Connect with us

Politik

Ajak Kaji UU Cipta Kerja, Jangan Pertontonkan Anarkisme

Diterbitkan

,

Ketua PD XIII GM FKPPI Jatim Ir R Agoes Soerjanto

KABARMALANG.COM – Penolakan UU Cipta Kerja harusnya dilakukan lewat uji materi. Bukannya malah mempertontonkan anarkisme.

Ini anjuran Ketua PD XIII GM FKPPI Jatim. Yakni, Ir R Agoes Soerjanto. Dia mengingatkan semua pihak yang akan menggelar demonstrasi.

Menurut Agoes, Malang dikenal barometer pendidikan. Malang adalah tempatnya dimana para pemikir kebijakan.

Karena itu malu jika di Malang malah muncul anarkisme. Sebaliknya, justru dari Malang harus lahir banyak pemikiran solutif. Terutama, tentang kebijakan yang perlu dikritisi.

“Bukan dengan mempertontonkan gerakan massa anarkis. Ini berpotensi ditunggangi oknum yang mengarah pada kericuhan, ” tegas Agoes Soerjanto.

Hak berekspresi dan menyampaikan pendapat sangat diakui. Pun, dilindungi Undang Undang.

Tapi, Malang lahir dari kebersamaan dan kultur pendidikan kuat. Banyak kampus di Malang.

Banyak juga SDM yang mumpuni. Mereka mampu mengkaji secara ilmiah dan akademik. Justru, itu yang harus ditonjolkan.

“Belum lagi kita punya ikon pemersatu. Meskipun berbeda-beda latar belakang, bisa hidup damai berdampingan. Yakni Arema, Aremania dan Aremanita yang begitu kuat. Jangan kotori Bhumi Arema dengan anarkisme, ” ujarnya.

Agoes mengajak semuanya santun dalam menyampaikan aspirasi.

“Kalangan pendidikan dan jajaran pimpinan daerah itu santun. Bisa mendengar menyusun dan menyampaikan aspirasi dengan baik,” katanya.

“Pusat akan mendengar suara dari Malang. Justru lucu dan aneh jika Malang mempertontonkan kekerasan,” lugasnya.

Sarankan Ajak Bicara Pimpinan Daerah

Agoes merasa yakin pemikiran solutif akan ditampung pemerintah daerah. Solusi konseptual, pasti diterima dan disampaikan ke pusat.

“Ajak bicara Wali Kota, Bupati. Ajak diskusi kalangan dewan. Ajak bicara pihak keamanan. Ajak bicara kalangan pengusaha. Jadikan konsep pemikiran bersama,” ajaknya.

Agoes menilai pemerintah sekarang pro rakyat. Pengalaman terpilih dua kali menjadi legitimasi memperjuangkan aspirasi rakyat.

Dia optimis kajian yang terkonsep akan diterima oleh pemerintah.

Bikin forum konstruktif dari semua elemen. Belajar secara detail memaknai UU Cipta Kerja. Ajak semua pimpinan daerah. Lalu, bersama hasilnya disuarakan ke pemerintah pusat.

Itu langkah yang lebih bermanfaat dan maslahat menurut Agoes.

“Kita sekarang tunjukkan dan pahamkan. Implentasikan nilai Pancasila sebagai solusi pemersatu atas perbedaan pendapat. Termasuk soal UU Cipta Kerja, ” paparnya.

UU Cipta Kerja memang ada kekurangan dan kelebihan. Maka, saatnya itu dikaji dan ditelaah bersama secara obyektif.

Jika banyak kemaslahatan maka wajib disampaikan. Sebaliknya, jika banyak kekurangan, maka disampaikan koreksinya. Penyampaiannya tentu secara akademik dan ilmiah.

“Tunjukkan Malang yang damai, cerdas dan elegan. Apalagi sekarang kita sedang menghadapi Covid. Tunjukkan kepatuhan kita bersama. Bukan malah kontraproduktif, ” tutup CEO Arema FC ini.(carep-04/yds)

Advertisement
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Hindari Kerumunan, DPRD Helat Vaksinasi Tahap 2 di Kantor DPRD Kota Malang

Diterbitkan

,

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika saat mendampingi prosesi vaksinasi tahap 2 anggota DPRD Kota Malang, Pujianto (Fathi)

 

KABARMALANG.COM – Anggota DPRD Kota Malang mengikuti vaksinasi tahap dua Kota Malang, Rabu (24/2). Sebab mereka juga termasuk dalam petugas pelayanan publik.

