat,” tegas Media Officer Sandi, Zulham Mubarak dikonfirmasi Kabarmalang.com.(im/carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

Jelang Masa Tenang, APK Angkot Disorot

Diterbitkan

||

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Wahyudi. (Foto: Imron Haqiqi).

 

KABARMALANG.COM – Bawaslu Kabupaten Malang segera menurunkan alat peraga kampanye (APK). Sebab, masa kampanye Pilkada berakhir 5 Desember 2020.

Semua APK dipastikan akan diturunkan. Baik APK berupa banner, baliho, maupun stiker.

Hanya saja, Bawaslu kesulitan menurunkan APK di angkutan umum.

“Kalau APK yang dijalanan bisa kami atur. Tapi yang menjadi kendala adalah APK di angkutan umum,” terang Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Wahyudi di kantor Bawaslu Kabupaten Malang, Kamis (3/12).

Menurut Wahyudi, pemasangan APK di angkot belum ada peraturannya. Angkot dibebaskan memasang apapun di jendela ataupun badan kendaraan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dishub Kabupaten Malang. Memang tidak ada aturan pelarangan APK di angkot,” ujarnya.

“Namun masa tenang dan keadilan setiap paslon perlu dijunjung. Kami upayakan menurunkan APK di angkutan umum,” tuturnya.

Wahyudi mengaku akan mengundang koordinator angkot. Mereka akan diminta menginstruksi pencopotan APK.

Stiker berbau kampanye Pilbup Malang diharap steril dari angkot. Wahyudi merencanakan pertemuan dengan koordinator angkot besok (4/12).

“Pokoknya sebelum masa tenang, kami undang koordinator angkutan umum. Supaya menurunkan APK,” katanya.

“Kalau koordinator kan mungkin bisa mengkoordinir kawan-kawannya. Tentu saja nanti didampingi Dishub Kabupaten Malang,” tutupnya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

Debat Pamungkas Panas, KPU : Jadikan Referensi

Diterbitkan

||

Suasana debat pamungkas Pilbup 2020 Kabupaten Malang. (Foto : Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Debat pamungkas Pilkada Selasa (1/12) malam memang panas. Gedung DPRD Kabupaten Malang diwarnai saling serang antar paslon.

Padahal, Tata Tertib Debat Publik Pasangan calon sudah diterangkan. Misalnya, dilarang menyerang pribadi di luar tema yang ditentukan.

Saat dikonfirmasi, KPU Kabupaten Malang pun membenarkan. Debat pamungkas tersebut banyak offside-nya.

“Kami sudah mengimbau moderator agar memberi peringatan kepada paslon. Namun kami tidak bisa memotong saat mereka berbicara. Dikhawatirkan semakin memperkeruh suasana,” ungkap Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika saat dikonfirmasi, Rabu (2/11).

Begitupun ketika usai debat, KPU juga tidak bisa menegur. KPU tidak bisa pula memberikan tindakan kepada paslon. Sebab, menurut Mahardika itu sudah di luar kapasitas KPU.

“Satu-satunya cara kami adalah memperingatkan paslon melalui moderator. Tidak bisa lebih,” tutupnya.

Seperti diberitakan, debat pamungkas paslon layaknya debat kusir. Paslon nomor 1 dan 3 saling serang.

Meski demikian, ini adalah debat terakhir. Setelah ini, publik harus menentukan pilihan.

KPU pun meminta masyarakat menilai para paslon. Tiga kali debat publik diharap menjadi referensi tambahan.

“Kami harap bisa menjadi referensi tambahan pemilih. Serta, mendorong pemilih untuk datang ke TPS. Kami dorong masyarakat datang nyoblos saat 9 Desember,” tambah Ketua KPUD Kabupaten Malang, Anis Suhartini.(im/carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com