Agenda vaksinasi terhelat di Kantor DPRD Kota Malang, diikuti oleh 35 anggota. Rencana sebelumnya sempat dijadwalkan tergelar di RS Melati Husada.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika membenarkan. Tujuan pergantian lokasi vaksinasi untuk menghindari kerumunan.

“Kami takutkan jika ramai-ramai di situ (RS Melati Husada), akan melanggar protokol Covid-19,” ungkap Made, sapaannya, kepada wartawan, Rabu (24/2).

“Sehingga kami tawarkan di sini (Kantor DPRD Kota Malang) karena gedung kami lebih luas, jadi tidak menganggu pasien lain,” tambahnya.

Made menerangkan bagi anggota yang ingin mengikuti vaksinasi harus lolos tiga syarat. Pertama, harus berusia 19-59 tahun.

“Kedua, selama tiga bulan terakhir tidak terkonfirmasi positif Covid-19. Ketiga harus sehat lahir batin, dan keluarga di rumah tidak sedang sakit,” jelasnya.

Berdasarkan hasil pendataan, dari 45 anggota DPRD Kota Malang, tersisa 35 anggota yang memenuhi syarat dan bisa mengikuti tahapan vaksinasi.

“Dari hitungan saya yang memenuhi syarat sebanyak 35 dewan. Dari sisi usia ada 7 orang yang tidak bisa, dari sisi yang pernah terjaring positif/OTG sementara yang tiga bulan terakhir ini cuman 3 orang,” ujarnya.

Politisi PDIP itu pun mengusahakan agar ASN dan TPOK di bawah naungan Sekertaris Dewan bisa mengikuti vaksinasi.

“Saya harapkan ASN dibawah pak sekwan dan TPOK semua harus vaksin supaya sama ketahananya. Jangan sampai dewannya saja yang kebal dan aman Covid-19, tapi ASN dan TPOK malah yang tidak,” tutupnya. (fat/fir)

Lanjutkan Membaca

Politik

Invitasi Menulis DPC PDIP Kota Malang Berhadiah Rp 10 juta

Diterbitkan

,

Invitasi Menulis DPC PDIP Kota Malang Berhadiah Rp 10 Juta
PDIP Kota Malang menggelar invitasi menulis solusi banjir untuk HUT ke-48.

 

KABARMALANG.COM – Invitasi menulis DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Malang berhadiah Rp 10 juta. Ini sekaligus memperingati HUT ke-48 PDIP. Sehingga, partai berlogo banteng siap menggelontor hadiah.

Sementara, temanya “Solusi Mengatasi Banjir di Kota Malang”. Ini mengajak masyarakat peduli lingkungan. Kepedulian itu bisa tertuang dalam karya tulis pendek populer.

DPC PDIP Kota Malang bekerja sama dengan media partner. Yaitu kabarmalang.com dan tugumalang.id.

Kabar Lainnya : Idul Kurban, DPC PDI Perjuangan Kota Malang Sembelih 5 Sapi dan 12 Kambing.

20 tulisan solutif menarik mendapat uang pembinaan Rp 500 ribu. Setiap peserta juga memperoleh e-sertifikat invitasi menulis dari DPC PDIP Kota Malang.

Peserta adalah masyarakat umum. Naskah harus merupakan hasil karya pribadi. Larangan keras terhadap pelaku plagiasi.

Selain itu, naskah harus orisinil. Serta belum pernah terbit di mana pun. Setiap peserta hanya bisa mengirim satu naskah.

Sementara, ketentuan naskah antara lain ukuran laman MS Word A4. Times New Roman 11 pt dengan spasi 1,5.

Kemudian, margin normal rata kiri kanan (align justify). Sedangkan, panjang naskah maksimal 2000 karakter.

File tersimpan dalam format pdft. Dengan titel file : SolusiBanjirMlg_Nama Penulis_Judul. Peserta juga mengunggah karyanya di bit.ly/Invitasimenulismlg.

Peserta juga wajib mengunggah karya di feed Instagram. Dengan hastag #DPCPDIPKotamalang dan #HUT48PDIP. Tag juga Instagram @kabarmalang_com dan @tugumalangid.

Pendaftaran dan pengiriman naskah mulai 15 Februari. Sementara, batas pengiriman naskah 13 Maret 2021.

Penilaian evaluasi tulisan adalah 13-14 Maret 2021. Selanjutnya, pengumuman 15 Maret 2021.

Tidak ada biaya pendaftaran alias gratis. Informasi lebih lanjut hubungi Dicky : 0856-4849-7323.

Kabar Lainnya : DPC PDIP Kota Malang Resmi Adukan Pembakar Bendera Partai ke Polresta.

Ketua DPC PDIP Kota Malang I Made Rian DK membenarkan. Invitasi menulis merupakan rangkaian HUT ke-48, 10 Januari lalu.

“Selama ini banjir terus melanda Kota Malang. Sementara, kami dari partai politik yang duduk di DPRD. Tentu ingin menyerap langsung ide-ide mengatasi masalah perkotaan,” ujar Made yang juga Ketua DPRD Kota Malang.(fir/yds)

Lanjutkan Membaca

Politik

PKS Kota Malang 2020-2025 Pelantikan Ajak Kolaborasi Millenial

Diterbitkan

,

PKS Kota Malang 2020-2025 Pelantikan Ajak Kolaborasi Millenial
Agenda pelantikan Kepengurusan MPD, DPD dan DED PKS Kota Malang periode 2020- 2025, di Gedung DPRD Kota Malang (Foto: Fathi)

 

KABARMALANG.COMDPW PKS melantik pengurus DPD Kota Malang, Minggu (21/2). Pelantikan terhelat virtual, bersamaan dengan 38 Kabupaten/Kota se-Jatim.

MPD, DPD dan DED PKS Kota Malang 2020-2025 juga terlantik. Pelantikan virtual terhelat di Gedung DPRD Kota Malang.

Ernanto Djoko Purnomo, Ketua DPD PKS Kota Malang terpilih mengamini. Usai pelantikan, kepengurusannya bakal berkolaborasi dengan kaum millenial.

“50 persen pemilih PKS di Pemilu 2019 anak muda. Pemilu 2024, kami ingin meningkatkan milenial pemilih PKS,” ujar Djoko, sapaannya, kepada wartawan, Minggu (21/2).

Kabar Lainnya : PKS Launching Hari Aspirasi dengan Makan Sate Bareng Dewan.

Djoko menegaskan PKS bakal menjadikan milenial subjek politik. Karena, mereka bukan objek politik. PKS siap mendorong milenial aktif aktulisasi diri dan berkarya.

“Pengurus ini pun 50 persen isinya milenial. Misalnya di Bidang Kepemudaan. Kabidnya Fikri Ghifari berusia 26 tahun. Anggota termudanya Alif Sakti usianya baru 22 tahun,” jelas Djoko.

Dia mengatakan pelantikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. DPD PKS Kota Malang juga mendorong efektivitas kinerja.

Termasuk, kaderisasi dalam kepengurusan partai. Karena itu, milenial pun masuk dalam kepengurusan. Dia memastikan ini adalah perubahan untuk kemajuan partai.

“Bukan sekadar rutinitas organisasi lima tahunan. Ini untuk penyegaran pengurus. Bertujuan mendukung anggota partai yang professional. Serta membangun citra positif partai di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Kabar Lainnya : Peduli Krisis Air Bersih, Fraksi PKS Menyalurkan Bantuan di Wilayah Terdampak.

Harapannya, kepengurusan baru bisa memajukan DPD PKS Kota Malang. Kemudian mencapai target dan arah kebijakan partai.

“Mampu membawa kemajuan, manfaat yang luas. Kemudian memberi kontribusi dan pelayanan terhadap masyarakat Kota Malang,” terangnya.

“Seperti tagline PKS. Yakni bersama melayani rakyat dan tagar #pkspelayanrakyat,” lanjut pria bersemangat milenial ini.

Pelantikan ini adalah amanat Musda ke V. Musyawarah juga sudah tergelar Desember tahun lalu. Musda ini merancang kepengurusan 2020-2025.

“Ini juga upaya menjawab berbagai tantangan di era milenial,” tambahnya.

Lima anggota fraksi PKS Kota Malang juga masuk kepengurusan. Mereka pun ikut dilantik hari ini.

“Yakni Asmualik, Kabid Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada. Lalu,  Bayu Rekso, Kabid Bidang Pemberdayaan Jaringan Ekonomi,” tutur Djoko.

Kabar Lainnya : Kabid Disporapar Meninggal, Kantor Tutup Sementara.

Selanjutnya Rokhmad, Kabid Bidang Pekerja Petani dan Nelayan. Kemudian Ahmad Fuad, Kabid Bidang Hukum dan Kebijakan Publik.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com